Indonesiana / All About Indonesia

  Wajah demokrasi di Indonesia berubah drastis pada reformasi 1998. Sistem pemerintahan otoriter Orde Baru di bawah kepemimpinan Suharto berakhir pada Mei 1998. Setelah terjadi transisi pemerintahan dari reszim Suharto ke Habibie dan kemudian Gus Dur serta Megawati Sukarnoputri, Indonesia melakukan pemilihan presiden secara langsung pada 2004 dan berlanjut sampai sekarang.  Apakah sistem demokrasi di Indonesia sudah mapan? Lalu bagaimana upaya serta kebijakan Presiden Joko Widodo dalam membangun sistem demokrasi yang sesuai dengan ideologi Pancasila - yang berpadu dengan sistem demokrasi modern, yaitu pemilihan umum secara langsung? Bahwa untuk menjadi sebuah negara demokrasi yang kuat dan demokratis, para politisi dan warga Indonesia harus melakukan beberapa hal, antara lain: Memperkuat sistem demokrasi: Para politisi harus memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan partis

  Novel Baswedan dan 74 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) telah dinonaktifkan dan diminta untuk menyerahkan berkas perkara atau tugas yang sebelumnya menjadi tanggung jawab mereka. Bagaimana dengan kinerja KPK paska non aktifnya 75 pegawai komisi anti korupsi ini? Seperti sudah banyak diketahui oleh media, Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Ali Fikri, PLT Juru Bicara KPK dalam keterangan persnya (15/5/2021) menegaskan bahwa, "Sejauh ini, khusus pekerjaan pada kedeputian penindakan masih berjalan. Demikian juga program dan kegiatan pada kedeputian yang lain," Sebagaimana ramai diberitakan di berbagai televisi nasional dan media online, yang juga menimbulkan sikap pro kontra di kalangan warganet maupun para

Siti Fadila Supari:  Drama Flu Burung Dan Teori Konspirasi Pandemi Oleh: Rudi S Kamri Saya baru saja dikirim teman video wawancara YouTuber Deddy Corbuzier dengan mantan Menteri Kesehatan tahun 2004-2009 Siti Fadila Supari. Wawancara dilakukan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, saat Siti Fadila mendapat perawatan medis sejak 20 Mei 2020. Isinya wawancara secara obyektif cukup menarik. Dia lepas bercerita tentang pengalaman sewaktu melawan World Health Organization (WHO) tahun 2006 saat merebak virus flu burung, pandemi Covid-19 dan lain-lain.   Detik-detik Deddy Corbuzier sebelum menangis saat mendengarkan penjelasan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari di RS Gatot Subroto. (sukabumiupdate.com) Sejarah memang mencatat perjuangan Siti Fadila sukses menaklukkan dominasi WHO terhadap negara berkembang termasuk Indonesia. Singkat kata kegigihan Siti Fadila mampu menghentikan niat WHO untuk memberlakukan status pandemi virus flu burung. Siti Fadila juga mengungka

Pada saat terjadi pandemi global yang disebabkan Covid-19 media memang sepi dari berita kasus korupsi. Virus corona setiap hari menjadi Breaking News. Namun hal berbeda terjadi di Aceh, bahkan ini sebuah ironi. Sebagaimana dilaporkan aceh.tribunnews.com (13/05/2020) ada dua pentolan LSM yang selama ini lantang menyuarakan gerakan anti korupsi ternyata terjaring operasi tangkap tangan (OT) yang berhasil dilakukan oleh Tim Saber Pungli dan Satreskrim Polres Aceh Singkil pada hari Selasa sore, 12 Mei 2020.  Pentolan LSM yang ditangkap itu berinisial Her dan Irf berikut barang bukti berupa uang tunai warna merah dengan nomor BL 1871 JU. Mereka merupakan warga Gunung Meriah. Pemeriksaan terhadap mereka dilakukan secara maraton di Mapolres setempat di Kampung Baru, Singkil Utara.  AKBP Mike Hardy Wirapraja Kapolres Aceh Singkil sedang bertanya kepada dua pentolan LSM anti korupsi yang terkena OTT (aceh.tribunnews.com) Irf dan Her ditangkap Tim Saber Pungli karena diduga memeras Kepal

Ahmad Dhani bersama Ratna Sarumpaet dengan penuh semangat  bersama beberapa ormas yang terdiri dari ratusan orang melakukan unjuk rasa di depan kantor KPK. Mereka mendesak KPK supaya menangkap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan tuduhan korupsi. Unjuk rasa ini digagas oleh musisi Ahmad Dhani dan "budayawan" Ratna Sarumpaet. Entah bukti apa yang dimiliki Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet, ibunda dari Atiqah Hasiholan ini sehingga mereka bersama para ormas dan ratusan orang itu berani mendesak KPK supaya Ahok ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Rupanya cara-cara lain untuk menumbangkan Ahok telah gagal, sehingga dipilih cara unjuk rasa di depan kantor KPK. Selain itu ada pula organisasi buruh KSPI juga mendesak KPK untuk menangkap Ahok dan menjadikan Ahok sebagai tersangka kasus korupsi. Entah bukti apa yang mereka miliki selain dugaan-dugaan tanpa landasan hukum. Menurut beritahati.com, Ahmad Dhani mengatakan bahwa, "Kami melihat Indikasi, KPK sudah

