Indonesiana / All About Indonesia

 Ridwan Kamil sudah pasang baliho OTW Jakarta. Begitu pula Ahmah Sahroni, kader partai NasDem yang sudah lama ngebet jadi calon Gubernur DKI Jakarta, bahkan pernah pasang baliho untuk jadi calon presiden. Lalu, siapa yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan pada pemilihan gubernur Jakarta pada November 2024? Jika Golkar calonkan Ridwan Kamil dan Partai NasDem mencalonkan Ahmad Sahroni, juragan kaya Tanjung Priok ini, kemudian PDI Perjuangan juga mengajukan calonnya, maka seperti Pilkada 2017, kontestasi untuk memperebutkan tahta DKI 1 bakal seru. Yang penting tanpa politik bernuansa SARA ketika terjadi pertarungan antara Ahok Djarot, Anies Sandi dan AHY dengan Sylviana Murni.  Nuansa SARA yang sangat kental pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu sempat membelah hati warga Jakarta yang majemuk tidak boleh terulang lagi. Warga Jakarta seharusnya pasti sudah lebih dewasa, sehingga akan fokus pada janji kampanye yang realistis dan masuk akal untuk bisa diwujudkan, bukan dengan memainkan e

  Prinsip etika dan moral dalam urusan politik dan hukum, khususnya hukum tata negara dan kaitannya dengan konstitusi mulai menjadi bahan perbincangan dan perdebatan di Indonesia setelah terjadi pemilihan umum 2024. Perhatian para pakar hukum tata negara dan pengamat politik tertuju secara spesifik pada proses pemilihan presiden atau Pilpres 2024.  Persoalan etika dan moral dalam praktek kenegaraan dan hukum maupun politik adalah praktek universal di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang menganut sistem demokrasi.  Pasca reformasi, terutama dalam proses pemilihan umum 2024, Indonesia mendapat perhatian penting dari seluruh dunia, khususnya dalam pelaksanaan pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden antara pasangan calon Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.  Apakah pelaksanaan demokrasi sudah tepat terutama pasca reformasi 1998 & kenapa menjadi bahan perdebatan pada 2024? (suaradewata.com) Pertany

 Debat Cawapres 2024: Bisakah Pengaruhi Pilihan Pemilih?  Mampukah Gibran, Mahfud MD atau Cak Imin menaikkan elektabilitas pasangannya atau diri mereka sendiri melalui debat hari Jumat, 22 Desember 2023, yang bertepatan dengan Hari Ibu ini? Debat antar calon wakil presiden (cawapres) 2024 yang digelar pada Jumat, 22 Desember 2023, menjadi salah satu momentum penting dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Debat ini menjadi ajang bagi tiga cawapres, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang merupakan cawapres dari Prabowo Subianto; Mahfud MD, pasangan dari Ganjar Pranowo, dan Cak Imin pasangan Anies Baswedan.    Debat yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta  berlangsung selama dua jam dan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama membahas tema ekonomi, sedangkan sesi kedua membahas tema pembangunan berkelanjutan.   Dalam sesi pertama, ketiga cawapres membahas berbagai isu ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, dan UMKM. Gibran mengemukakan bahwa pertumbuhan ekon

 Untuk mempromosikan kandidat calon presiden, masing-masing capres 2024 telah memperkenalkan gimik dan visi misinya untuk ditawarkan kepada para calon pemilih pemula maupun yang sudah berpengalaman sebagai pemilih pada pemilu sebelumnya.  Gimik Ganjar Pranowo adalah Salam Tiga Jari dan dikenal pula sebagai Si Rambut Putih, dan Tugiman.  Gimik yang paling menonjol dari Anies adalah akun Instagram khusus untuk kucing-kucingnya, yaitu "pawswedan". Anies dan keluarga membuat konten dengan kucing-kucingnya di akun tersebut. Sementara itu Prabowo Subianto masih heboh dengan gimik Gemoy, yang bahkan dia tampilkan saat debat capres pertama.  Secara umum, visi misi adalah hal yang lebih penting untuk diperhatikan sebelum memilih calon presiden. Visi misi merupakan gambaran umum tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh seorang calon presiden dalam masa jabatannya. Visi misi yang jelas dan realistis akan menjadi pedoman bagi calon presiden dalam menjalankan pemerintahannya.

