Indonesiana / All About Indonesia

MKD akan mengeluarkan keputusan pada 16 Januari 2016 bahwa Setya Novanto terbukti telah melakukan pelanggaran etika. Setelah putusan MKD nanti, apakah Novanto masih pantas diangkat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar? Ini sebuah pertanyaan tentang esensi dari etika seorang pejabat publik yang sangat heboh di Indonesia.  Barangkali banyak orang yang tidak tahu, ketika MKD atau Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menutup sidang kasus dugaan pelanggaran kode etik dengan teradu Setya Novanto, ternyata MKD tidak memberikan sanksi apa pun kepada Novanto. Seolah-olah, MKD sudah puas dengan pengunduran diri Setya Novanto sebagai ketua DPR, maka kasus rekaman yang terkenal dengan sebutan #papamintasaham sudah dianggap selesai.   Setya Novanto ditunjuk Ical sang Ketua Golkar gantikan Ade Komarudin sebagai ketua Fraksi Partai Golkar. Photo: cnnindonesia.com Namun, Junimart Girsang, Wakil Ketua MKD memastikan, MKD akan memberikan sanksi terhadap Setnov. Sebagaimana diberiktakan oleh news.det

Akhirnya mayoritas hakim MKD pada 16 Desember 2015 nyatakan Setya Novanto telah melanggar etika sebagai anggota DPR dalam jabatannya sebagai Ketua DPR RI, bahkan ada 6 hakim yang memberikan sanksi berat. Ada pula kejutan ternyata  Ridwan Bae dari Fraksi Partai Golkar menyatakan Setya Novanto melakukan pelanggaran berat.  Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar juga menyebut Ketua DPR Setya Novanto terindikasi melakukan pelanggaran etika berat. Sementara itu  Risa Mariska dari Fraksi PDIP menyebut Ketua DPR Setya Novanto telah melakukan pelanggaran kode etik dengan kategori sedang. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan ini menyebut Setya Novanto, sesuai tata beracara di MKD, harus dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPR.   Idrus Marham, Ridwan Bae dan Setya Novanto. Image: forumkeadilan. Lebih lanjut sebagaimana dilaporkan tempo.co  Risa juga melihat Setya Novanto telah menjanjikan perpanjangan kontrak PT Freeport kepada Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Pad