Indonesiana / All About Indonesia

  Novel Baswedan dan 74 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) telah dinonaktifkan dan diminta untuk menyerahkan berkas perkara atau tugas yang sebelumnya menjadi tanggung jawab mereka. Bagaimana dengan kinerja KPK paska non aktifnya 75 pegawai komisi anti korupsi ini? Seperti sudah banyak diketahui oleh media, Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Ali Fikri, PLT Juru Bicara KPK dalam keterangan persnya (15/5/2021) menegaskan bahwa, "Sejauh ini, khusus pekerjaan pada kedeputian penindakan masih berjalan. Demikian juga program dan kegiatan pada kedeputian yang lain," Sebagaimana ramai diberitakan di berbagai televisi nasional dan media online, yang juga menimbulkan sikap pro kontra di kalangan warganet maupun para

Terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai banyak kritik dari pengamat, warganet dan pegiat anti korupsi. Berbeda dengan pendapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menilai KPK di bawah Firli Bahuri di tahun pertama menunjukkan prestasi lebih baik dibandingkan jaman Agus Raharjo CS. Bahkan Mahfud MD mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Gusdur ini menantang Indonesia Corruption Watch ( ICW) untuk melakukan penelitian tentang perbandingan kinerja pimpinan KPK pada tahun pertama. Situs berita nasional.sindonews.com (28/12/2020) melaporkan tentang sikap Mahfud MD tentang KPK ini. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian bercerita, bahwa jika KPK lemah pasti pemerintah yang disalahkan padahal KPK merupakan lembaga independen seperti halnya KPU, MK, Komnas HAM dan institusi lainnya.  Mahfud MD bersama Ketua KPK Firli Bahuri di Kantor Menkopohukam (republika.co.id) Lalu Mahfud MD mene

Pada saat terjadi pandemi global yang disebabkan Covid-19 media memang sepi dari berita kasus korupsi. Virus corona setiap hari menjadi Breaking News. Namun hal berbeda terjadi di Aceh, bahkan ini sebuah ironi. Sebagaimana dilaporkan aceh.tribunnews.com (13/05/2020) ada dua pentolan LSM yang selama ini lantang menyuarakan gerakan anti korupsi ternyata terjaring operasi tangkap tangan (OT) yang berhasil dilakukan oleh Tim Saber Pungli dan Satreskrim Polres Aceh Singkil pada hari Selasa sore, 12 Mei 2020.  Pentolan LSM yang ditangkap itu berinisial Her dan Irf berikut barang bukti berupa uang tunai warna merah dengan nomor BL 1871 JU. Mereka merupakan warga Gunung Meriah. Pemeriksaan terhadap mereka dilakukan secara maraton di Mapolres setempat di Kampung Baru, Singkil Utara.  AKBP Mike Hardy Wirapraja Kapolres Aceh Singkil sedang bertanya kepada dua pentolan LSM anti korupsi yang terkena OTT (aceh.tribunnews.com) Irf dan Her ditangkap Tim Saber Pungli karena diduga memeras Kepal

Kisah Panama Papers di Indonesia akan berlanjut. Setelah nama  Harry Azhar Azis, Ketua BPK tercantum pada Panama Papers akan dilaporkan oleh Pegiat Anti Korupsi ke  Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Hal itu dikatakan oleh  Koordinator Koalisi Selamatkan BPK Sunaryanto kepada  Tempo,  Minggu, 24 April 2016. Harry akan dilaporkan minggu depan.  Koalisi ini ini terdiri dari sejumlah organisasi pegiat antirasuah. Antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), dan Indonesia Budget Center (IBC). Menurut Agus, Ketua BPK ini  dianggap telah melanggar kode etik sebagai Ketua BPK. Pelaporan ini terjadi karena Harry terseret dalam pusaran pengemplang pajak yang terbongkar dalam dokumen Panama Papers. Dia diketahui memiliki shell company dengan menggunakan jasa pengacara, Mossack Fonseca di Panama.  Sebelumnya Harry membantah isu tentang penggelapan pajak dan menyembunyikan aset alias tidak melaporkannya kepada negara. Menurut KPK, sebagai