 Anies Baswedan, sosok yang telah mencuri perhatian publik dalam perjalanan politiknya, tengah menjadi sorotan menjelang pemilihan umum presiden 2024. Dengan rekam jejaknya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Gubernur DKI Jakarta, banyak yang tertarik untuk mengevaluasi kinerja dan pengaruhnya dalam memimpin sektor pendidikan dan tata kelola ibu kota.  Selain ada peluang ada pula hambatan yang dihadapi Anies Baswedan, kontroversi yang melingkupi kasus Formula E, dan bagaimana hal-hal ini dapat mempengaruhi Anies, apalagi setelah dideklarasikan oleh Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem sebagai bakal Capres NasDem, yang diperkuat dengan dibentuknya Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS, meskipun belum jelas sampai saat ini bagaimana koalisi ini terkait masalah pencalonan pendamping Anies Baswedan sebagai bakal cawapres.  Anies Baswedan, mantan Mendikbud & eks Gubernur DKI Jakarta (Image: politik.rmol.id) Berdasarkan beberapa kritik yang telah diungkapkan terh

 Apakah pro kontra dan kontroversi balapan mobil listrik Formula E akan mempengaruhi karir politik Anies Baswedan, jika Anies benar-benar berhasil didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum sebagai Capres 2024? Selain soal program rumah DP 0 Rupiah, patung bambu, tugu sepeda, program OKE OCE, sumur resapan, maka yang selalu diingat dari Anies Baswedan pada tahun politik adalah soal pro kontra dan kontroversi balapan mobil listrik Formula E. Anies Baswedan sudah pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk dimintai keterangan tentang penyelenggaraan balapan mobil listrik tersebut, terutama tentang penggunaan anggaran Formula E.  Kontroversi itu terjadi karena Anies Baswedan ingin agar balapan tersebut digelar di Monumen Nasional atau Monas. Banyak pohon pelindung yang ditebang untuk membuat sirkuit di Monas yang merupakan cagar budaya, dan merupakan kebanggaan warga Jakarta. Kemudian Anies membatalkan Monas yang dibangun oleh Presiden Sukarno tersebut, dan memutuskan untuk

  Setiap gubernur atau kepala daerah memiliki gaya dan kebijakan masing-masing dalam membuat kebijakan dan mengeksekusinya, sehingga pada akhirnya warga akan melihat hasilnya dalam jangka pendek maupun kedepannya. Begitu pula dalam menilai kinerja Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama.  Bahwa kinerja Ahok dan Anies Baswedan dalam hal pembangunan di Jakarta dapat dibahas sebagai berikut: Pembangunan infrastruktur Ahok dikenal sebagai gubernur DKI Jakarta yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi kemacetan di ibu kota. Beberapa proyek besar yang dilaksanakan di bawah kepemimpinannya antara lain penyelesaian proyek MRT Jakarta yang dirintis Jokowi, dan LRT Jakarta, pembangunan flyover dan underpass, serta normalisasi sungai dan waduk. Ahok juga dinilai mengejutkan ketika membangun Simpang Susun Semanggi, yang tidak menggunakan dana dari APBD.  Gaya Ahok & Anies ketika menghadapi media (Foto: liputan6.com)  Sedangkan, Anies Baswedan menekankan pada program p

Bahwa untuk mengetahui hasil dari pemilihan presiden yang akan datang,banyak faktor yang dapat memengaruhi seperti kampanye, opini publik, isu-isu yang berkembang, elektabilitas, tim sukses, dan banyak lagi. Pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung adalah proses demokratis dan setiap calon memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan pemilihan, tergantung pada dukungan dari masyarakat dan kualitas kampanye mereka.  Oleh sebab itu, kita harus menunggu sampai jadwal pemilihan untuk melihat siapa yang akan menjadi kandidat presiden dan bagaimana kualitas kampanye mereka, sebelum membuat perkiraan tentang siapa yang akan menang.  Dalam hal ini penting juga mencermati bagaimana proses pencalonan dan siapa yang akan dicalonkan secara resmi oleh partai politik, yang dalam kasus 2024, dipastikan partai politik akan melakukan koalisi, termasuk PDI Perjuangan, yang sebenarnya bisa ikut Pilpres tanpa harus koalisi.  Selain popularitas dan elektabilitas serta program kampanye, rekam je

