Indonesiana / All About Indonesia

 Pasca Pilpres 2024, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mewacanakan diadakan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan pada pemilihan umum 2024. Jika hak angket ini benar-benar akan dilanjutkan dan serius menjadi peristiwa politik dalam hukum ketatanegaraan Indonesia, maka akan menjadi peristiwa pertama hak angket dilakukan karena adanya proses pemilu yang tidak memenuhi syarat pemilu yang jujur dan adil.  Apa yang dimaksud dengan hak angket dalam sistem hukum tata negara dan konstitusi di Indonesia? Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki oleh lembaga legislatif untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah atau kebijakan pemerintah. Dalam konteks sistem ketatanegaraan dan konstitusi di Indonesia, hak angket diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hak angket memberikan kekuasaan kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk menyelidiki tindakan pemerintah yang dianggap penting untuk diketahui lebih lanjut oleh publik

  Pemilihan Umum Serentak 2024 yang terjadi pada 14 Februari 2024, yang bertepatan dengan Hari Valentine ini mendapat sorotan internasional, termasuk dari Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR).   Melihat apa yang terjadi  pada Pemilu di Indonesia menimbulkan Parlemen ASEAN, yang dinyatakan sebagai keprihatinan serius dan menimbulkan risiko besar bagi masa depan hak asasi manusia dan demokrasi. Charles Santiago Wakil Ketua APHR, yang juga antan anggota parlemen Malaysia menyatakan bahwa “Kami sangat terganggu dengan laporan penyalahgunaan kekuasaan yang meluas, termasuk campur tangan terhadap Mahkamah Konstitusi serta penggunaan bantuan sosial untuk tujuan politik, yang secara serius telah merusak integritas pemungutan suara,”  Suasana sebuah TPS di Pulau Bali pada Pemilu Serentak 2024 (Image: rri.go.id) Menurut metrotvnews.com (22/2/2024) dilaporkan bahwa para akademisi dan aktivis menyuarakan keprihatinan mereka antara lain terhadap independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan

 Ada yang khawatir soal capres 2024 terkait Ibukota Nusantara apakah akan dilanjutkan oleh penerus atau pengganti Presiden Jokowi setelah Pilpres 2024 mendatang? Memilih calon pemimpin, apakah itu calon walikota, bupati, gubernur dan presiden, bahkan ketika akan memilah dan memilih calon ketua RT/RW dan pemimpin lain, mungkin tidak jauh berbeda ketika akan menentukan kriteria calon pasangan hidup, sebagai suami atau istri.  Yang sedang hangat adalah hebohnya dunia politik Indonesia yang semakin sibuk dalam mencari kandidat calon presiden dan wakil presiden.  Sementara itu Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Demokrat dan PKS belum juga klop soal bakal calon wakil presiden, bahkan sudah ada ide lain, yaitu munculnya nama Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, yang dianggap lebih cocok sebagai pendamping Anies Baswedan daripada Aher, mantan Gubernur Jawa Barat dari PKS atau Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, Ketua Umum Partai Demokrat.  Presiden Joko Widodo di Titi

 Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo, menyatakan siap ikut berlaga pada Pemilu Kepala Daerah, Pilkada 2024 mendatang jika dipercaya Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan memberikan kepercayaan kepada putera sulung Presiden Joko Widodo, yang juga pernah menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur Jakarta ini.  Apakah Gibran lebih cocok sebagai Gubernur Jawa Tengah atau Jakarta? Menurut media online terkenal, cnnindonesia.com pada 20 Januari 2023, Gibran mengatakan, bahwa Jakarta kedepannya menjadi pusat ekonomi, dan Jawa Tengah menjadi pusat lumbung pangan.  Terkait kesiapannya sebagai bakal calon gubernur pada pilkada 2024, Gibran kepada wartawan menyatakan bahwa, "Ya saya sih siap, tapi nunggu Bu Ketua Umum dulu ya. Sekali lagi saya ini masih belajar, masih perlu banyak masukan-masukan beliau-beliau senior,"  Apakah Gibran Rakabuming Raka cocok jadi Gubernur Jakarta atau lebih pas memimpin Jawa Tengah (Image: politik.rmol.id) Kemudidan Gibran menekankan bahwa y