Indonesiana / All About Indonesia

 Apakah pro kontra dan kontroversi balapan mobil listrik Formula E akan mempengaruhi karir politik Anies Baswedan, jika Anies benar-benar berhasil didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum sebagai Capres 2024? Selain soal program rumah DP 0 Rupiah, patung bambu, tugu sepeda, program OKE OCE, sumur resapan, maka yang selalu diingat dari Anies Baswedan pada tahun politik adalah soal pro kontra dan kontroversi balapan mobil listrik Formula E. Anies Baswedan sudah pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk dimintai keterangan tentang penyelenggaraan balapan mobil listrik tersebut, terutama tentang penggunaan anggaran Formula E.  Kontroversi itu terjadi karena Anies Baswedan ingin agar balapan tersebut digelar di Monumen Nasional atau Monas. Banyak pohon pelindung yang ditebang untuk membuat sirkuit di Monas yang merupakan cagar budaya, dan merupakan kebanggaan warga Jakarta. Kemudian Anies membatalkan Monas yang dibangun oleh Presiden Sukarno tersebut, dan memutuskan untuk

  Setiap gubernur atau kepala daerah memiliki gaya dan kebijakan masing-masing dalam membuat kebijakan dan mengeksekusinya, sehingga pada akhirnya warga akan melihat hasilnya dalam jangka pendek maupun kedepannya. Begitu pula dalam menilai kinerja Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama.  Bahwa kinerja Ahok dan Anies Baswedan dalam hal pembangunan di Jakarta dapat dibahas sebagai berikut: Pembangunan infrastruktur Ahok dikenal sebagai gubernur DKI Jakarta yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi kemacetan di ibu kota. Beberapa proyek besar yang dilaksanakan di bawah kepemimpinannya antara lain penyelesaian proyek MRT Jakarta yang dirintis Jokowi, dan LRT Jakarta, pembangunan flyover dan underpass, serta normalisasi sungai dan waduk. Ahok juga dinilai mengejutkan ketika membangun Simpang Susun Semanggi, yang tidak menggunakan dana dari APBD.  Gaya Ahok & Anies ketika menghadapi media (Foto: liputan6.com)  Sedangkan, Anies Baswedan menekankan pada program p

Bahwa untuk mengetahui hasil dari pemilihan presiden yang akan datang,banyak faktor yang dapat memengaruhi seperti kampanye, opini publik, isu-isu yang berkembang, elektabilitas, tim sukses, dan banyak lagi. Pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung adalah proses demokratis dan setiap calon memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan pemilihan, tergantung pada dukungan dari masyarakat dan kualitas kampanye mereka.  Oleh sebab itu, kita harus menunggu sampai jadwal pemilihan untuk melihat siapa yang akan menjadi kandidat presiden dan bagaimana kualitas kampanye mereka, sebelum membuat perkiraan tentang siapa yang akan menang.  Dalam hal ini penting juga mencermati bagaimana proses pencalonan dan siapa yang akan dicalonkan secara resmi oleh partai politik, yang dalam kasus 2024, dipastikan partai politik akan melakukan koalisi, termasuk PDI Perjuangan, yang sebenarnya bisa ikut Pilpres tanpa harus koalisi.  Selain popularitas dan elektabilitas serta program kampanye, rekam je

  Dinamika politik Indonesia semakin meriah pasca Surya Paloh deklarasikan Anies Baswedan menjelang akhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk nyapres pada 2024. Ketika ditanya wartawan di tangga Istana soal deklarasi Partai NasDem, Airlangga Hartarto punya respon unik dengan mengatakan, "You better watch out," Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menyatakan bahwa deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024 oleh Surya Paloh adalah pilihan Partai Nasdem. Airlangga sambil tersenyum mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB memiliki jadwal berbeda untuk membuat keputusan politik, misalnya deklarasi Capres. Baliho masih menjadi andalan Puan Maharani, AHY, Airlangga Hartarto & Cak Imin di era digital untuk promosi politik (rm.id) Sebagaimana diketahui KIB terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (P3), yang kini punya Ketua Umum baru.  Sementara itu situs berita merdeka.com pada laporann

  Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat alias Nasdem sudah deklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal Capres untuk berlaga melawan kandidat lain pada Pilpres 2024. Setelah sebut nama Anies Rasyid Baswedan sebagai Capres 2024, Surya Paloh meminta kader dan jajaran Partai Nasdem untuk mengawal Anies menjadi Presiden pada 2024.  Para peserta deklarator di Ball Room Nasdem Tower yang megah di Jakarta ini, para kader Partai Nasdem menyatakan siap untuk melaksanakan tugas partai tersebut.  Menjadi pertanyaan adalah partai apa saja yang akan diajak berkoalisi agar bisa benar-benar mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden, mengingat Partai Nasdem berbeda posisi presidential treshold dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP yang sudah mengantongi 20 persen syarat untuk mencalonkan kandidat RI 1, bahkan tanpa harus berkoalisi.  Meskipun masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan masih ada waktu untuk menghadiri deklarasi Partai NasDem di Nasdem