 Masalah Jakarta bukan hanya masalah kemacetan, melainkan juga rawan terkena banjir di beberapa lokasi pada musim hujan. Karena itu ada upaya yang dilakukan setiap gubernur yang memerintah di Jakarta, yaitu melakukan normalisasi Kali Ciliwung dan sungai lain di sekitar Jakarta.  Pemerintah pusat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo juga telah membangun Waduk Cimahi untuk menanggulangi kiriman air dari atas Jakarta, khususnya daerah puncak dan Bogor. Sementara itu ada sebuah proyek yang telah digagas sejak lama, baik di jaman Ahok Djarot, yang seharusnya dilanjutkan oleh Anies Baswedan.  Presiden Joko Widodo bersama Basuki Hadimuljono Menteri PUPR & Heru Budi Hartono, Pejabat Gubernur DKI Jakarta di lokasi proyek Kali Ciliwung (Image: tribunnews.com) Anies Baswedan tidak menyelesaikan proyek sodetan Kali Ciliwung yang ide besarnya adalah untuk mengatur sirkulasi sungai atau Kali Ciliwung, sehingga tidak mudah meluap di area-area tertentu di sekitar Kali Ciliwung, sehingga banjir

  Apa beda kolaborasi era Anies Baswedan dengan gaya kepemimpinan Heru Budi Hartono dalam menjalankan roda pemerintahan pemprov DKI Jakarta?   Kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintahdaerah adalah hal normal dalam pembangunan suatu daerah di Indonesia, bahkan juga biasa dan menjadi keniscayaan di negara-negara lain. Ada kalanya pemerintah pusat membantu pemerintah daerah dalam pembangunan misalnya bidang infrastruktur, atau ketika terjadi keadaan darurat seperti bencana alam, wabah dan sebagainya. Anies Baswedan & Heru Budi Hartono (megapolitan.kompas.com)   Kolaborasi itu bisa atas inisiatif kepala daerah, para menteri atau bias langsung ditawarkan oleh presiden sehingga suatu daerah bisa membangun daerahnya dengan lancar, yang nantinya berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat dan negara secara keseluruhan. Membangun sebuah kota atau daerah, apalagi sebuah negara tidak cukup hanya dengan retorika dan kata-kata, melainkan juga dalam implementasi dari setiap

  Partai Demokrat buka suara tentang wacana rujuknya PKS dengan Partai Gerindra, sedangkan PKS bersama Demokrat sebelumnya sudah siap berkoalisi, yaitu dalam Koalisi Perubahan untuk usung Anie Baswedan untuk berlaga pada Pilpres 2024.  Bagaimana nasib Anies sebagai Capres 2024, jika PKS benar-benar rujuk dengan Gerindra, maka nasib koalisi dengan NasDem akan goyah. Sebagainnana diketahui PKS dan Partai Demokrat tergabung dalam Koalisi Perubahan dengan Partai NasDem, setelah Surya Paloh deklarasikan Anies Baswedan sebagai Bakal Capres 2024. Menurut catatan sejarah Pemilu 2019, Gerindra dan PKS adalah mitra koalisi ketika Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Di dalam koalisi mereka ada pula PAN, Demokrat dan Partai Berkarya. Saat ini PAN sudah ada di gerbong Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.  Fadli Zon & Anies Baswedan di masa muda (tribunnews.com) Sementara itu Tifatul Sembiring (goriau.com) pada Jumat, 2 Desember 2022, dal

  Ketika Surya Palon deklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Partai NasDem, blantika politik Indonesia pun heboh. Baik para pendukung Anies Baswedan maupun yang tidak mendukung ikut heboh, apalagi Anies melanjutkan dengan kesibukan baru untuk mencari bakal calon wakil presiden, yang sampai saat ini belum berjodoh, entah dengan PKS maupun Partai Demokrat.  Sementara itu di kubu Partai Gerindra, Prabowo Subianto pun sudah diumumkan sebagai bakal capres 2024. Partai Gerindra juga menggandeng Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB sebagai mitra koalisi untuk berlaga di Pilpres 2024. Sampai kini Prabowo pun belum ada bakal calon wakil presidennya.  Kapan teka-teki Capres & Cawapres untuk Pilpres 2024 terungkap? (lenteratoday.com) Menarik pula dicermati ketika Partai Solidaritas Indonesia atau PSI juga menyatakan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024, bahkan memasangkannya dengan Yenny Wahid, putri Gus Dur sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Ganjar P

Masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta resmi berakhir pada 16 Oktober 2022. Karena tidak ada Pilkada pada 2022 ini, maka untuk mengisi kekosongan jabatan, sebagaimana daearah lainnya, jabatan gubernur diisi oleh PLT atau Pejabat Gubernur.  Sidang Tim Penilai Akhir atau TPA memutuskan Heru Budi Hartono, mantan Walikota Jakarta Utara yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden diputuskan sebagai Pejabat Gubernur DKI Jakarta. Heru Budi Hartono terpilih sebagai Pejabat Gubernur setelah Presiden Jokowi mendapatkan pertimbangan dari Wakil Presiden Prof. DR (HC) KH. Ma'ruf Amin serta menteri terkait dan pejabat lembaga lainnya.  Heru Budi Hartono terpilih sebagai Pejabat Gubernur DKI Jakarta sebagai Pengganti Anies Baswedan dengan masa jabatan sampai tahun 2024 (rmolnetwork.id).  Menurut situs berita news.detik.com (7/10/2022) terungkap penegasan Benny Irwan, Kapuspen Kemendagri yang mengatakan bahwa, "Setelah kita menunggu masukan dari kementerian da

  Setelah Ni Luh Djelantik, ada lagi kader Partai Nasional Demokrat alias NasDem yang mundur setalah Surya Paloh deklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024, meskipun NasDem belum terikat koalisi dengan partai lainnya.  Ni Luh Djelantik tercatat sebagai kader pertama yang mundur. Ni Luh adalah seorang perancang busana terkenal yang mengucapkan selamat tinggal kepada NasDem melalui akun media sosialnya. Selain itu Frederiek Lumalente juga menyatakan mundur dengan alasan kecewa atas keputusan NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.  Sebagaimana dilaporkan oleh situs berita online ternama cnnindonesia.com (6/10/2022), Fredriek Lumalente atau dikenal juga dengan nama Didi Roa mengikuti jejak Ni Luh Djelantik dari Dapil Bali. Frederiek adalah kader Partai NasDem yang merupakan mantan Ketua DPW Gerakan Restorasi Pedagang & UMKM (Garpu) NasDem di Sulawesi Utara.  Frederiek Lumalente alias Didi Roa bersama Ni Luh Djelantik yang telah mengundurkan diri se

  Dinamika politik Indonesia semakin meriah pasca Surya Paloh deklarasikan Anies Baswedan menjelang akhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk nyapres pada 2024. Ketika ditanya wartawan di tangga Istana soal deklarasi Partai NasDem, Airlangga Hartarto punya respon unik dengan mengatakan, "You better watch out," Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menyatakan bahwa deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024 oleh Surya Paloh adalah pilihan Partai Nasdem. Airlangga sambil tersenyum mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB memiliki jadwal berbeda untuk membuat keputusan politik, misalnya deklarasi Capres. Baliho masih menjadi andalan Puan Maharani, AHY, Airlangga Hartarto & Cak Imin di era digital untuk promosi politik (rm.id) Sebagaimana diketahui KIB terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (P3), yang kini punya Ketua Umum baru.  Sementara itu situs berita merdeka.com pada laporann

  Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat alias Nasdem sudah deklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal Capres untuk berlaga melawan kandidat lain pada Pilpres 2024. Setelah sebut nama Anies Rasyid Baswedan sebagai Capres 2024, Surya Paloh meminta kader dan jajaran Partai Nasdem untuk mengawal Anies menjadi Presiden pada 2024.  Para peserta deklarator di Ball Room Nasdem Tower yang megah di Jakarta ini, para kader Partai Nasdem menyatakan siap untuk melaksanakan tugas partai tersebut.  Menjadi pertanyaan adalah partai apa saja yang akan diajak berkoalisi agar bisa benar-benar mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden, mengingat Partai Nasdem berbeda posisi presidential treshold dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP yang sudah mengantongi 20 persen syarat untuk mencalonkan kandidat RI 1, bahkan tanpa harus berkoalisi.  Meskipun masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan masih ada waktu untuk menghadiri deklarasi Partai NasDem di Nasdem

