Indonesiana / All About Indonesia

  Apakah Ganjar Pranowo akan tampil sebagai salah satu capres 2024? Selain mencermati calon lain seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan atau lainnya, penting disimak rekam jejak Ganjar Pranowo, mantan anggota DPR R I, dan Gubernur Jawa Tengah ini. Ganjar Pranowo pernah jadi saksi pada sidang kasus KTP elektronik atau e KTP. Apakah ini akan menjadi pengaruh negatif pada karir politiknya? Terutama jika PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Terkait kasus KTP Elektronik di Kementerian Dalam Negeri yang terjadi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY tersebut, Novel Baswedan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi pernah mengatakan bahwa tidak ada alat bukti yang membuktikan keterlibatan Ganjar. Pada kasus korupsi besar yang terjadi pada era Presiden SBY itu, diduga terjadi penyelewengan anggaran hingga mencapai triliunan rupiah terkait proyek pengadaan e-KTP. Novel Baswedan tidak pernah menyatakan secara eksplisit bahwa Ga

  Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta yang masa jabatannya segera berakhir akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 7 September 2022. Anies yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional pada era pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini dipangggil KPK karena terkait penyelidikan kasus korupsi penyelenggaraan Formula E, yang semula direncanakan digelar di Monumen Nasional, akhirnya dipindahkan ke Ancol dengan membangun sirkuit dalam waktu singkat.  Sementara itu news.detik.com (6/9/2022) melaporkan bahwa Anies Baswedan mengakui bahwa telah mendapat surat panggilan dari KPK. Lebih lanjut Anies menambahkan bahwa dia dipanggil untuk memberikan keterangan kepada penyidik KPK sehubungan dengan kasus korupsi tersebut.  Situs berita online nasional.kontan.co.id pada 6 September 2022 melaporkan bahwa Anies memastikan bahwa bahwa informasi yang nanti disampaikan kepada penyidik KPK akan membuat semuanya menjadi terang benderang. Anies mengungkapkan, "Insya

  Program rumah DP 0 Rupiah, namun sering disebut program rumah DP 0 persen ini memang sudah ramai diperbincangkan, baik pro dan kontra ketika dikampanyekan Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Janji kampanye Anies Sandi tentang program rumah DP 0 Rupiah ini mengalami masalah ketika dilaksanakan setelah Anies resmi sebagai gubernur DKI Jakarta.  Ada pro dan kontra terkait program tersebut, dan terjadi pula masalah dalam pengadaan tanah maupun cara warga Jakarta agar disetujui dalam program rumah DP 0 Rupiah itu. Terlepas dari masalah itu, ternyata pengadaan tanah untuk proyek andalan Anies Baswedan ini ada masalah yang terjadi, yaitu di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta TImur.  Anies Baswedan sedang melihat kamar contoh Rumah DP 0 Rupiah. Foto ini  diunggah politikus PKPI Teddy Gusnaidi di akun Instagramnya pada 17 Maret 2021 (seputartangsel.pikiran-rakyat.com )  Setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya YCp atau

SBY diapit Prabowo dan Hatta. Image: tempo.co Akhirnya Partai Demokrat membatalkan niatnya netral, dan dukung Prabowo pada Pilpres 2014. Kenapa Partai Demokrat (PD) tidak berani beroposisi? Apakah PD juga lebih senang pada kekuasaan?  Berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berani mengambil sikap tegas untuk oposisi pada dua kali pemerintahan SBY, akhirnya "pertahanan netral" Partai Demokrat runtuh, dan memihak Capres nomor urut 1, Prabowo - Hatta. Partai Demokrat bergabung dengan kubu Prabowo menjelang pencoblosan 9 Juli 2014 - menyusul koalisi lainnya Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang mendukung Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014. A hmad Dhani,  Heinrich Luitpold Himmler, Queen. Image:   uniqpost.com Kita masih ingat, setelah pemaparan visi misi pasangan Prabowo-Hatta, Demokrat tetap menyatakan netral, tetap