Indonesiana / All About Indonesia

Dalam beberapa hari lalu sampai hari ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemutaran rekaman pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dengan Presiden Direktur PT. Freeport yang sangat mencengangkan, dimana Setya Novanto pada pertemuan itu didampingi pula oleh seorang pengusaha terkenal di bidang perminyakan, Mohammad Reza Chalid. Apakah isi pembicaraan pada rekaman itu akan mempengaruhi pikiran rakyat Indonesia pada Pilkada Serentak yang pertama pada 9 Desember 2015 ini?  Pertemuan tersebut dipandang tidak patut dari sisi etika politik karena seorang Ketua DPR tidak seharusnya melakukan negosiasi bisnis atau diplomasi bisnis dengan seorang petinggi perusahaan yang sedang masih dalam tahap negosiasi dengan pemerintah. Sebagaimana kita ketahui, Setya Novanto adalah tokoh penting dari Partai Golkar, lagi pula dia menjabat sebagai Ketua DPR RI.  Setya Novanto. Image: m.tribunnews.com Apakah rakyat di berbagai daerah akan terpengaruh dengan sidang MKD yang telah berlangsung dua kal

Aburizal Bakrie terpilih lagi sebagai ketua Umum Partai Golkar. Image: foto.kompas.com Sehari setelah Aburizal Bakrie atau ARB alias Ical terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara “aklamasi” pada Munas IX di Bali, Ical diminta untuk membayar ganti korban lumpur Lapindo yang telah menantikan hampir 9 tahun.  Korban lumpur Lapindo. Image: politik.kompasiana.com Melalui Seskab Andi Widjajanto,  Presiden Jokowi memerintahkan agar Lapindo membayar ganti rugi Rp781 miliar kepada warga yang menjadi korban lumpur. Menurut Andi Widjajanto, Lapindo mempunyai kewajiban Rp 781 miliar kepada para korban lumpur di sekitar Sidoarjo itu. Seskab juga menambahkan, Lapindo juga punya utang Rp 500 miliar untuk dibayar ke pengusaha yang terkena dampak bencana tersebut, jadi masih ada utangnya sekitar Rp 1,4 triliun, dan itu belum dibayar kepada yang berhak.  Luapan lumpur Lapindo di wilayah Porong itu mengakibatkan ribuan orang mengungsi dan kerugian ekonomi mencapai sekitar Rp 47,9

ARB tolak Perppu Pilkada SBY.  Image: m.kaskus.co.id Selain kehebohan rekaman suara Nurdin Halid, Munas Golkar di Bali juga dikejutkan dengan sikap ARB terhadap Perppu tentang Pemilihan Kepala Daerah. Yang terkejut bukan hanya pengamat, melainkan Partai Demokrat, dimana SBY sang ketua umum Demokrat di akhir masa jabatannya sebagai presiden telah mengeluarkan Perpu tersebut setelah sebelumnya fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk-out ketika sidang paripurna untuk membahas Undang-Undang Pilkada. SBY akrab bersama ARB.  Image: jakartaobserber.com Kini, Partai Demokrat “ditelikung” oleh Partai Golkar versi ARB alias Ical atau Aburizal Bakrie – pada Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali, sang “ketua umum” telah menyatakan untuk menolak  Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perpu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang merupakan produk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatannya. Padahal Partai Golkar bersama Partai Ge

Nurdin Halid.  Image: politikerja.blogspot.com Apakah nasib demokrasi langsung di Indonesia kini benar-benar terancam? Ternyata Golkar menolak Perpu Pilkada, dan ngotot untuk pemilihan para gubernur, bupati dan walikota untuk dilakukan oleh DPRD. Bagaimana nasib pembahasan dan revisi UU MD3? Rakyat sepertinya semakin tidak dihargai suara dan aspirasinya.  Di tengah riuhnya Musyawarah Partai Golkar ke-IX yang berlangsung di Hotel Westin, Nusa Dua Bali, beredar rekaman suara yang diduga Ketua Panitia Munas Golkar Nurdin Halid, dan rekaman tersebut telah diakui kebenarannya oleh Nurdin Halid, yang juga mantan Ketua Umum PSSI itu. Banyak pengamat politik dan kalangan internal Golkar yang menyatakan bahwa Munas ini sangat dipaksakan, yang sebelumnya diputuskan untuk dilaksanakan pada awal tahun 2015.  Nurdin Halid bersama ARB.  Image: tribunnews.com Jika diperhatikan transkrip rekaman suara tersebut di bawah  ini, maka semakin meyakinkan bahwa Partai Golkar yang gagal menca

Rieke Diah Pitaloka. I mage: fokusmetro.com Kini, untuk menjadi anggota DPR tidak harus pintar, tidak harus ahli, tidak harus faham situasi apapun, dan tidak perlu hadir secara fisik dalam setiap sidang, bahkan pada saat penting untuk mengambil sebuah keputusan. Ini sangat berbahaya karena akan ada Undang-undang yang merugikan rakyat dan negara Indonesia. Apakah akan dibiarkan saja oleh rakyat, aktivis, mahasiswa dan anggota DPR lain yang masih punya hati nurani? Setelah tanda-tangan, tidak perlu ikut sidang. Image: harianterbit.com Sepertinya para elite atau sebagian politikus yang “ahli” sudah menyiapkan segalanya untuk disetujui, tanpa harus ada debat, diskusi atau musyawarah. Bagi politikus malas, dan anggota DPR yang punya urusan lain diluar entah untuk bisnis sampingan atau barangkali selingkuh, maka tanpa kehadiran fisik merupakan peluang terbaik mereka, dan tetap menerima gaji yang dikumpulkan dari pajak rakyat yang mereka wakili.  Apakah tatib ini dibuat supay

Setya Novanto di KPK. Image: tempo.co KMP akan lanjutkan ambisi politik kekuasaannya. Mereka akan melakukan aksi sapu bersih untuk menguasai semua posisi di MPR. Langkah selanjutnya adalah mengubah aturan atau Undang-undang Dasar 1945 amandemen, dari Pilpres langsung menjadi tidak langsung. Tindakan sapu bersih ini tidak mencerminkan sila ke 4 Pancasila tentang musyawarah untuk mufakat, padahal KMP ketika kampanye mendengung-dengungkan prinsip Pancasila.   Sekali lagi rakyat diberikan "dagelan" politik yang melanggar etika dan kepatutan.  Semua kursi penting di DPR RI telah "dimenangkan" oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Setya Novanto dari Fraksi Golkar yang telah sering masuk ke kantor KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam berbagai kasus korupsi ini "terpilih" dalam satu paket sebagai Ketua DPR, bersama Fahri Hamzah dari fraksi PKS.  Fahri juga telah disebut dalam kasus besar, korupsi Hambalang. Keberhasilan KMP untuk menguasai DPR karen