Indonesiana / All About Indonesia

MKD akan mengeluarkan keputusan pada 16 Januari 2016 bahwa Setya Novanto terbukti telah melakukan pelanggaran etika. Setelah putusan MKD nanti, apakah Novanto masih pantas diangkat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar? Ini sebuah pertanyaan tentang esensi dari etika seorang pejabat publik yang sangat heboh di Indonesia.  Barangkali banyak orang yang tidak tahu, ketika MKD atau Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menutup sidang kasus dugaan pelanggaran kode etik dengan teradu Setya Novanto, ternyata MKD tidak memberikan sanksi apa pun kepada Novanto. Seolah-olah, MKD sudah puas dengan pengunduran diri Setya Novanto sebagai ketua DPR, maka kasus rekaman yang terkenal dengan sebutan #papamintasaham sudah dianggap selesai.   Setya Novanto ditunjuk Ical sang Ketua Golkar gantikan Ade Komarudin sebagai ketua Fraksi Partai Golkar. Photo: cnnindonesia.com Namun, Junimart Girsang, Wakil Ketua MKD memastikan, MKD akan memberikan sanksi terhadap Setnov. Sebagaimana diberiktakan oleh news.det

Setelah berbagai tokoh, pengamat termasuk tokoh lintas agama yang menuntut supaya Setya Novanto mundur, ternyata Akbar Tandjung tokoh senior dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Bali Akbar Tandjung meminta Ketua DPR Setya Novanto untuk memperhatikan pendapat yang berkembang di masyarakat yang menuntut agar mundur. Begitu pula Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono serukan kocok ulang Setya Novanto, supaya posisi Novanto sebagai ketua DPR diganti tokoh lain. Sebagaimana dilaporkan oleh nasional.tempo.co dengan mengutip pernyataan Agung Laksono, pergantian pimpinan DPR bukan mustahil menyusul dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto atas kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia. Pelanggaran etik yang terkenal dengan #papamintasaham ini telah membuat situasi politik di Indonesia, khususnya di Senayan kembali gaduh. Setya Novanto sampai saat ini belum berniat mundur, bahkan berhasil membuat sidang MKD yang dihadirinya menjadi sidang tert