Indonesiana / All About Indonesia

  Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta yang masa jabatannya segera berakhir akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 7 September 2022. Anies yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional pada era pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini dipangggil KPK karena terkait penyelidikan kasus korupsi penyelenggaraan Formula E, yang semula direncanakan digelar di Monumen Nasional, akhirnya dipindahkan ke Ancol dengan membangun sirkuit dalam waktu singkat.  Sementara itu news.detik.com (6/9/2022) melaporkan bahwa Anies Baswedan mengakui bahwa telah mendapat surat panggilan dari KPK. Lebih lanjut Anies menambahkan bahwa dia dipanggil untuk memberikan keterangan kepada penyidik KPK sehubungan dengan kasus korupsi tersebut.  Situs berita online nasional.kontan.co.id pada 6 September 2022 melaporkan bahwa Anies memastikan bahwa bahwa informasi yang nanti disampaikan kepada penyidik KPK akan membuat semuanya menjadi terang benderang. Anies mengungkapkan, "Insya

  Program rumah DP 0 Rupiah, namun sering disebut program rumah DP 0 persen ini memang sudah ramai diperbincangkan, baik pro dan kontra ketika dikampanyekan Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Janji kampanye Anies Sandi tentang program rumah DP 0 Rupiah ini mengalami masalah ketika dilaksanakan setelah Anies resmi sebagai gubernur DKI Jakarta.  Ada pro dan kontra terkait program tersebut, dan terjadi pula masalah dalam pengadaan tanah maupun cara warga Jakarta agar disetujui dalam program rumah DP 0 Rupiah itu. Terlepas dari masalah itu, ternyata pengadaan tanah untuk proyek andalan Anies Baswedan ini ada masalah yang terjadi, yaitu di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta TImur.  Anies Baswedan sedang melihat kamar contoh Rumah DP 0 Rupiah. Foto ini  diunggah politikus PKPI Teddy Gusnaidi di akun Instagramnya pada 17 Maret 2021 (seputartangsel.pikiran-rakyat.com )  Setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya YCp atau

  Novel Baswedan dan 74 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) telah dinonaktifkan dan diminta untuk menyerahkan berkas perkara atau tugas yang sebelumnya menjadi tanggung jawab mereka. Bagaimana dengan kinerja KPK paska non aktifnya 75 pegawai komisi anti korupsi ini? Seperti sudah banyak diketahui oleh media, Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Ali Fikri, PLT Juru Bicara KPK dalam keterangan persnya (15/5/2021) menegaskan bahwa, "Sejauh ini, khusus pekerjaan pada kedeputian penindakan masih berjalan. Demikian juga program dan kegiatan pada kedeputian yang lain," Sebagaimana ramai diberitakan di berbagai televisi nasional dan media online, yang juga menimbulkan sikap pro kontra di kalangan warganet maupun para

Dalam rangka melakukan peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), KPK telah melakukan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Dari hasil tes tersebut 75 pegawai KPK termasuk Novel Baswedan tidak lulus tes TWK tersebut. Mereka yang tidak lulus kemudian dinonaktifkan berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. Pimpinan KPK masih mengkomunikasikan status kepegawaian mereka dengan BKN dan Kemenpan-RB.  Menurut pemberitaan televisi nasional termasuk situs berita online CNNIndonesia.com (13/5/2021) 74 pegawai KPK dan Novel Baswedan yang tidak lulus test wawasan kebangsaan telah diperintahkan untuk menyerahkan tugas serta kewenangan yang selama ini melekat pada diri mereka harus diserahkan kepada pimpinan KPK.  Novel Baswedan, salah satu di antara pegawak KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK (wartakota.tribunnews.com) Keputusan tersebut ditandatangani pada 7 Mei 2021 oleh Ketua KPK Firli Bahuri dalam Kepututsan Nomor 652

Terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai banyak kritik dari pengamat, warganet dan pegiat anti korupsi. Berbeda dengan pendapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menilai KPK di bawah Firli Bahuri di tahun pertama menunjukkan prestasi lebih baik dibandingkan jaman Agus Raharjo CS. Bahkan Mahfud MD mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Gusdur ini menantang Indonesia Corruption Watch ( ICW) untuk melakukan penelitian tentang perbandingan kinerja pimpinan KPK pada tahun pertama. Situs berita nasional.sindonews.com (28/12/2020) melaporkan tentang sikap Mahfud MD tentang KPK ini. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian bercerita, bahwa jika KPK lemah pasti pemerintah yang disalahkan padahal KPK merupakan lembaga independen seperti halnya KPU, MK, Komnas HAM dan institusi lainnya.  Mahfud MD bersama Ketua KPK Firli Bahuri di Kantor Menkopohukam (republika.co.id) Lalu Mahfud MD mene

