Indonesiana / All About Indonesia

  Ganjar Pranowo & Mahfud MD siap tempur berduet sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran? (Image: rri.co.id) Sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan pasca reformasi 1998, pada 2024 untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung. Indonesia sah sebagai negara demokratis yang menjalankan sistem dan hukum tata negara yang menganut demokrasi langsug. Bahwa para pejabat publik dari Presiden dan wapres, para kepala daerah, begitu pula para anggota DPR RI dan DPR dipilih langsung oleh rakyat.   Seperti India, Amerika Serikat, Australia, Inggris dan banyak negara lainnya yang menganut sistem pemilihan umum secara langsung, maka selalu akan ada oposisi, bahkan ada cabinet bayangan. Sementara itu, Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, Bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden menginginkan adanya koalisi besar, bahkan ada gagasan untuk membentuk Presidential Club, dengan maksud para mantan presiden bisa bertemu secara r

  Mengapa Oposisi Penting dalam Demokrasi: Pilar Keseimbangan Kekuasaan   Paska pemilihan umum serentak, khususnya terkait Pilpres 2024, terutama setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan capres Anies Baswedan Cak Imin dan Ganjar Mahfud, baik Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka, presiden dan wapres terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024, semakin gencar untuk mewujudkan koalisi besar.   Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, dan sangat mungkin pula Partai Keadilan Sejahtera akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, baik dalam cabinet maupun di parlemen. Yang masih konsisten untuk menjadi oposisi adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang memang sudah punya pengalaman Panjang sebagai oposisi, yaitu pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah PDI Perjuangan akan konsisten berjuang untuk rakyat dan demokrasi dengan menjadi oposisi atau tertarik ikut menjadi bagian dari pemerintahan (kabinet Prabowo Gibran)

SBY mungkin siap jadi oposan. Image: maluku.demokrat.or.id Rapimnas Partai Demokrat memutuskan untuk tidak mendukung Joko Wi maupun Prabowo Subianto pada pilpres 2014. Partai ini baru akan menentukan pilihan ketika kampanye presiden, dan akan memilih untuk mendukung presiden terpilih di parlemen. Apakah benar begitu?  Jelang 20 Mei 2014, batas akhir pendaftaran capres secara resmi di KPU, rupanya cawapres pendamping Joko Wi sudah mulai terkuak yaitu inisial J (Jusuf Kalla), dan telah bersiap dideklarasikan lalu didaftarkan ke KPU. Begitu pula Prabowo akan mendeklarasikan cawapresnya di rumah Polonia, dimana rumah ini merupakan rumah bersejarah karena Bung Karno pernah berdomisili.  Apakah Prabowo akan mendapat restu dari Bung Karno? Nanti kita lihat apakah Prabowo Subianto kembali menunggangi kuda dengan kris di pinggang seperti saat kampanye pileg 2014 yang lalu, atau datang dengan helikopter?  Prabwo dan Hatta Rajasa . Image: suara.com Sementara itu, ARB alias Ical ata

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah secara resmi mendeklarasikan untuk mendukung Joko Widodo (Joko Wi) sebagai capres 2014. Ketiga partai tersebut telah sepakat untuk bekerjasama, bukan koalisi, dan siap memenangkan Joko Wi sebagai presiden RI ke 7, tanpa ada janji-janji untuk bagi-bagi jatah menteri atau jabatan, dan Joko Wi deberikan kebebasan untuk memilih Cawapres, apakah Mahfud MD, Jusuf Kalla atau Abraham Samad. Kita tunggu pengumuman resminya. Sebelumnya publik sempat terperangah dengan pertemuan Joko Wi dengan Ical alias ARB di Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Banyak yang mengira Partai Golkar akan pasti bergabung, namun partai Golkar tidak hadir pada pendeklarasian resmi Joko Wi sebagai capres pada 14 Mei 2014. Acara penting itu hanya dihadiri oleh Megawati Sukarno Putri, Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar.  ARB ketemu Joko Wi di Pasar Gembrong . Image: simomot.com ARB pasti galau kare

Amien Rais "sang tokoh reformasi". Image: seasite.niu.edu Pemilu lestilatif 2014 sudah tahap rekapitulasi suara di KPU dengan segala dinamika, dugaan kecurangan, politik uang, koalisi yang belum selesai untuk menentukan siapa yang akan jadi pendamping capres dari masing-masing partai koalisi. Sementara itu ada impian untuk menghidupkan poros tengah seperti terjadi pada pemilu 1999. Ketika itu PDI Perjuangan meraih kemenangan dengan suara 30 persen, dan rakyat sudah gembira akan memiliki Megawati Sukarno Putri sebagai presiden, namun Amien Rais sang "tokoh" reformasi yang "merasa" pantas menjadi presiden (mungkin karena merasa berhasil menggulingkan Presiden Suharto), kok partainya kalah. Lalu, dengan memanfaatkan celah yang ada, dia menggalang terbentuknya poros tengah - akhir kata Amien Rais "berhasil" menggagalkan kemenangan PDI Perjuangan sang pemenang pemilu, dan sukses menjadikan Gus Dur sebagai presiden, padahal dalam hatinya, Amien Rai