Impian dan mimpi sepertinya memiliki arti yang sama, namun Impian (dreams) adalah sesuatu yang harus diwujudkan. Kali ini, Joko Widodo atau Joko Widodo, Presiden Indonesia ke 7 telah meluncurkan 7 Impian Indonesia, yang diresmikan Jokowi di Lapangan Hapsana Sai Merauke, Papua, Rabu, 30 Desember 2015. Matahari pagi Indonesia akan terbit lebih awal di Papua, sebuah simbolis yang sangat inspiratif dari Jokowi untuk memilih Merauke untuk meluncurkan kapsul waktu yang berisi 7 Impian Indoensia 2015 - 2085. Jika Amerika Serikat memiliki American Dreams , barangkali 7 Impian ini bisa disebut sebagai Indonesian Dreams, yang bisa memberi inspirasi untuk bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.  Jokowi bersama dua putra putri Papua. Image:  www.brilio.net Impian itu merupakan visi untuk sebuah Indonesia Raya yang sesungguhnya sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa 70 tahun lalu. Apakah ada hubungannya dengan revisi RUU KPK?   Tulisan Jokowi yang inspiratif. Image: ne

Apa yang akan terjadi terhadap Setya Novanto sidang MKD tentang pencatutan nama Jokowi? Politik Indonesia memang heboh, terutama di gedung DPR. Kini MKD menghadapi tantangan besar untuk mememeriksa dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla oleh Setya Novanto yang menurut transkrip dan rekaman yang diserahkan Menteri ESDM, Sudirman Said – terdengar suara seperti Setya Novanto yang meminta saham dengan mencatut nama Jokowi dan Jusuf Kalla, dan membuat Jokowi sangat marah. Apakah MKD berani memeriksa Setya Novanto secara terbuka dan transparan seperti harapan publik? Setya Novanto dan Fadli Zon yang aktif membela Novanto. Image: beritagar.id Setelah heboh dengan keberadaan Setya Novanto, ketua DPR RI pada kampanye Donald Trump, belakangan ini Setya Novanto dilaporkan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR RI. Laporan tersebut dilengkapi dengan transkrip pembicaraan sang ketua DPR dengan petinggi Freeport di sebuah hotel. Pa

Gubernur Ahok dan Presiden Jokowi . Image: bandung.bisnis.com Jika Indonesia sedang mencari idola tokoh anti korupsi, maka selain para pegiat dan LSM anti korupsi, maka Ahok dan Jokowi bisa menjadi contoh hidup pejabat dan politisi muda yang anti korupsi. Ketika Jokowi dan Ahok masih sebagai walikota Solo dan Ahok bupati di kampungnya, Belitung Timur, maka keduanya telah membuktikan birokrasi bisa dibenahi untuk melayani masyarakat serta meminimalkan korupsi oleh pejabat pemda. Kedua tokoh ini dikenal punya komitmen kuat untuk memberantas korupsi di pemerintahan. Yang melegakan adalah Jokowi telah menolak revisi UU KPK. Ahok dan Johan Budi ketika Ahok ke KPK . Image: news.liputan6.com Kini KPK mengalami masalah seperti dugaan kriminalisasi terhadap para ketuanya ditambah pula desakan sebagian besar anggota DPR untuk merevisi UU KPK, ternyata Jokowi masih memegang komitmen ketika kampanye Pilpres, dimana Jokowi ingin menguatkan KPK, meskipun sempat terjadi kontroversi calo