Berbeda dengan masa jabatan Ganjar Pranowo yang akan berakhir pada 2023, Anies Baswedan akan meninggalkan Balai Kota Jakarta sebagai Gubernur Jakarta pada 16 Oktober 2022. Diketahui bahwa DPRD DKI Jakarta telah menggelar Rapat Gabungan (Rapimgab) soal tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Anies Baswedan. Rapat yang dihadiri oleh pimpinan sembilan fraksi memutuskan tiga nama yang akan diberikan kepada Menteri Dalam Negeri. Pada rapat itu DPRD DKI Jakarta mengucapkan terimakasih kepada Anies Baswedan yang menjabat sebagai gubernur sejak 2017 lalu setelah mengalahkan pasangan Ahok - Djarot pada putaran kedua di Pilkada 2017 lalu.  Sementara itu ada 3 nama yang mencuat sebagai calon pengganti Anies Baswedan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta sampai 2024 mendatang. Sebagaimana difahami, pemilihan gubernur Jakarta akan dilakukan pada 2024 bersamaan dengan Pemilu Serentak 2024.  Dari kiri ke kanan Heru Budi Hartono, Marullah Matali dan Bahtiar (tribunnews.com) Me

Jika terbukti wanprestasi terkait balapan mobil listrik Formula E, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpotensi digugat melalui pengadilan Arbitrase Internasional. Hal ini terungkap pada laporan Dinas Pemuda & Olahraga (Dispora) DKI Jakarta kepada Anies Baswedan, gubernur yang menandatangani penyelenggaraan ajang Formula E yang ditunda dan Anies ingin agar diselenggarakan pada Juni 2022.  Pada Surat tertanggal 15 Agustus 2019 tersebut Dispora DKI Jakarta mengingatkan Anies Baswedan tentang potensi wanprestasi terkait event Formula E, sehingga Pemprov DKI dapat digugat di pengadilan Arbitrase Internasional.  Menurut laporan situs berita terkenal CNNInternasional.com (14/9/2021) dalam surat tersebut Dispora DKI menyebutkan bahwa  Pemprov DKI wajib membayar biaya komitmen selama lima tahun berturut-turut. Hal itu berdasarkan hasil kajian Dispora terhadap draf nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov DKI dengan Formula E Operation (FEO) Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E. Ka

  Blantika politik di Indonesia sebagai negara yang telah beberapa kali menyelanggarakan pemilihan presiden secara langsung, yang dimulai pada Pilpres 2004 memang sangat dinamis. Ada beberapa faktor yang dijadikan acuan oleh partai politik sebagai syarat kandidat presiden, kemudian menyusul bagaimana kriteria calon wakil presiden yang akan mendampingi sang capres dalam pemilihan umum.   Posisi patahana tidak selalu menjadi ukuran untuk meraih kemenangan, begitu pula kinerja bukan hal dominan ketika calon pemilih dalam menentukan siapa yang akan dicoblos di bilik suara. Hal ini pernah terjadi pada Pilpres 2004 ketika Megawati Sukarno Putri dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.   Figur atau personality sang kandidat dengan segala kelebihan dan kekurangan yang melekat pada tokoh yang dianggap pantas menjadi calon masih merupakan hal penting sebagai acuan awal.   Personality yang melekat pada sang tokoh sangat diperhatikan oleh masyarakat. Perasaan di hati warga sebelum

Jakarta yang masih berstatus sebagai Daerah Khusus Ibukota RI sering dianggap sebagai patokan untuk daerah lain di Indonesia. Kinerja para gubernur DKI dari masa ke masa selalu menjadi berita nasional, apalagi terkait pengendalian banjir, begitu pula di era Anies Baswedan yang menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2017.  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kinerja Gubernur Anies Baswedan terkait pengendalian banjir melalui peningkatan kapasitas sistem drainase serta optimalisasi resapan penampungan air. Pemeriksaan itu adalah bermula dari 2017 - Semester I - 2020 yang menjadi tanggung jawab Anies Baswedan.  Gedung Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta (tribunnewswiki.com) Sebagaimana dilporkan oleh situs berita online CNBC.com (23/6/2021) BPK mengungkapkan pengendalian banjir di Jakarta tidak terarah dan tidak efektif dalam menangani banjir dan genangan. Meskipun Pemprov DKI di masa kepemimpinan Anies Baswedan telah memasukkan prog

