Indonesiana / All About Indonesia

 Ridwan Kamil sudah pasang baliho OTW Jakarta. Begitu pula Ahmah Sahroni, kader partai NasDem yang sudah lama ngebet jadi calon Gubernur DKI Jakarta, bahkan pernah pasang baliho untuk jadi calon presiden. Lalu, siapa yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan pada pemilihan gubernur Jakarta pada November 2024? Jika Golkar calonkan Ridwan Kamil dan Partai NasDem mencalonkan Ahmad Sahroni, juragan kaya Tanjung Priok ini, kemudian PDI Perjuangan juga mengajukan calonnya, maka seperti Pilkada 2017, kontestasi untuk memperebutkan tahta DKI 1 bakal seru. Yang penting tanpa politik bernuansa SARA ketika terjadi pertarungan antara Ahok Djarot, Anies Sandi dan AHY dengan Sylviana Murni.  Nuansa SARA yang sangat kental pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu sempat membelah hati warga Jakarta yang majemuk tidak boleh terulang lagi. Warga Jakarta seharusnya pasti sudah lebih dewasa, sehingga akan fokus pada janji kampanye yang realistis dan masuk akal untuk bisa diwujudkan, bukan dengan memainkan e

Setelah PDI Perjuangan mengumumkan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat atau Ahok Djarot sebagai calon gubernur dan cawagub bersama Partai Nasdem, Hanura dan Golkar, akhirnya Partai Demokrat, PAN, PPP dan PKB yang terkenal dengan julukan Poros Cikeas memutuskan untuk mengusung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni untuk menantang Ahok Djarot pada Pilkada 2017. Agus Harimurti adalah putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, Presiden ke 6 RI harus rela melepas karier militernya di TNI AD. Agus suami Anisa Pohan ini belum lama ini baru lulus dari  United States Army Command and General Staff College (2014–2015) di Amerika Serikat. Menurut aturan, Agus harus melepas keanggotaanya di TNI jika memilih karir baru sebagai Gubernur atau jabatan sipil lainnya. Karir Agus di TNI sebenarnya masih panjang, dan dia rela melepas karir tertinggi sebagai Jendral.  Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Image: lombokita.com Namun takdir berkata lain, Koalisi C

Sepertinya impian Abraham Lunggana alias H Lulung, wakil ketua DPRD DKI dan merupakan kader PPP untuk menjadi calon gubernur pada Pilkada DKI pada 2017 akan kandas. Ketua Partai Persatuan Pembangunan yang baru,  Romahurmuziy alias Romy, tak melihat Lulung cukup mumpuni untuk berlaga pada Pilgub nanti. Menurut Romy, elektabilitas Lulung tak memadai. Lulung memang sudah mengambil formulir di PDI P yang memang membuka pendaftaran calon gubernur.  Jika PPP batal mencalonkan Lulung, maka "pertandingan" Ahok vs Lulung tidak akan terjadi. Padahal Lulung sangat percaya diri untuk "head to head" melawan Ahok. Sebagaimana dikutip dari megapolitan.kompas.com, Lulung mengatakan bahwa  "Bicara survei independen, sombongnya orang Betawi nih, hari ini (elektabilitas) Lulung sudah melewati tiga kali lipat (elektabilitas)  Ahok  (Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama ),"  Abaraham Lunggana alias Lulung. Image: infokuberita.com Romy juga mengatakan bahwa Lulun

Pertarungan pada pemilihan gubernur DKI 2017 akan semakin seru bila Ridwan Kamil ikut mencalonkan diri. Apakah mungkin akan terjadi Ahok vs Ridwan Kamil?  Ahok sudah siap bertarung pada Pemilihan Gubernur DKI (Pilgub) DKI pada 2017, apakah melalui jalur independen atau didukung oleh partai politik. Menurut survey Ahok tetap memimpin jajak pendapat di antara tokoh-tokoh lain. Sementara itu hari Senen, 29 Februari 2016, Ridwan Kamil, walikota Bandung akan mengumumkan jadi tidaknya arsitek ini untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI untuk bersaing dengan Ahok dan calon lainnya.  Ridwan Kamil yang bercita-cita menjadikan kota Bandung sebagai Silicon Valley-nya Indonesia sebenarnya "masih ragu" untuk tampil sebagai calon Gubernur DKI. Masyarakat Bandung yang telah merasakan perubahan di kota Paris van Java itu juga terbelah perasaanya, karena masih banyak janji-janji politik Kamil yang belum terwujud termasuk proyek ambisius Silicon Valley itu, yang pasti membutuhkan dukun

Gubernur Ahok dan Presiden Jokowi . Image: bandung.bisnis.com Jika Indonesia sedang mencari idola tokoh anti korupsi, maka selain para pegiat dan LSM anti korupsi, maka Ahok dan Jokowi bisa menjadi contoh hidup pejabat dan politisi muda yang anti korupsi. Ketika Jokowi dan Ahok masih sebagai walikota Solo dan Ahok bupati di kampungnya, Belitung Timur, maka keduanya telah membuktikan birokrasi bisa dibenahi untuk melayani masyarakat serta meminimalkan korupsi oleh pejabat pemda. Kedua tokoh ini dikenal punya komitmen kuat untuk memberantas korupsi di pemerintahan. Yang melegakan adalah Jokowi telah menolak revisi UU KPK. Ahok dan Johan Budi ketika Ahok ke KPK . Image: news.liputan6.com Kini KPK mengalami masalah seperti dugaan kriminalisasi terhadap para ketuanya ditambah pula desakan sebagian besar anggota DPR untuk merevisi UU KPK, ternyata Jokowi masih memegang komitmen ketika kampanye Pilpres, dimana Jokowi ingin menguatkan KPK, meskipun sempat terjadi kontroversi calo

Ahok usai dilantik sebagai Gubernur oleh Presiden Jokowi. Image: setkab.go.id Sebagaimana kita ketahui, ketika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sempat terganggu dengan berbagai isu tentang status hukumnya untuk menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI, padahal menurut Undang-undang, Ahok adalah pengganti yang sah. Mohamad Taufik wakil ketua DPRD DKI merupakan salah satu orang yang menolak Ahok untuk gantikan Jokowi.  Mohamad Taufik semeja dengan Ahok. Image: megapolitan.kompas.com M Taufik dari Fraksi Gerindra dari Fraksi Gerindra tersebut bersama 44 kawannya menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke PTUN untuk membatalkan pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.