Indonesiana / All About Indonesia

Nurdin Halid.  Image: politikerja.blogspot.com Apakah nasib demokrasi langsung di Indonesia kini benar-benar terancam? Ternyata Golkar menolak Perpu Pilkada, dan ngotot untuk pemilihan para gubernur, bupati dan walikota untuk dilakukan oleh DPRD. Bagaimana nasib pembahasan dan revisi UU MD3? Rakyat sepertinya semakin tidak dihargai suara dan aspirasinya.  Di tengah riuhnya Musyawarah Partai Golkar ke-IX yang berlangsung di Hotel Westin, Nusa Dua Bali, beredar rekaman suara yang diduga Ketua Panitia Munas Golkar Nurdin Halid, dan rekaman tersebut telah diakui kebenarannya oleh Nurdin Halid, yang juga mantan Ketua Umum PSSI itu. Banyak pengamat politik dan kalangan internal Golkar yang menyatakan bahwa Munas ini sangat dipaksakan, yang sebelumnya diputuskan untuk dilaksanakan pada awal tahun 2015.  Nurdin Halid bersama ARB.  Image: tribunnews.com Jika diperhatikan transkrip rekaman suara tersebut di bawah  ini, maka semakin meyakinkan bahwa Partai Golkar yang gagal menca

Koalisi Merah Putih, apakah akan permanen? Image: nefosnews.com Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera belum rela sepenuhnya untuk mengakui kemenangan Jokowi JK. Gugatan Prabowo - Hatta ke Mahkamah Konstitusi (MK) telah ditolak seluruhnya, sehingga kemenangan Jokowi JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih semakin kukuh.  Meskipun demikian, Jokowi JK akan menghadapi jalan terjal untuk melaksanakan janji kampanye mereka.  Koalisi Merah Putih bahkan telah menyiapkan ranjau Undang-undang MD3 yang disahkan sehari sebelum pilpres 9 Juli 2014, sehingga PDI Perjuangan yang merupakan pemenang pemilu legislatif (pileg) sepertinya akan mendapat hambatan untuk menduduki kursi ketua DPR. Ambisi politik dan kekuasaan Koalisi Merah Putih ini tidak berhenti sampai pada jatah kursi ketua DPR yang merupakan hak PDI Perjuangan yang merupakan pemenang pileg - padahal Marzuki Ali