Partai Demokrat gagal netral, tidak siap oposisi

SBY diapit Prabowo dan Hatta. Image: tempo.co

Akhirnya Partai Demokrat membatalkan niatnya netral, dan dukung Prabowo pada Pilpres 2014. Kenapa Partai Demokrat (PD) tidak berani beroposisi? Apakah PD juga lebih senang pada kekuasaan? 

Berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berani mengambil sikap tegas untuk oposisi pada dua kali pemerintahan SBY, akhirnya "pertahanan netral" Partai Demokrat runtuh, dan memihak Capres nomor urut 1, Prabowo - Hatta. Partai Demokrat bergabung dengan kubu Prabowo menjelang pencoblosan 9 Juli 2014 - menyusul koalisi lainnya Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang mendukung Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014.

Ahmad Dhani, Heinrich Luitpold Himmler, Queen. Image: uniqpost.com

Kita masih ingat, setelah pemaparan visi misi pasangan Prabowo-Hatta, Demokrat tetap menyatakan netral, tetapi membolehkan kadernya menentukan pilihan mendukung pemenangan pasangan mana pun. Sejumlah elite Demokrat menjadi tim sukses pasangan Prabowo-Hatta, namun ada pula kader partai ini yang mendeklarasikan diri untuk mendukung capres Jokowi JK, yaitu si Poltak – Raja Minyak dari Medan – alias Ruhut Sitompul, dan telah aktif hadir pada kampanye Jokowi. 

Kenapa Partai Demokrat tidak berani jadi oposisi?

Pengalaman dua kali menjadi eksekutif belum membuat Partai Demokrat puas, sehingga partai ini tidak berbeda dengan Partai Golkar yang "ogah" menjadi partai oposisi, atau partai penyeimbang. Hal ini berbeda dengan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berani dan kuat menahan nafsu berkuasa ketika Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY berhasil terpilih sebagai presiden dalam masa 10 tahun, atau dua kali pemerintahan. Tidak seorang pun kader PDIP yang menjadi menteri pada kabinet SBY.

ARB liburan ke Maladewa dengan artis. Image: sumutpos.com

Untuk berani menjadi oposisi atau tampil di parlemen sebagai partai penyeimbang memang diperlukan ketulusan dan keberanian untuk mengambil sikap. Oposisi bukanlah sekadar berani berbeda dengan keputusan atau kebijakan pihak pemerintah, bukan juga asal berani mengeritik, namun juga bisa setuju jika pemerintah membuat kebijakan yang benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di bawah ketua umum Megawati Sukarno Putri telah memberikan pendidikan politik berharga kepada para calon politikus muda Indonesia, maupun kepada para kader PDIP. Justru ketika menjadi oposisi para kader partai yang menjadi wakil rakyat di DPR atau DPRD punya kesempatan emas untuk menyalurkan suara rakyat dengan lebih jernih. Kesempatan inilah yang tidak diambil oleh Partai Demokrat, padahal begitu banyak kader Partai Demokrat, bahkan para petinggi utama yang menjadi terdakwa korupsi di KPK, bahkan anak menteri Koperasi Syarif Hasan yang juga Ketua Harian Partai ini telah menjadi tersangka kasus korupsi, juga di KPK. 

Anas Urbaninggrum dan Ibas. Image: siaga.co

Masyarakat bisa saja menganggap bahwa kubu alias poros Prabowo - Hatta merupakan koalisi yang dipenuhi tokoh bermasalah seperti Suryadharma Ali dari Partai Persatuan Pembangunan yang telah menjadi tersangka kasus korupsi dana haji, begitu pula mantan presiden PKS yang tersangkut korupsi daging sapi. 

Sementara itu, sang capres Prabowo Subianto juga ditengarai terlibat kasus HAM atau penculikan aktivis pada saat era revormasi. Di dalam koalisi ini juga ada ARB alias Ical atau Aburizal Bakrie yang disesalkan belum membereskan sisa pembayaran kepada korban lumpur Lapindo, ditambah pula kasus liburan ARB atau video Maladewa bersama Marcela dan Olivia Zalianty yang ditemani pula petinggi Golkar Azis Syamsudin. 

Luthfi Hasan Ishaaq dan kasus sapi. Image: intelijen.co.id

Di tengah gemuruh kampanye hitam pada Pilpres 2014 ini, koalisi Prabowo juga dihebohkan dengan pengiriman ribuan surat bertanda tangan Prabowo Subianto ke berbagai sekolah yang ditujukan kepada para guru, belum lagi kasus video Ahmad Dhani yang diprotes majalah terkemuka Jerman, Der Spiegel karena Ahmad Dhani menggunakan pangkat atau simbol tentara rahasia SS Jerman di era pemerintahan fasis, diktator Adolf Hitler. 

Ahmad Dhani juga diprotes para seniman lainnya karena mengadopsi lagu We Will Rock You dari grup Queen tanpa ijin, sehingga Ahmad Dhani dianggap melakukan plagiat, dan melanggar hak cipta Queen sebagai pemilik sah lagu We Will Rock You. Apakah pihak Queen akan melakukan gugatan terhadap Ahmad Dhani? Atau apakah Ahmad Dhani akan membayar hak cipta lagu tersebut kepada Queen? Tentu dibutuhkan itikad baik pentolan band Dewa ini untuk melakukan pembayaran hak cipta tersebut. Jika tidak, ini merupakan skandal seni di Indonesia. Sebagaimana dikutip dari situs uniqpost.com TIME Sebut Video ‘Nazi’ Ahmad Dhani Kampanye Terburuk Sepanjang Masa.

Suryadharma Ali dan capres Prabowo. Image: harianterbit.com

Partai Demokrat telah bergabung di kubu Prabowo, di saat-saat akhir kampanye memang belum tentu akan mampu menambah amunisi kampanye Prabowo, namun relawan Jokowi JK pasti telah menyiapkan strategi untuk menghadapi kekuatan baru di capres Prabowo - Hatta, tanpa harus terpancing untuk melakukan strategi kekanak-kanakan.

Harapan rakyat adalah Pilpres 2014 di tengah bulan suci Rhamadan ini akan tetap berlangsung damai, dan polisi juga diharapkan supaya sukses menangkap dan menyelesaikan kasus tabloid Obor Rakyat sampai ke pengadilan. Apakah polisi akan serius menyelidiki kasus Obor Rakyat ini? Apakah penyandang dana dan siapa boss atau orang kuat di belakang tabloid ilegal tersebut akan bisa diungkap oleh polisi?

Kita nantikan pula debat capres terakhir pada 5 Juli. Rakyat akan melihat siapa capres yang terbaik untuk rakyat.