Indonesiana / All About Indonesia

Setya Novanto di KPK. Image: tempo.co KMP akan lanjutkan ambisi politik kekuasaannya. Mereka akan melakukan aksi sapu bersih untuk menguasai semua posisi di MPR. Langkah selanjutnya adalah mengubah aturan atau Undang-undang Dasar 1945 amandemen, dari Pilpres langsung menjadi tidak langsung. Tindakan sapu bersih ini tidak mencerminkan sila ke 4 Pancasila tentang musyawarah untuk mufakat, padahal KMP ketika kampanye mendengung-dengungkan prinsip Pancasila.   Sekali lagi rakyat diberikan "dagelan" politik yang melanggar etika dan kepatutan.  Semua kursi penting di DPR RI telah "dimenangkan" oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Setya Novanto dari Fraksi Golkar yang telah sering masuk ke kantor KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam berbagai kasus korupsi ini "terpilih" dalam satu paket sebagai Ketua DPR, bersama Fahri Hamzah dari fraksi PKS.  Fahri juga telah disebut dalam kasus besar, korupsi Hambalang. Keberhasilan KMP untuk menguasai DPR karen

Suasana sidang paripurna RUU Pilkada. Image: kabar24.com Bukan hanya karena Koalisi Merah Putih demokrasi telah tewas di Indonesia, melainkan sangat ditentukan pula oleh walk out Fraksi Partai Demokrat pada sidang paripurna RUU Pilkada di Senayan. SBY pun gagal menjaga demokrasi di Indonesia. Begitu pula Amien Rais, statusnya sebagai bapak reformasi perlu dipertanyakan.  Langit demokrasi di Indonesia kembali mendung setelah koalisi merah putih berhasil memenangkan ambisinya untuk mengesahkan RUU Pilkada dengan pemilihan tidak langsung, sehingga para kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota akan dipilih di ruang sidang paripurna DPRD provinsi, kabupaten atau kota.  Apakah ini merupakan akhir dari nikmatnya demokrasi langsung yang selama ini dipuji dunia, bahkan sangat dibanggakan oleh SBY ketika menyampaikan pidato kenegaraan terakhirnya pada 17 Agustus 2014, dan dijadikan sebagai salah satu poin keberhasilan SBY sebagai presiden yang memerintah dua kali berturut-turu

Aksi mogok kuliah mahasiswa di Hong Kong. Image: jawapos.com Perbedaan pandangan dan aspirasi antara rakyat dengan para elite partai politik (parpol) maupun para anggota DPR sering berbeda jauh satu sama lain. Para elite parpol yang tergabung pada koalisi merah putih sangat ngebet untuk mengubah PILKADA langsung untuk diambil alih oleh DPRD seperti terjadi pada era ORBA, sementara rakyat yang telah menikmati pesta demokrasi secara langsung selama hampir 10 tahun sejak reformasi 1998.  Entah mau dibawa kemana jiwa reformasi ini oleh para elite parpol (koalisi merah putih), padahal mereka telah melakukan amandemen besar-besaran pada Undang-undang Dasar 1945. Apakah akan dikembalikan sebelum amandemen?   Aksi demo tolak RUU Pilkada tidak langsung. Image: bulelengroundup.com Koalisi merah putih yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PPP, PKS dan PAN sangat semangat untuk mendukung Undang-undang PILKADA oleh DPRD, diduga karena telah kalah dalam Pilpres 9 Juli, apalagi