Indonesiana / All About Indonesia

Setelah Partai Nasdem dan Hanura, akhirnya Partai Golkar memberi sinyal untuk mendukung Ahok pada Pilkada 2017. Sinyal itu terucap dari Ketua Umum Golkar yang baru, Setya Novanto. Sebagaimana diberitakan    news.metrotvnews.com, Novanto  menyanjung kinerja Gubernur DKI Jakarta ini selama memimpin sejak 2014. Menurut dia, bekas kader Golkar ini (Ahok) selalu memiliki terobosan yang tepat.  Sebelumnya Aburizal Bakrie alias Ical, ketua umum Golkar sebelumnya juga pernah memberikan sinyal serupa pada akhir Maret 2016. Menurut tribunsumsel.com Ical  mengatakan, tak menutup kemungkinan partainya akan mendukung  Basuki Tjahaja Purnama  alias Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.  Ical dan Setya Novanto. Image: cakrawala.wordpress.com Sementara itu ayonews.com juga mewartakan bahwa Ahok merupakan sahabat dekat Ahok. Lebih lanjut Setnov menambahkan, bahwa h ubungan baik ini akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan dukungan di Pilgub DKI 2017.  Dari sinyal posit

MKD akan mengeluarkan keputusan pada 16 Januari 2016 bahwa Setya Novanto terbukti telah melakukan pelanggaran etika. Setelah putusan MKD nanti, apakah Novanto masih pantas diangkat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar? Ini sebuah pertanyaan tentang esensi dari etika seorang pejabat publik yang sangat heboh di Indonesia.  Barangkali banyak orang yang tidak tahu, ketika MKD atau Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menutup sidang kasus dugaan pelanggaran kode etik dengan teradu Setya Novanto, ternyata MKD tidak memberikan sanksi apa pun kepada Novanto. Seolah-olah, MKD sudah puas dengan pengunduran diri Setya Novanto sebagai ketua DPR, maka kasus rekaman yang terkenal dengan sebutan #papamintasaham sudah dianggap selesai.   Setya Novanto ditunjuk Ical sang Ketua Golkar gantikan Ade Komarudin sebagai ketua Fraksi Partai Golkar. Photo: cnnindonesia.com Namun, Junimart Girsang, Wakil Ketua MKD memastikan, MKD akan memberikan sanksi terhadap Setnov. Sebagaimana diberiktakan oleh news.det

Nurdin Halid.  Image: politikerja.blogspot.com Apakah nasib demokrasi langsung di Indonesia kini benar-benar terancam? Ternyata Golkar menolak Perpu Pilkada, dan ngotot untuk pemilihan para gubernur, bupati dan walikota untuk dilakukan oleh DPRD. Bagaimana nasib pembahasan dan revisi UU MD3? Rakyat sepertinya semakin tidak dihargai suara dan aspirasinya.  Di tengah riuhnya Musyawarah Partai Golkar ke-IX yang berlangsung di Hotel Westin, Nusa Dua Bali, beredar rekaman suara yang diduga Ketua Panitia Munas Golkar Nurdin Halid, dan rekaman tersebut telah diakui kebenarannya oleh Nurdin Halid, yang juga mantan Ketua Umum PSSI itu. Banyak pengamat politik dan kalangan internal Golkar yang menyatakan bahwa Munas ini sangat dipaksakan, yang sebelumnya diputuskan untuk dilaksanakan pada awal tahun 2015.  Nurdin Halid bersama ARB.  Image: tribunnews.com Jika diperhatikan transkrip rekaman suara tersebut di bawah  ini, maka semakin meyakinkan bahwa Partai Golkar yang gagal menca

RIP Democracy in Indonesia? I mage: flickr.com After nearly 16 years of reform in Indonesia, and after 10 years of enjoying democracy in local elections, Indonesia has now returned to the era of the "New Order", to its pre-1998 group of political elite, where they are a combination of several parties such as Golkar Party, Party Amanat Nasional (PAN), Gerindra, PKS, and PPP.  Now, KMP has led an important position in the Indonesian Parliament (DPR), which Setya Novanto Golkar chairman of the House of Representatives, and Fahri Hamzah as vice chairman along with several other KMP elite. Fahri and Novanto, have been several times called by the KPK to be a witness in several cases of corruption. KMP change the path of democracy in Indonesia with a new Act, where the governors, regents and mayors will be elected by the members of the Regional Representatives Council (DPRD), but already 10 years the people of Indonesia has selected local leaders directly. Now, virtuall

SBY diapit Prabowo dan Hatta. Image: tempo.co Akhirnya Partai Demokrat membatalkan niatnya netral, dan dukung Prabowo pada Pilpres 2014. Kenapa Partai Demokrat (PD) tidak berani beroposisi? Apakah PD juga lebih senang pada kekuasaan?  Berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berani mengambil sikap tegas untuk oposisi pada dua kali pemerintahan SBY, akhirnya "pertahanan netral" Partai Demokrat runtuh, dan memihak Capres nomor urut 1, Prabowo - Hatta. Partai Demokrat bergabung dengan kubu Prabowo menjelang pencoblosan 9 Juli 2014 - menyusul koalisi lainnya Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang mendukung Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014. A hmad Dhani,  Heinrich Luitpold Himmler, Queen. Image:   uniqpost.com Kita masih ingat, setelah pemaparan visi misi pasangan Prabowo-Hatta, Demokrat tetap menyatakan netral, tetap

Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan. I mage: rmol.co Berbekal nomor dua sebagai peraih suara pada pileg 2014 lalu tidak membuat Golkar mudah untuk menawarkan ARB alias Ical sebagai capres 2014 kepada partai-partai lainnya. Entah bagaimana cara Ical dan petinggi Golkar dalam berdiplomasi, sehingga semua pertemuan tidak mebuahkan hasil, sampai akhirnya pada detik-detik terakhir menyerahkan diri kepada Prabowo, dan Ical mendapat hadiah hiburan dari Ical. Fadel dan Ical. Image: tribunnews.com Ternyata para jendral purnawiran seperti Luhut Panjaitan ( Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar)   lebih senang jika Golkar bergabung dengan Poros Jokowi, begitu pula banyak kader Golkar lainnya. Akibatnya setelah deklarasi Poros Gerindra bersama Golkar dan partai lain dalam Poros Tenda Besar mendukung Capres Prabowo dan Cawapres Hatta Rajasa, Letjen (Purnawirahan) Luhut Panjaitan dan beberapa jendral purnawiran lainnya pun menyatakan dukungan kepada Jokowi - JK. Pada wawancara Fadel

Prabowo dan ARB tampil mewah dengan kuda mahal. Image: tribunnews.com JK dan Jokowi tampil sederhana. Image:   jokowidiary.blogspot.com Yang jelas partai Golkar tidak lagi jomblo setelah berkoalisi dengan tim Prabowo yang sebelumnya telah mendapat dukungan susah payah dari Partai Persatuan Pembangunan, PAN, dan PKS. ARB alias Ical gagal jadi capres 2014, bahkan tidak bisa jadi cawapres. Prabowo menghiburnya dengan jabatan penting di pemerintahan jika Prabowo berhasil memenangkan pilpres 2014. Apakah ARB rela hanya menjadi seorang menteri saja? Jika ARB punya harga diri, tentu Ical atau ARB tidak akan mau mengisi jabatan menteri. Lebih pas kalau ARB kembali menekuni bisnis dan memenuhi janjinya pada korban lumpur Lapindo. Masuknya Golkar dalam koalisi dengan Prabowo sangat penting untuk menyelamatkan peluang Golkar untuk tetap bisa menjadi bagian dari pemerintahan, karena Golkar memang belum siap menjadi oposisi karena menjadi bagian dari kabinet merupakan "tradisi&quo

BJ Habibie, presiden RI ke 3. Image: http://shelf3d.com/ Breaking news : Partai Persatuan Pembangunan sudah "mulai" islah, atau saling memaafkan, namun masih belum pasti untuk secara resmi untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra, untuk mendukung Praboso Subianto sebagai capres RI pada pilpres 9 Juli 2014. Bisa dianggap masih galau.   Dengan berita ini diharapkan PPP segera solid kembali, sehingga bisa berkoalisi dengan partai lain. Informasi ini menjadi menarik dan mengigatkan tentang kriteria capres yang diharapkan pantas untuk memimpin Indonesia dari 2014 sampai 2019.  Jika anda pernah menonton "Mata Najwa" pada sebuah acara Habibie special , pada 5 Februari 2014, BJ Habibie kepada Najwa mengaku tidak kenal kepada Rhoma Irama, yang konon seorang profesor musik, atau tepatnya raja dangdut, maka semua penonton di studio Metro TV merasa heran, begitu pula penonton di luar studio, kok ada orang tidak mengenal Rhoma Irama, yang juga digadang-gadang PKB untuk ja

Joko Wi Effect? (image dari BBM).  Omong-omong, apakah anda sudah menerima foto di sebelah ini dari teman-teman BBM (Black Berry Messenger) anda di group atau secara personal? Inilah salah satu Joko Wi Effect. Kita bisa menafsirkan banyak hal dari foto olah digital ini, dan menarik untuk dijadikan bahan analisa politik dan psikologi sosial, dan tentu saja selingan atau humor di tengah kemacetan jalan. Anda pasti sudah tahu melejitnya IHSG dan menguatnya Rupiah ketika Ketua Umum PDI Perjuangan mengumumkan pencalonan Joko Wi sebagai capres 2014. Ternyata pengumuman itu telah menjadi Joko Wi Effect, dan bisa anda baca pula bagaimana efeknya pada sebuah artikel di Kompas hari ini, Senin 17 Maret 2014. Media juga memberikan ulasan tentang efek pencalonan Joko Wi ini dari berbagai sudut, termasuk komentar para pengamat dan tokoh politik maupun para pemimpin partai politik. Imbas pencapresan Joko Wi pada pemilu 2014 ini bergema riuh pada kampanye hari pertama. ARB yang aslinya punya n

Susilo Bambang Yudhoyono dikenal dengan nama SBY, begitu pula Jusuf Kala disebut dengan nama JK . Demikian pula Joko Widodo biasa dipanggil Joko Wi . Tokoh politik legendaris di Amerika Serikat, John F Kenedy sangat terkenal dengan sebutan JFK, begitu pula banyak selebriti seperti penyanyi, bintang film, atau atlit banyak yang memiliki nama lain berupa singkatan atau julukan unik, dan membuat mereka mudah dikenal oleh penggemar dan pendukung politik mereka. Mereka tidak mengeluarkan biaya khusus untuk mempopulerkan nama kecil, nick name atau julukan mereka kepada publik karena semua sudah melekat dalam nama resmi mereka. ARB dalam lomba avatar. Image: trismadeviant.deviantart.com Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu membuang uang untuk mengubah namanya menjadi SBY . Wartawan telah sejak lama menulis namanya dengan singkatan SBY, begitu pula JK merupakan singkatan Jusuf Kala. Kedua tokoh ini pernah menjadi menteri, bahkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.  Kita