Indonesiana / All About Indonesia

Prabowo merasa tersakiti, dan curhat di MK? Prabowo harus buktikan tuduhannya soal kecurangan KPU pada Pilpres 2014   Prabowo, Hatta dan ARB. Image: kabar24.com Prabowo membuat ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengatakan bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Indonesia lebih buruk daripada pemilu di Korea Utara, padahal negara komunis tersebut memiliki sistem politik yang sangat berbeda dengan Indonesia. Korea Utara hanya memiliki satu partai politik, dan selalu “menang”, dan tidak ada demokrasi seperti dinikmati rakyat Indonesia sejak 1998. Sebenarnya, dengan segala kekurangan yang ada, Indonesia jauh lebih baik daripada Korea Utara, Timur Tengah dan banyak negara lainnya. Sebagaimana kita ketahui, Prabowo – Hatta menuduh terjadi kecurangan terstruktur dan masif pada Pilpres 9 Juli 2014, dan menuduh KPU telah melakukan kecurangan tersebut. Karena itulah Adnan Buyung Nasution sebagai kuasa hukum KPU usai sidang pertama di MK, Rabu, 6 Agustus 2014 sebagai

Orasi pendukung Prabowo - Hatta di depan gedung MK.  Mahkamah Konstitusi (MK) sudah siap netral untuk menyidangkan gugatan Prabowo Hatta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun banyak pengamat hukum dan politik yang menilai ada banyak kejanggalan pada berkas gugatan Prabowo Hatta tersebut, namun tim kuasa hukum dan siapa saja di dalam tim Prabowo Hatta tetap semangat untuk memenangkan Prabowo Hatta, bahkan bila perlu akan dilanjutkan dengan proses pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPR. Mereka "yakin" dengan setiap langkah politik maupun proses politik, bahkan Prabowo telah membuat video berjudul Pesan Prabowo yang diunggah ke YouTube plus berorasi di depan gedung MK ketika tim hukum Prabowo Hatta memasukkan gugatan di MK, pada 25 Juli 2014, sehingga pegawai MK tidak bisa buka puasa di rumah mereka masing-masing.  Di sekitar Gedung MK diperkirakan akan diramaikan sekitar ribuan relawan dan pendukung Prabowo - Hatta dengan aksi masa dan orasi pada sidang pertama

Kejanggalan gugatan Prabowo-Hatta di MK. Image: kaskus.co.id Menjadi tim kuasa hukum untuk kasus besar atau kecil, seorang pengacara apalagi tim pengacara yang beranggotakan lebih dari 50 orang seharusnya bisa lebih cermat ketika mengajukan gugatan atau menangani sebuah perkara.  Ternyata jumlah advokat atau pengacara yang banyak tidak menjamin surat gugatan akan tertulis atau tersusun dengan rapi, tepat dan benar. Hal ini terbukti pada gugatan Prabowo-Hatta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim pengacara menyalahkan kalkulator sebagai biang kerok kejanggalan pada berkas gugatan Prabowo-Hatta tersebut. Contoh kalkulator rusak. Image: edplace.com Kecerobohan para pengacara ini diungkapkan oleh berbagai media, termasuk media online seperti kompas.com . Media ini menulis sebagai berikut, Anggota tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Maqdir Ismail, menilai kesalahan dalam isi dokumen gugatan ke Ma

Di tengah ancaman kubu Prabowo Subianto "capres nomor urut 1" untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena Prabowo "menemukan" kecurangan yang masif pada pilpres, bahkan tim Prabowo menuduh ada campur tangan pihak asing pada proses pilpres, dan membuat repot Kedutaan Korea Selatan untuk meminta klarifikasi ke rumah Polonia, di mana tim pemenangan Prabowo bermaskas, - namun baik para pengamat maupun masyarakat telah mulai membahas kabinet Jokowi JK.  Zaken kabinet di jaman Presiden Sukarno. Image: gema-nurani.com Belum sehari KPU menetapkan Jokowi JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih para pengamat dan media telah heboh bagaimana kabinet Jokowi JK, apa nama kabinetnya dengan berbagai dugaan dan analisanya. Jika kita ingat pada awal Jokowi JK sibuk untuk mencari teman "koalisi" di kala jelang pilpres, Jokowi menolak istilah koalisi. Jokowi lebih suka menggunakan istilah kerjasama untuk mendukung pemenangannya sebagai presiden.

Kesempatan emas bagi Prabowo untuk menjadi politikus yang berjiwa seorang negarawan ternyata disia-siakan. Dia mengejutkan masyarakat Indonesia dan dunia dengan mengundurkan diri dari proses Pilpres 2014. Kenapa tim hukumnya tidak punya argumen yang lebih baik dan sesuai undang-undang, misalnya memberikan kesempatan kepada KPU untuk mengumumkan siapa pemenang pemilu presiden - lalu setelah pengumuman itu Prabowo menolak hasil rekapitulasi resmi KPU?  Jokowi JK, Presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Image: seruu.com Jokowi pun telah ditetapkan sebagai Presiden terpilih, begitu pula Jusuf Kalla untuk kedua kalinya sebagai wakil presiden, kali ini mendampingi Jokowi dari 2014 sampai 2019.  Ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memproses penghitungan suara untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Prabowo Subianto capres nomor urut nomor 1, namun tanpa didampingi oleh cawapres Hatta Rajasa - Prabowo menyatakan menarik diri dari proses pemilihan Presiden 2014. Pernyataan Prab