Jokowi disambut ratusan ribu rakyat setelah pelantikan di gedung MPR. Image: merdeka.com Jokowi siap umumkan kabinet meskipun sempat terdunda karena daftar nama yang "diperiksakan" di KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ternyata ada yang diberikan gradasi warna merah dan kuning. Ada pengamat yang menanggapi sinis langkah Jokowi yang telah meminta KPK untuk memeriksa daftar calon menteri yang kemungkinan besar sebagian berasal dari partai politik yang mengusung Jokowi JK pada pilpres Juli 2014 lalu. Langkah Jokowi untuk meminta bantuan KPK dan PPATK merupakan bukti bahwa Jokowi punya komitmen pada gerakan anti korupsi. Apakah akan ada kejutan pada kabinet Jokowi? Para relawan ternyata rela jika Jokowi tidak buru-buru untuk mengumumkan kabinetnya, karena para relawan dan banyak pengamat yang menyetujui cara Jokowi ini, bahkan dianggap fenomenal karena belum pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Bahkan ada yang berharap supaya calo

Jokowi bersama Tim Transisi Pemerintahan.  I mage: solopos.com Di tengah hebohnya “tolak pilkada tidak langsung” atau “pilkada oleh DPRD, Jokowi JK semakin sibuk meneliti dan memilih siapa saja yang tepat untuk menjadi menteri, sehingga belum satu pun nama calon pembantu presiden pada kabinet Jokowi JK yang diumumkan. Jokowi hanya mengumumkan postur, arsitektur dan modifikasi kementerian.  Apakah ada nama-nama yang selama ini digosipkan atau diusulkan banyak pihak yang benar-benar akan terpilih? Selain profesonal murni dan profesional Parpol, apakah ada staf atau deputi Tim Transisi  dan relawan Jokowi JK yang akan menjadi menteri pada kabinet Jokowi JK? Meskipun belum disebutkan nama-nama calon menteri kabinet Jokowi JK, namun komposisi dan struktur kabinet pemerintahan baru Jokowi JK telah diungkap. Untuk 7 kementerian penting dan strategis akan dipimpin profesional murni, artinya kementrian keuangan, ESDM, Pertanian, BUMN, Kesehatan, dan kementrian Pendidikan bukan bera

Koalisi Merah Putih, apakah akan permanen? Image: nefosnews.com Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera belum rela sepenuhnya untuk mengakui kemenangan Jokowi JK. Gugatan Prabowo - Hatta ke Mahkamah Konstitusi (MK) telah ditolak seluruhnya, sehingga kemenangan Jokowi JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih semakin kukuh.  Meskipun demikian, Jokowi JK akan menghadapi jalan terjal untuk melaksanakan janji kampanye mereka.  Koalisi Merah Putih bahkan telah menyiapkan ranjau Undang-undang MD3 yang disahkan sehari sebelum pilpres 9 Juli 2014, sehingga PDI Perjuangan yang merupakan pemenang pemilu legislatif (pileg) sepertinya akan mendapat hambatan untuk menduduki kursi ketua DPR. Ambisi politik dan kekuasaan Koalisi Merah Putih ini tidak berhenti sampai pada jatah kursi ketua DPR yang merupakan hak PDI Perjuangan yang merupakan pemenang pileg - padahal Marzuki Ali

Koalisi PPP dan Gerindra yang buyar. Image: tribunnews.com Gara-gara tidak ada partai meraih suara di atas 20 persen pada pileg 2014, semua partai terpaksa harus rela koalisi dengan partai lain, dan terjadilah berbagai kisah lucu dan membuat rakyat bingung dan sedih .  Ucapan Gus Dur bahwa para anggota DPR seperti anak TK, maka ungkapan Gus Dur memang telah banyak terbukti, misalnya anggota DPR sering tertidur di ruang rapat, teriak-teriak ketika interupsi di kala sidang, juga membolos karena alasan tidak penting, dan kini makin nyata terlihat dari gaya para parpol dalam membentuk koalisi, khususnya pada kelompok poros tengah. Dimulai dari "kekeliruan" Surya Dharma Ali (SDA) dengan menghadiri kampanye Partai Gerindra, bahkan berpidato di kampanye tersebut bersama Prabowo. Buntutnya tidak enak dilihat karena banyak pimpinan dan elit partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tidak berkenan dengan langkah "pribadi" SDA tersebut, yaitu "mengkoalisi