Indonesiana / All About Indonesia

  Para tetangga di rumah perempuan bercadar hitam merasa sangat terkejut dengan kejadian yang terjadi di Istana Negara. Menurut Nurjahan Ketua RT 13/03 di Tugu Selatan, Koja Utara itu, perempuan yang menodongkan pistol ke arah Paspamres adalah benar tinggal dan lahir di sana, dan bernama Siti Elina.  Kepada metro.sindonews.com (25/10/2022) Nurjanah mengatakan bahwa, "Ya benar. Itu warga saya. Dia tinggal dan lahir di sini. Orang tuanya disini." Sementara itu menurut laporan megapolitan.kompas.com (25/10/2022), Nurjanah menirukan percakapan dengan para tetangganya bahwa, "Kaget juga tante ini datang kasih tau berita, setelah itu tante ini bawa berita dateng lagi tiga orang. Nanya 'ini benar warga sini?'. Saya jawab 'benar warga sini',"  Pelaku penodongan pistol terhadap Paspampres di Instana Negara diamankan polisi untuk diperiksa lebih lanjut motif dan alasan lainnya di Polres Jakarta Barat (indozone.id) Kejadian mengejutkan yang berhasil digagalkan

  Blantika politik di Indonesia sebagai negara yang telah beberapa kali menyelanggarakan pemilihan presiden secara langsung, yang dimulai pada Pilpres 2004 memang sangat dinamis. Ada beberapa faktor yang dijadikan acuan oleh partai politik sebagai syarat kandidat presiden, kemudian menyusul bagaimana kriteria calon wakil presiden yang akan mendampingi sang capres dalam pemilihan umum.   Posisi patahana tidak selalu menjadi ukuran untuk meraih kemenangan, begitu pula kinerja bukan hal dominan ketika calon pemilih dalam menentukan siapa yang akan dicoblos di bilik suara. Hal ini pernah terjadi pada Pilpres 2004 ketika Megawati Sukarno Putri dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.   Figur atau personality sang kandidat dengan segala kelebihan dan kekurangan yang melekat pada tokoh yang dianggap pantas menjadi calon masih merupakan hal penting sebagai acuan awal.   Personality yang melekat pada sang tokoh sangat diperhatikan oleh masyarakat. Perasaan di hati warga sebelum

Setelah kubu Moeldoko atau kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang tidak disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Maret 2021 lalu, ternyata tidak membuat Kubu Partai Demokrat Moeldoko menyerah begitu saja. Pihak Kongres Luar Biasa Deli Serdang pada 25 Juni 2021 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar hasil KLB dengan Moeldoko sebagai Ketua Umum disahkan sebagai kepengurusan Partai Demokrat yang sah.  Rusdiansyah, Kuasa Hukum Kubu Moeldoko mengatakan kepada wartawan bahwa,  KLB Deli Serdang adalah konstitusional karena diikuti pemilik suara sah dan sesuai AD/ART partai Demokrat tahun 2015. Serta atas desakan pendiri, senior dan pengurus Demokrat. Karena itulah pihaknya menggugat pihak Kementerian Hukum & HAM ke PTUN.  Sebagaimana dilaporkan merdeka.com (25/6/2021) Rusdianyah menjelaskan bahwa,   "Secara resmi mendaftarkan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan materi gugatan meminta Pengadilan menges

Blantika politik di Indonesia kembali menghangat meskipun pada hari ini Jakarta sedang mendung. Kubu Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang telah memilih Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko sebagai Ketua Umum Jumat ini, 25 Juni 2021 telah mengajukan gugatan secara resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta. Kubu Deli serdang meminta agar PTUN mengesahkan kepengurusan KLB Demokarat yang berlangsung Maret lalu di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.  Sebagaimana diwartakan situs berita online kabar24.bisnis.com (25/6/2021) Rusdiansyah, Kuasa Hukum Demokrat Kubu Deli Serdang menjelaskan bahwa,  "Kami mengupayakan mekanisme hukum administrasi di internal Partai Demokrat, tidak dijawab. Hari ini, kami ajukan gugatan Pembatalan Penolakan Kemenkumham kemarin,"  Moeldoko dan HM Darmizal, MS pada saat KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (rri.co.id) Gugatan yang  teregistrasi dengan nomor perkara: No. 150/G/2021/PTUN.JKT. menur

  Belakangan ini sudah banyak bermuculan pasangan Calon Presiden yang digadang-gadang akan berlaga di Pemilu Serentak 2024. Ada pasangan Prabowo - Puan, Ganjar - Sandi, Ganjar - Ahok, Puan - Anies, juga Ganjar - Erick. Semua punya potensi sebagai kandidat untuk meneruskan legacy Presiden Jokowi, meskipun sudah ada relawan yang ingin menampilkan Jokowi - Prabowo atau Jokpro 2024.  Sebagaimana diketahui ada pula gerakan Jokowi 3 Periode atau Jokowi 3 Kali. Yang menarik adalah gerakan baru yang muncul dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Komunitas yang sudah meluas di NTT ini dikenal sebagai  Komite Penyelenggara Referendum Konstitusi NTT. Mereka berniat mengusulkan referendum tentang masa jabatan Presiden.  Setelah reformasi 1998 yang ditandai dengan lengsernya Presiden Suharto, belum pernah ada presiden atau wakil presiden dari kalangan militer. Jenderal Wiranto pernah menjadi Cawapres pada Pilpres 2009 berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai Capres, dan kalah dengan suara 12,41 persen.  Pemi

Gonjang ganjing di Partai Demokrat rupanya belum selesai meskipun kepengurusan Partai Demokrat Kubu Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY masih tetap eksis setelah Kementerian Hukum & HAM menolak permohonan kepengurusan Kubu Moeldoko yang lahir dari KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.  Setelah tersiar berita bahwa Susilo Bambang Yudhoyono atau mantan Presiden SBY mendaftarkan logo Partai Demokrat, kabar terakhir adalah munculnya somasi terbuka dari DPP Partai Demokrat Kubu AHY terhadap Kubu Moeldoko.  Menurut laporan situs berita online cnnindonesia.com (20/4/2021), diwakili Saiful Huda dari Kubu Moeldoko bereaksi dengan menyatakan bahwa SBY yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tengah memainkan drama.  Jendral TNI (Purn) DR. H. Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB di Sibolangit, Deli Serdang tampak didampingi HM Darmizal MS, salah satu pendiri Partai Demokrat (mnctrijaya.com) Kemudian Saiful menambahkan pula, bahwa somasi terbuka yang dilayangk