 Ramai beredar di media sosial surat undangan dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang ditandatangani Surya Paloh, Ketua Umum dan Johnny G Plate, Sekjem Partai Nasdem dengan perihal: INSTRUKSI. Undangan itu sifatnya PENTING DAN MENDESAK .  Ternyata di media online juga bertebaran berita tentang Deklarasi Capres 2024 oleh Partai NasDem, yang akan dilangsungkan hari ini, Senin 3 Oktober 2022. Acara penting tersebut digelar di DPP Partai NasDem, tepatnya di Ball Room yang megah di Nasdem Tower, Jakarta.  Setelah Partai Nasdem menyebut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sebagai tokoh yang banyak disukai oleh kader Partai NasDem, dimana Anies Baswedan yang akan berakhir masa jabatannya pada 16 Oktober 2022 sebagai Gubernur DKI Jakarta - Anies meraih suara tertinggi di kalangan Partai Nasdem.  Siapa yang akan dideklarasikan oleh Partai NasDem? (politik.rmol.id) Apakah karena posisi suara "elektabilitas" di internal Partai NasDem, Anies Baswed

Berbeda dengan masa jabatan Ganjar Pranowo yang akan berakhir pada 2023, Anies Baswedan akan meninggalkan Balai Kota Jakarta sebagai Gubernur Jakarta pada 16 Oktober 2022. Diketahui bahwa DPRD DKI Jakarta telah menggelar Rapat Gabungan (Rapimgab) soal tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Anies Baswedan. Rapat yang dihadiri oleh pimpinan sembilan fraksi memutuskan tiga nama yang akan diberikan kepada Menteri Dalam Negeri. Pada rapat itu DPRD DKI Jakarta mengucapkan terimakasih kepada Anies Baswedan yang menjabat sebagai gubernur sejak 2017 lalu setelah mengalahkan pasangan Ahok - Djarot pada putaran kedua di Pilkada 2017 lalu.  Sementara itu ada 3 nama yang mencuat sebagai calon pengganti Anies Baswedan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta sampai 2024 mendatang. Sebagaimana difahami, pemilihan gubernur Jakarta akan dilakukan pada 2024 bersamaan dengan Pemilu Serentak 2024.  Dari kiri ke kanan Heru Budi Hartono, Marullah Matali dan Bahtiar (tribunnews.com) Me

  Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta yang masa jabatannya segera berakhir akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 7 September 2022. Anies yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional pada era pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini dipangggil KPK karena terkait penyelidikan kasus korupsi penyelenggaraan Formula E, yang semula direncanakan digelar di Monumen Nasional, akhirnya dipindahkan ke Ancol dengan membangun sirkuit dalam waktu singkat.  Sementara itu news.detik.com (6/9/2022) melaporkan bahwa Anies Baswedan mengakui bahwa telah mendapat surat panggilan dari KPK. Lebih lanjut Anies menambahkan bahwa dia dipanggil untuk memberikan keterangan kepada penyidik KPK sehubungan dengan kasus korupsi tersebut.  Situs berita online nasional.kontan.co.id pada 6 September 2022 melaporkan bahwa Anies memastikan bahwa bahwa informasi yang nanti disampaikan kepada penyidik KPK akan membuat semuanya menjadi terang benderang. Anies mengungkapkan, "Insya

Balapan mobil listrik yang dikenal dengan Formula E sejak digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah ditanggapi antara pro dan kontra. Pilihan Monumen Nasional atau Monas yang merupakan cagar budaya serta icon Jakarta, yang dibangun Presiden Soekarno ini juga menjadi kontroversi. Banyak tanaman yang sudah tumbuh puluhan tahun di Monas juga dicabut demi ajang Formula E dengan alasan revitalisasi Monas.  Kontra dan pro ini berlanjut setelah dilakukan pembayaran commitment fee terhadap pemilik merek Formula E yang dilakukan di awal-awal terjadinya Covid-19. Masalah anggaran yang dinilai besar untuk ajang balapan tersebut menjadi bahan pembicaraan di media nasional baik televisi, media online maupun media sosial. Sampai akhirnya Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggunakan hak konstitusi mereka untuk mengajukan interpelasi terhadap kebijakan Anies Baswedan terkait Formula E tersebut. Tersiar berita bahwa 7 fraksi hadir di kediaman resmi Gubernur Anie