Siti Fadila Supari:  Drama Flu Burung Dan Teori Konspirasi Pandemi Oleh: Rudi S Kamri Saya baru saja dikirim teman video wawancara YouTuber Deddy Corbuzier dengan mantan Menteri Kesehatan tahun 2004-2009 Siti Fadila Supari. Wawancara dilakukan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, saat Siti Fadila mendapat perawatan medis sejak 20 Mei 2020. Isinya wawancara secara obyektif cukup menarik. Dia lepas bercerita tentang pengalaman sewaktu melawan World Health Organization (WHO) tahun 2006 saat merebak virus flu burung, pandemi Covid-19 dan lain-lain.   Detik-detik Deddy Corbuzier sebelum menangis saat mendengarkan penjelasan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari di RS Gatot Subroto. (sukabumiupdate.com) Sejarah memang mencatat perjuangan Siti Fadila sukses menaklukkan dominasi WHO terhadap negara berkembang termasuk Indonesia. Singkat kata kegigihan Siti Fadila mampu menghentikan niat WHO untuk memberlakukan status pandemi virus flu burung. Siti Fadila juga mengungka

Ahmad Dhani bersama Ratna Sarumpaet dengan penuh semangat  bersama beberapa ormas yang terdiri dari ratusan orang melakukan unjuk rasa di depan kantor KPK. Mereka mendesak KPK supaya menangkap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan tuduhan korupsi. Unjuk rasa ini digagas oleh musisi Ahmad Dhani dan "budayawan" Ratna Sarumpaet. Entah bukti apa yang dimiliki Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet, ibunda dari Atiqah Hasiholan ini sehingga mereka bersama para ormas dan ratusan orang itu berani mendesak KPK supaya Ahok ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Rupanya cara-cara lain untuk menumbangkan Ahok telah gagal, sehingga dipilih cara unjuk rasa di depan kantor KPK. Selain itu ada pula organisasi buruh KSPI juga mendesak KPK untuk menangkap Ahok dan menjadikan Ahok sebagai tersangka kasus korupsi. Entah bukti apa yang mereka miliki selain dugaan-dugaan tanpa landasan hukum. Menurut beritahati.com, Ahmad Dhani mengatakan bahwa, "Kami melihat Indikasi, KPK sudah

Kisah Panama Papers di Indonesia akan berlanjut. Setelah nama  Harry Azhar Azis, Ketua BPK tercantum pada Panama Papers akan dilaporkan oleh Pegiat Anti Korupsi ke  Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Hal itu dikatakan oleh  Koordinator Koalisi Selamatkan BPK Sunaryanto kepada  Tempo,  Minggu, 24 April 2016. Harry akan dilaporkan minggu depan.  Koalisi ini ini terdiri dari sejumlah organisasi pegiat antirasuah. Antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), dan Indonesia Budget Center (IBC). Menurut Agus, Ketua BPK ini  dianggap telah melanggar kode etik sebagai Ketua BPK. Pelaporan ini terjadi karena Harry terseret dalam pusaran pengemplang pajak yang terbongkar dalam dokumen Panama Papers. Dia diketahui memiliki shell company dengan menggunakan jasa pengacara, Mossack Fonseca di Panama.  Sebelumnya Harry membantah isu tentang penggelapan pajak dan menyembunyikan aset alias tidak melaporkannya kepada negara. Menurut KPK, sebagai

Apakah para Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD (DPR RI) akan mampu hadirkan Muhammad Reza Chalid pada sidang MKD? Semantara itu Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan sudah siap untuk hadir pada hari Senin, 14 Desember 2015, bahkan pada sidang terbuka. Sampai saat ini M Reza Chalid belum bisa dipastikan bisa hadir karena masih di luar negeri. Sepertinya kehormatan dan wibawa para hakim MKD sangat tergantung pada kehadiran Muhammad Reza Chalid yang terdengar mendominasi percakapan pada rekaman Setya Novanto yang terkenal dengan sebutan #papamintasaham ini. MKD tidak lagi bisa hanya mempersoalkan keaslian rekaman yang dilakukan oleh Presiden Direktur Freeport itu, lagi pula Setya Novanto belum pernah membantah tentang ada atau tidaknya rekaman itu. Wajah serius Muhammad Chalid Reza dan senyum Setya Novanto. Image: nasional.rimanews.com Para hakim MKD didesak untuk fokus pada pelanggaran etik atau pasal kepatutan dan kepantasan seorang anggota DPR, a