Menurut peringatan  Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Indonesia (BMKG), bulan Februari sampai Maret 2021 merupakan masa terjadinya hujan deras di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jakarta. Sejak senja hari Senin ini (8/2/2021) sampai pukul 19.25 WIB banyak area di Ibu Kota RI ini diguyur hujan deras yang berpotensi menyebabkan banjir. Bagaimana hasil program naturalisasi sungai di Jakarta? Anies Baswedan Gubernur Jakarta (liputanntb.com) Hujan deras sebenarnya sudah terjadi sejak Minggu malam (7/2/2021) sampai Senin pagi, yang telah membuat beberapa wilayah Jakarta kebanjiran. Menurut laporan megapolitan.kompas.com (8/2/2020) di P ademangan Barat, Jakarta Utara, hingga kawasan Jagakarsa di Jakarta Selatan ketinggian air bervariasi, mulai dari 5 sentimeter hingga 30 sentimeter. Puluhan kepala keluarga terpaksa mengungsi akibat rumah mereka terendam banjir. Lalu lintas di sejumlah ruas jalan pun terpantau tersendat akibat genangan tersebut.  Sementara itu metro.tempo.co (8/2

Denny Siregar yang gemar menyeruput kopi ini memang sering blak-blakan kalau ngomong soal politik dan menyindir perilaku para tokoh terkenal, pejabat, politikur maupun pejabat. Selalu ada hal menarik dan dianggap penting untuk diungkap oleh Denny yang juga sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar. Ini terjadi karena Denny yang mantan wartawan ini punya data dan fakta akurat.  Analisanya tajam dan sering mengejutkan warganet dan warga yang berkumpul di WA Group atau facebook. Sentilan Denny Siregar biasanya muncul di kanal YouTube dan cuitannya di Twitter.  Selain sering berbicara tentang Presiden Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Denny pun tidak jarang mengulas Anies Baswedan, gubernur jaman now di Jakarta.  Pada hari Kamis, 22 Oktober 2020 yang lalu Denny kembali bersiul di Twitter: "Hargailah. @aniesbaswedan itu sebenarnya sedang menyelesaikan tugas-tugas @basuki_btp yang tertunda. Cuma dia malu untuk mengakuinya,"  Denny Siregar bersiap menyeruput

Membicarakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang kini lebih senang dipanggil sebagai BTP memang belum akan selesai. Entah kenapa sosok mantan Gubernur Jakarta ini tetap mampu menjadi trending topic, entah itu di berita mainstream seperti di televisi nasional, apalagi di media sosial. Luna Maya artis cantik yang kini jadi YouTuber itu pun sudah mewawancarai BTP dengan teknologi video conference . Di saat ada Covid-19 Ahok yang juga pernah jadi bupati dan anggota DPR RI maupun di kampungnya ini tetap masih diomongkan, baik sebelum diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina sesudah Ahok membuat beberapa gebrakan di posisi barunya ini.  Luna Maya artis top Ibukota sedang duduk di kursi kerja Ahok ketika BTP masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta (wow.tribunnews.com) Selain karakternya yang keras, sering ceplas ceplos dan bahkan dianggap galak, Ahok akan diingat karena membangun banyak taman untuk anak-anak juga para lansia ini di berbagai wilayah Jakarta yang penuh hutan

JK: Juragan Kancil Oleh: Rudi S Kamri Siapa yang tidak kenal Jusuf Kalla (JK), saudagar Bugis kelahiran Watampone 15 Mei 1942. Pernah jadi wakil presiden dalam dua Presiden berbeda, periode 2004-2009 (Presiden SBY) dan 2014-2019 (Periode I Presiden Joko Widodo). Pernah jadi Calon Presiden 2009, tapi kalah di putaran pertama. Pernah juga menjadi menteri perdagangan dan menko kesra. Sekarang JK menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) dan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI). Jusuf Kalla & foto keluarga JK (solo.tribunnews.com) JK juga dikenal sebagai sosok yang luwes bermanuver sehingga banyak orang menjuluki Si Kancil yang lincah dan cerdas. JK juga dianggap piawai dalam menyelesaikan konflik horizontal, sehingga dijuluki tokoh perdamaian Indonesia. Meskipun dalam kenyataanya perdamaian yang dibidani JK tidak tuntas-tuntas amat. Selalu menyisakan persoalan pelik di kemudian hari.   Jusuf Kalla dua kali jadi Wapres, pada Jaman SBY dan Presiden J