Indonesiana / All About Indonesia

  Alasan Presiden Melakukan Reshuffle Kabinet dan Dampaknya dalam Politik  Jika seorang Perdana Menteri atau Presiden merombak kabinet, mengocok ulang atau melakukan reshuffle sebenarnya adalah aksi politik yang biasa dilakukan dalam dunia politik di mana pun di seluruh dunia, namun alasan di balik itu tentu tidak selalu sama.  Sebagaimana diketahui ada isu bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle pada Kabinet Prabowo Gibran atau Kabinet Merah Putih yang baru saja melewati 100 hari pemerintahan.  Apa sih reshuffle kabinet itu? Reshuffle kabinet adalah langkah politik yang dilakukan oleh seorang presiden untuk mengganti atau merombak jajaran menteri dalam pemerintahan. Keputusan ini sering kali menarik perhatian publik dan menjadi topik utama di berbagai media. Lalu, apa alasan seorang presiden melakukan reshuffle kabinet, apa dampaknya terhadap politik nasional, serta bagaimana reaksi media dan pengamat politik terhadap langkah tersebut? Reshuffle...

  Ganjar Pranowo & Mahfud MD siap tempur berduet sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran? (Image: rri.co.id) Sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan pasca reformasi 1998, pada 2024 untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung. Indonesia sah sebagai negara demokratis yang menjalankan sistem dan hukum tata negara yang menganut demokrasi langsug. Bahwa para pejabat publik dari Presiden dan wapres, para kepala daerah, begitu pula para anggota DPR RI dan DPR dipilih langsung oleh rakyat.   Seperti India, Amerika Serikat, Australia, Inggris dan banyak negara lainnya yang menganut sistem pemilihan umum secara langsung, maka selalu akan ada oposisi, bahkan ada cabinet bayangan. Sementara itu, Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, Bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden menginginkan adanya koalisi besar, bahkan ada gagasan untuk membentuk Presidential Club, dengan maksud para mantan presiden bisa bertemu...

  Mengapa Oposisi Penting dalam Demokrasi: Pilar Keseimbangan Kekuasaan   Paska pemilihan umum serentak, khususnya terkait Pilpres 2024, terutama setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan capres Anies Baswedan Cak Imin dan Ganjar Mahfud, baik Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka, presiden dan wapres terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024, semakin gencar untuk mewujudkan koalisi besar.   Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, dan sangat mungkin pula Partai Keadilan Sejahtera akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, baik dalam cabinet maupun di parlemen. Yang masih konsisten untuk menjadi oposisi adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang memang sudah punya pengalaman Panjang sebagai oposisi, yaitu pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah PDI Perjuangan akan konsisten berjuang untuk rakyat dan demokrasi dengan menjadi oposisi atau tertarik ikut menjadi bagian dari pemerintahan (kabinet P...