Jokowi diapit Jaksa Agung, Kapolri dan Ketua KPK. Image: beritasatu.com Terkejut atau tidak dengan ditetapkannya OC Kaligis, pengacara senior oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan suap kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara – barangkali bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus lain di peradilan atau mafia hukum. Presiden Jokowi pada Hari Bhayangkara ke 69 lalu telah meminta Polri untuk memberantas mafia kasus. KPK ternyata telah bergerak lebih cepat untuk mengungkap mafia kasus di PTUN Medan. Sebagaimana telah diberitakan di berbagai media cetak, TV dan media online, KPK telah menangkap lima orang dalam operasi tangkap tangan di Medan, Sumatera Utara, pada Kamis 9 Juli 2015. Kelima orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada keesokan harinya. Sementara itu salah satu pengacara dari kantor OC Kaligis, yaitu M Yagari Bhastara alias Geri yang diduga memberi suap telah diinapkan di

Gubernur Ahok dan Presiden Jokowi . Image: bandung.bisnis.com Jika Indonesia sedang mencari idola tokoh anti korupsi, maka selain para pegiat dan LSM anti korupsi, maka Ahok dan Jokowi bisa menjadi contoh hidup pejabat dan politisi muda yang anti korupsi. Ketika Jokowi dan Ahok masih sebagai walikota Solo dan Ahok bupati di kampungnya, Belitung Timur, maka keduanya telah membuktikan birokrasi bisa dibenahi untuk melayani masyarakat serta meminimalkan korupsi oleh pejabat pemda. Kedua tokoh ini dikenal punya komitmen kuat untuk memberantas korupsi di pemerintahan. Yang melegakan adalah Jokowi telah menolak revisi UU KPK. Ahok dan Johan Budi ketika Ahok ke KPK . Image: news.liputan6.com Kini KPK mengalami masalah seperti dugaan kriminalisasi terhadap para ketuanya ditambah pula desakan sebagian besar anggota DPR untuk merevisi UU KPK, ternyata Jokowi masih memegang komitmen ketika kampanye Pilpres, dimana Jokowi ingin menguatkan KPK, meskipun sempat terjadi kontroversi calo

RIP Democracy in Indonesia? I mage: flickr.com After nearly 16 years of reform in Indonesia, and after 10 years of enjoying democracy in local elections, Indonesia has now returned to the era of the "New Order", to its pre-1998 group of political elite, where they are a combination of several parties such as Golkar Party, Party Amanat Nasional (PAN), Gerindra, PKS, and PPP.  Now, KMP has led an important position in the Indonesian Parliament (DPR), which Setya Novanto Golkar chairman of the House of Representatives, and Fahri Hamzah as vice chairman along with several other KMP elite. Fahri and Novanto, have been several times called by the KPK to be a witness in several cases of corruption. KMP change the path of democracy in Indonesia with a new Act, where the governors, regents and mayors will be elected by the members of the Regional Representatives Council (DPRD), but already 10 years the people of Indonesia has selected local leaders directly. Now, virtuall

SBY diapit Prabowo dan Hatta. Image: tempo.co Akhirnya Partai Demokrat membatalkan niatnya netral, dan dukung Prabowo pada Pilpres 2014. Kenapa Partai Demokrat (PD) tidak berani beroposisi? Apakah PD juga lebih senang pada kekuasaan?  Berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berani mengambil sikap tegas untuk oposisi pada dua kali pemerintahan SBY, akhirnya "pertahanan netral" Partai Demokrat runtuh, dan memihak Capres nomor urut 1, Prabowo - Hatta. Partai Demokrat bergabung dengan kubu Prabowo menjelang pencoblosan 9 Juli 2014 - menyusul koalisi lainnya Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang mendukung Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014. A hmad Dhani,  Heinrich Luitpold Himmler, Queen. Image:   uniqpost.com Kita masih ingat, setelah pemaparan visi misi pasangan Prabowo-Hatta, Demokrat tetap menyatakan netral, tetap

SDA bersama SBY. Image: kemenag.go.id SBY di akhir perjalanan kunjungna kenegaraan ke Manila mengatakan bahwa akan memanggil Suryadharma Ali, Menteri Agama pada hari Senin, 26 Mei 2014 sehubungan dengan status SDA sebagai tersangka kasus korupsi.  Mensesneg Sudi Silalahi juga mengatakan bahwa kemungkinan SDA akan dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Agama. Selain pengamat, ICW (Indonesian Corruption Watch) juga meminta presiden Susilo Bambang Yudhoyono supaya memberhentikan SDA, sehinga kementrian agama bisa punya kinerja yang lebih baik.  Ketika Andi Mallarangeng mundur. Image: radioaustralia.net.au Kita masih ingat, Andi Mallarangeng langsung mengundurkan diri sebagai Menpora begitu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang. Andi tidak menunggu status terdakwa seperti para pejabat lain atau anggota DPR yang telah mendapat status tersangka dari KPK. Berbeda dengan Andi Malarangeng yang dinilai lebih jantan atau lebih kesatria, maka SDA menolak untuk mund

