Indonesiana / All About Indonesia

 Ridwan Kamil sudah pasang baliho OTW Jakarta. Begitu pula Ahmah Sahroni, kader partai NasDem yang sudah lama ngebet jadi calon Gubernur DKI Jakarta, bahkan pernah pasang baliho untuk jadi calon presiden. Lalu, siapa yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan pada pemilihan gubernur Jakarta pada November 2024? Jika Golkar calonkan Ridwan Kamil dan Partai NasDem mencalonkan Ahmad Sahroni, juragan kaya Tanjung Priok ini, kemudian PDI Perjuangan juga mengajukan calonnya, maka seperti Pilkada 2017, kontestasi untuk memperebutkan tahta DKI 1 bakal seru. Yang penting tanpa politik bernuansa SARA ketika terjadi pertarungan antara Ahok Djarot, Anies Sandi dan AHY dengan Sylviana Murni.  Nuansa SARA yang sangat kental pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu sempat membelah hati warga Jakarta yang majemuk tidak boleh terulang lagi. Warga Jakarta seharusnya pasti sudah lebih dewasa, sehingga akan fokus pada janji kampanye yang realistis dan masuk akal untuk bisa diwujudkan, bukan dengan memainkan e

Muncul wacana tentang Pilkada DKI Jakarta yang akan diselenggarakan pada bulan November 2024, kecuali UU Tentang DKI Jakarta, yang dibuat agar Gubernur Jakarta tanpa perlu Pilkada, melainkan ditunjuk langsung oleh Presiden. Namun, karena RUU tersebut belum disahkan, maka besar kemungkinan DKI Jakarta juga akan menyelenggarakan pemilihan gubernur seperti provinsi lainnya, juga kabupaten/kota lainnya.  Telah muncul nama Ridwan Kamil mantan gubernur Jawa Barat, yang sempat diisukan bakal mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres pada Pilpres 2024 untuk menghadapi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil bahkan sudah memajang baliho terkait "pencalonannya" sebagai gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.  Selain Ridwan Kamil, muncul pula nama Ahmad Sahroni, kader penting dari Partai NasDem, sampai saat ini adalah anggota DPR RI, dan pernah aktif dalam penyelenggaraan balap motor listrik Formula E ketika Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.  Dalam panggung politik In

  Blantika politik di Indonesia sebagai negara yang telah beberapa kali menyelanggarakan pemilihan presiden secara langsung, yang dimulai pada Pilpres 2004 memang sangat dinamis. Ada beberapa faktor yang dijadikan acuan oleh partai politik sebagai syarat kandidat presiden, kemudian menyusul bagaimana kriteria calon wakil presiden yang akan mendampingi sang capres dalam pemilihan umum.   Posisi patahana tidak selalu menjadi ukuran untuk meraih kemenangan, begitu pula kinerja bukan hal dominan ketika calon pemilih dalam menentukan siapa yang akan dicoblos di bilik suara. Hal ini pernah terjadi pada Pilpres 2004 ketika Megawati Sukarno Putri dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.   Figur atau personality sang kandidat dengan segala kelebihan dan kekurangan yang melekat pada tokoh yang dianggap pantas menjadi calon masih merupakan hal penting sebagai acuan awal.   Personality yang melekat pada sang tokoh sangat diperhatikan oleh masyarakat. Perasaan di hati warga sebelum

  Meskipun ada yang menyindir bahwa belum saatnya untuk membahas siapa Capres dan Cawapres di Pilpres 2024, namun blantika politik Indonesia memang unik. Bisa juga dikatakan bahwa antara kerja nyata dengan kerja politik sering bercampur. Tinggal bagaiman masyarakat nanti akan menilai, siapa yang paling punya kinerja nyata untuk kepentingan masyarakat.  Penting pula dicatat bahwa Pilpres 2024 tanpa kehadiran calon patahana seperti pada Pillpres 2019, meskipun sudah ada suara yang ingin Presiden Jokowi tampil lagi pada Pilpres 2024. Hal ini digaungkan oleh Komunitas atau Relawan Jokpro 2024 yang digagas oleh M. Qodari dengan Baron Danardono Wibowo sebagai Ketua Umum. Apakah gerakan ini akan diterima oleh masyarakat luas?  Hal ini bisa dilihat dari aksi kepala daerah yang diduga melakukan safari politik ke provinsi lain, walaupun hal itu tidak dilarang oleh undang-undang. Bagaimana halnya jika ada menteri yang juga kader, bahkan ketua umum sebuah parpol yang menyisipkan agenda politik ket

