Indonesiana / All About Indonesia

Poster "Jangan Rampok Hak Rakyat Dalam UU Pilkada . Image: news.metrotvnews.com Gelombang penolakan terhadap pemilihan kepala daerah secara tidak langsung alias Pilkada oleh DPRD semakin gencar. Para aktivis siap mengajukan gugatan atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), padahal MK belum memutuskan permohonan untuk pembatalan UU MD3. Benarkah RUU PILKADA dan UU MD 3 dirancang untuk menjegal kepemimpinan Jokoi JK? Kini rakyat bisa melihat, suara rakyat bukan lagi suara Tuhan karena suara rakyat telah dipasung oleh para elite politik di gedung DPR (koalisi merah putih) dengan pemaksaan pilkada oleh DPRD. Tagline Partai Golkar dengan kalimat "Suara rakyat adalah suara Tuhan", juga mulai lenyap. Koalisi Merah Putih sedang berdoa. Image: waspada.co.id Jika Partai Golkar yang menjadi pelopor Pilkada dilakukan kembali oleh DPRD masih bisa dimaklumi, namun kalau Partai Amanat Nasional (PAN) dimana ada Amien Rais, yang konon merupakan bapak reformasi bersama

Sudah banyak pengamat politik yang telah mengingatkan capres nomor urut 1, Prabowo Subianto supaya tidak melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), bahkan Profesor Mahfud MD, ketua tim pemenangan Prabowo Hatta juga skeptis bisa memenangkan gugatan di MK, supaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemilihan umum atau pemungutan suara ulang di ribuan TPS.  Kita masih ingat, k etika tim kuasa hukum Prabowo - Hatta menyerahkan berkas permohonan ke gedung MK, Prabowo pun melakukan orasi di hadapan pendukungnya, begitu pula pada sidang pertama Prabowo memanfaatkan kesempatan untuk berpidato.  Mochtar Ngabali di youtube. Image: pas.com Pada kesempatan itu Prabowo menuduh proses pilpres 2014 sama dengan pemilihan umum di negara totaliter, Korea Utara. Muncul pula kehebohan lain di sekitar gugatan Prabowo tersebut. Para penonton televisi dan pemerhati jejaring video sosial Youtube juga dihebohkan dengan pernyataan Ali Mochtar Ngabalin yang mendesak Allah supaya memenangkan

Kesempatan emas bagi Prabowo untuk menjadi politikus yang berjiwa seorang negarawan ternyata disia-siakan. Dia mengejutkan masyarakat Indonesia dan dunia dengan mengundurkan diri dari proses Pilpres 2014. Kenapa tim hukumnya tidak punya argumen yang lebih baik dan sesuai undang-undang, misalnya memberikan kesempatan kepada KPU untuk mengumumkan siapa pemenang pemilu presiden - lalu setelah pengumuman itu Prabowo menolak hasil rekapitulasi resmi KPU?  Jokowi JK, Presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Image: seruu.com Jokowi pun telah ditetapkan sebagai Presiden terpilih, begitu pula Jusuf Kalla untuk kedua kalinya sebagai wakil presiden, kali ini mendampingi Jokowi dari 2014 sampai 2019.  Ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memproses penghitungan suara untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Prabowo Subianto capres nomor urut nomor 1, namun tanpa didampingi oleh cawapres Hatta Rajasa - Prabowo menyatakan menarik diri dari proses pemilihan Presiden 2014. Pernyataan Prab