Breaking news!!! Suryadharma Ali (SDA) Menteri Agama, yang juga ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sempat membuat heboh karena hadir pada kampanye Partai Gerindra di GBK, saat pileg 2014, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi dana haji. Penetapan tersangka ini tentu menjadi pukulan keras bagi Prabowo Subianto - yang juga belum bebas dari isu masalah hak asasi manusia, khususnya dalam kaitan kasus penculikan mahasiswa atau aktivis menjelang reformasi 1998.  KPK tetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi. Image: nasional.kompas.com Suryadharma Ali memang telah pernah diperiksa oleh KPK, dan puncaknya pada hari Kamis, 22 Mei 2014 ruang kerja SDA digeledah KPK, dan akhirnya pendukung paling awal untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra ini ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka.  MS Kaban juga tersangka KPK. Image: rimanews.com Prabowo yang sebelumnya sangat bangga dengan keputusan SDA untuk memasukkan Partai Persatuan Pembang

Joko Wi menemui Suya Paloh untuk koalisi. Image: m.rmol.co Setelah petinggi PDI Perjuangan yang dipimpin Tjahjo  Kumolo bertemu dengan Surya Paloh, sang ketua Partai Nasdem, untuk menjajagi koalisi PDI P dengan Nasdem untuk pilpres 2014, akhirnya tanggal 12 April 2014 giliran Joko Wi, capres 2014 dari PDI P bertemu Surya Paloh. Luar biasa, Surya Paloh menegaskan bahwa Partai Nasdem mendukung penuh pencalonan Joko Wi sebagai capres pada pemilihan presiden 9 Juli 2014.  Apakah PDI P juga akan mengajak partai lain untuk berkoalisi?

Joko Wi Capres 2014. Image: pemilihan.info Faktor figur capres 2014 ternyata sangat menentukan pilihan masyarakat untuk memilih partai pada pemilu 2014, karena kalau jika rakyat Indonesia menginginkan seorang capres yang diinginkannya bisa jadi capres resmi pada 2014, maka mereka harus memilih partai yang menjagokan sang capres, misalnya jika rakyat ingin Joko W i benar-benar diinginkan jadi RI 1 atau presiden RI periode 2014 - 2019, maka harus memilih PDI Perjuangan sebagai partai yang telah memberi mandat kepada Joko Wi sebagai Capres 2014.  Angel Lelga caleg dan Rhoma Irama capres, siapa menang? Image: kapanlagi.com Begitu pula jika rakyat ingin Wiranto sebagai presiden, tentu harus memilih partai HANURA. Beigitu pula jika rakyat tidak menginginkan ARB atau Ical sebagai capres, maka masyarakat tidak akan memilih Partai Golkar.   Apakah semua calon pemilih mengetahui hal ini?  Kini Undang-undang Pemilu telah mensyaratkan bahwa siapa partai yang berhasil memenangka

AM dengan seragam tahan KPK. Image: berita.plasa.msn.com Mahkamah Konstitusi, yang konon merupakan lembaga peradilan tertinggi terhormat dan termodern di Asia Tenggara kena getah pahit setelah ketuanya yang bernama Akil Mochtar tertangkap tangan oleh KPK karena dugaan kasus suap. Jika sengketa pemilu dan pilkada diputuskan dengan suap, alangkah ternodanya demokrasi di Indonesia. Money talk. Ada uang, maka bisa sukses menjadi bupati, walikota, bupati, gubernur, bahkan kalau ada sengketa pada pemilihan umum presiden. Lalu, rakyat dipimpin oleh pemimpin yang telah menyuap, maka bisa dipastikan sang pemimpin pun akan mudah untuk disuap setelah nanti berkuasa.

Pemilu 2014. Image: solopos.com 2013 dinobatkan sebagai tahun politik Indonesia negara demokrasi baru terbesar nomor 3 Amerika Serikat dan India, terhitung sejak reformasi (?)  tahun 1998 akibat demonstrasi mahasiswa yang menumbangkan rezim orde baru yang selama 32 tahun dipimpin oleh Soeharto. Setelah itu Indonesia mulai berdemokrasi, dan mulailah dibuka kebebasan pers dan berpendapat. Namun kita tahu, dedengkot rezim lama sangat banyak yang duduk sebagai menteri, anggota DPR/MPR, dan tentu saja para birokrat. Berbagai persoalan yang menyangkut hak asasi manusia, hukum dan masalah ekonomi yang merupakan peninggalan orde baru sulit untuk diselesaikan. Bahkan kita mengalami masa korupsi yang lebih dahsyat dan menyebar bagai virus bukan saja di kalangan eksekutif, melainkan pula di kalangan anggota DPR yang terhormat.