Keluarga besar Soeharto. I mage: newzflazz.blogspot.com Barangkali capres Prabowo Subianto lupa bahwa salah satu tujuan demonstrasi mahasiswa bersama aktivis 1998, bukan hanya untuk reformasi, namun juga untuk menurunkan Soeharto dari jabatannya sebagai presiden.  Karena sangat sulit untuk melakukan reformasi dan menjadikan demokrasi sebagai jalan menuju Indonesia makmul dan adil, jika Soeharto masih menjabat sebagai presiden, meskipun Soeharto mengganti kabinet. Soeharto dianggap sebagai diktator yang menyalahgunakan Pancasila sebagai kedok, dan selama 32 tahun pemerintahannya banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, mengekang kebebasan pers, dan menjadikan MPR dan DPR hanya sebagai tukang stempel belaka, meskipun ada tiga partai.  Spanduk Komunitas Piyekabare. Image: nasional.kompas.com Pemilu pada jaman Soeharto pun hanya basa-basi karena sudah pasti Golkar yang menang. Sementara itu, Prabowo berjanji kepada Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI untuk me

Aceng Fikri memang bukan artis, namun mantan Bupati Garut yang pernah menghebohkan dunia entertainment karena telah menikahi gadis di bawah umur, dan menceraikannya hanya dengan SMS setelah empat hari menikah - dan, tidak lama lagi anda akan menjumpai dia di Gedung MPR/DPR Senayan.  Aceng Fikiri kini anggota DPD RI. Image: konkzmedia.blogspot.com  Aceng Fikri yang pernah punya wakil artis, Dicky Chandra ini telah lolos dengan suara besar sebagai anggota DPD mewakili Jawa Barat. Luar biasa ya?  Rupanya masyarakat Garut sangat cinta kepada Aceng Fikri meskipun telah dituduh telah melanggar Undang-Undang Perkawinan karena telah menikahi  Fany Octora, gadis  di bawah umur, dan menceraikannya dengan cara sangat dramatis. Yang terkejut bukan hanya publik di Indonesia, kasus Aceng ini juga sempat menghebohkan media luar negeri. Caleg artis. Image: pemilihan.info Indonesia bisa dibilang sangat kaya dengan caleg dan anggota DPR yang berasal dari profesi penyanyi, bintang film, art

Joko Wi Capres 2014. Image: pemilihan.info Faktor figur capres 2014 ternyata sangat menentukan pilihan masyarakat untuk memilih partai pada pemilu 2014, karena kalau jika rakyat Indonesia menginginkan seorang capres yang diinginkannya bisa jadi capres resmi pada 2014, maka mereka harus memilih partai yang menjagokan sang capres, misalnya jika rakyat ingin Joko W i benar-benar diinginkan jadi RI 1 atau presiden RI periode 2014 - 2019, maka harus memilih PDI Perjuangan sebagai partai yang telah memberi mandat kepada Joko Wi sebagai Capres 2014.  Angel Lelga caleg dan Rhoma Irama capres, siapa menang? Image: kapanlagi.com Begitu pula jika rakyat ingin Wiranto sebagai presiden, tentu harus memilih partai HANURA. Beigitu pula jika rakyat tidak menginginkan ARB atau Ical sebagai capres, maka masyarakat tidak akan memilih Partai Golkar.   Apakah semua calon pemilih mengetahui hal ini?  Kini Undang-undang Pemilu telah mensyaratkan bahwa siapa partai yang berhasil memenangka

Pemilu 2014. Image: solopos.com 2013 dinobatkan sebagai tahun politik Indonesia negara demokrasi baru terbesar nomor 3 Amerika Serikat dan India, terhitung sejak reformasi (?)  tahun 1998 akibat demonstrasi mahasiswa yang menumbangkan rezim orde baru yang selama 32 tahun dipimpin oleh Soeharto. Setelah itu Indonesia mulai berdemokrasi, dan mulailah dibuka kebebasan pers dan berpendapat. Namun kita tahu, dedengkot rezim lama sangat banyak yang duduk sebagai menteri, anggota DPR/MPR, dan tentu saja para birokrat. Berbagai persoalan yang menyangkut hak asasi manusia, hukum dan masalah ekonomi yang merupakan peninggalan orde baru sulit untuk diselesaikan. Bahkan kita mengalami masa korupsi yang lebih dahsyat dan menyebar bagai virus bukan saja di kalangan eksekutif, melainkan pula di kalangan anggota DPR yang terhormat.