Indonesiana / All About Indonesia

Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) dipaksa lahir pada kesibukan rakyat Indonesia untuk mengikuti kampanye pilpres 2014. UU MD3 ini bukan hanya ditolak oleh PDIP, juga oleh DPD, Kejaksaan Agung dan KPK. Presiden Jokowi pun akan direpotkan oleh Undang-undang ini karena akan dibuat sibuk hanya untuk membaca surat permohonan KPK supaya bisa memeriksa anggota DPR yang terlibat atau disangka atau untuk menjadi saksi pada kasus korupsi. Apakah ini cara sebagian besar anggota DPR yang ingin menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia?  Abraham Samat, Jokowi dan Ahok siap berantas korupsi. Image:metro.news.viva.co.id  Pada era reformasi kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ditelikung Poros Tengah yang dimotori Amien Rais, sehingga Megawati Megawati Sukarno Putri "digagalkan" untuk menjadi Presiden untuk menggantikan BJ Habibie. Kelihaian Amien Rais untuk merayu beberapa partai dan tokoh politik lainnya supaya Megawati tidak otomatis menjadi p

Puan Maharani bersabarlah. Image: tribunnews.com Tanggal 20 Mei 2014, ketika perayaan Kebangkitan Nasional Joko Wi akan umumkan calon wapres untuk bertarung dengan pasangan capres lainnya pada pilpres 2014. Ada wacana di internal PDI Perjuangan alternatif cawapres adalah Puan Maharani selain Jusuf Kala, Abraham Samad dan Mahfud MD. Jika benar Puan Maharani, puteri dari sang ketua umum PDI P, Megawati Sukarno Putri, akan dipastikan menjadi cawapres untuk Joko Wi, maka akan menjadi berita yang kurang elok. Meskipun PKB atau Partai Nasdem tidak keberatan, tentu kurang kondusif bagi Joko Wi dan PDI P itu sendiri. Puan akan jadi titik lemah pencapresan Joko Wi. Dalam hal ini, Puan harus bersabar dan konsentrasi saja mengurus partai dan menjadi anggota DPR yang lebih lugas daripada sebelumnya. Puan magang di kabinet saja. Image: solopos.com Barangkali masyarakat pemilih akan lebih menerima jika Puan Maharani didapuk menjadi anggota kabinet, sebagai menteri dalam pemerintahan Joko W