  Di setiap negara yang demokratis suara rakyat dianggap sebagai suara Tuhan. Idealnya para pemimpin, maupun para tokoh masyarakat dan partai mampu mendengarkan suara rakyat ini. Begitu pula ketika sebuah pesta demokrasi akan digelar, apakah itu Pilkada, Pileg dan tentu saja Pilpres, maka siapa yang umumnya rakyat idamkan sebagai pemimpin seharusnya diperhatikan oleh para elite yang ada di partai politik.  Sudah selayaknya partai jangan hanya mendekati rakyat ketika membutuhkan suara mereka menjelang pemilu. Berbagai acara digelar untuk menarik simpati warga. Setiap partai sudah punya "Paket Hemat" yang ditawarkan, bahwa calon yang mereka tawarkan sudah memenuhi kriteria. Secara administratif dan syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan mungkin sudah sesuai.  Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah para elite dan pengurus partai sudah mendengar isi hati rakyat yang akan menjadi calon pemilih? Anies Baswedan, Ganjar Pranowo & Ridwan Kamil ngopi bareng. Apakah mer

Pertarungan pada pemilihan gubernur DKI 2017 akan semakin seru bila Ridwan Kamil ikut mencalonkan diri. Apakah mungkin akan terjadi Ahok vs Ridwan Kamil?  Ahok sudah siap bertarung pada Pemilihan Gubernur DKI (Pilgub) DKI pada 2017, apakah melalui jalur independen atau didukung oleh partai politik. Menurut survey Ahok tetap memimpin jajak pendapat di antara tokoh-tokoh lain. Sementara itu hari Senen, 29 Februari 2016, Ridwan Kamil, walikota Bandung akan mengumumkan jadi tidaknya arsitek ini untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI untuk bersaing dengan Ahok dan calon lainnya.  Ridwan Kamil yang bercita-cita menjadikan kota Bandung sebagai Silicon Valley-nya Indonesia sebenarnya "masih ragu" untuk tampil sebagai calon Gubernur DKI. Masyarakat Bandung yang telah merasakan perubahan di kota Paris van Java itu juga terbelah perasaanya, karena masih banyak janji-janji politik Kamil yang belum terwujud termasuk proyek ambisius Silicon Valley itu, yang pasti membutuhkan dukun

Aksi mogok kuliah mahasiswa di Hong Kong. Image: jawapos.com Perbedaan pandangan dan aspirasi antara rakyat dengan para elite partai politik (parpol) maupun para anggota DPR sering berbeda jauh satu sama lain. Para elite parpol yang tergabung pada koalisi merah putih sangat ngebet untuk mengubah PILKADA langsung untuk diambil alih oleh DPRD seperti terjadi pada era ORBA, sementara rakyat yang telah menikmati pesta demokrasi secara langsung selama hampir 10 tahun sejak reformasi 1998.  Entah mau dibawa kemana jiwa reformasi ini oleh para elite parpol (koalisi merah putih), padahal mereka telah melakukan amandemen besar-besaran pada Undang-undang Dasar 1945. Apakah akan dikembalikan sebelum amandemen?   Aksi demo tolak RUU Pilkada tidak langsung. Image: bulelengroundup.com Koalisi merah putih yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PPP, PKS dan PAN sangat semangat untuk mendukung Undang-undang PILKADA oleh DPRD, diduga karena telah kalah dalam Pilpres 9 Juli, apalagi