Indonesiana / All About Indonesia

  Prinsip etika dan moral dalam urusan politik dan hukum, khususnya hukum tata negara dan kaitannya dengan konstitusi mulai menjadi bahan perbincangan dan perdebatan di Indonesia setelah terjadi pemilihan umum 2024. Perhatian para pakar hukum tata negara dan pengamat politik tertuju secara spesifik pada proses pemilihan presiden atau Pilpres 2024.  Persoalan etika dan moral dalam praktek kenegaraan dan hukum maupun politik adalah praktek universal di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang menganut sistem demokrasi.  Pasca reformasi, terutama dalam proses pemilihan umum 2024, Indonesia mendapat perhatian penting dari seluruh dunia, khususnya dalam pelaksanaan pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden antara pasangan calon Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.  Apakah pelaksanaan demokrasi sudah tepat terutama pasca reformasi 1998 & kenapa menjadi bahan perdebatan pada 2024? (suaradewata.com) Pertany

Bahwa untuk mengetahui hasil dari pemilihan presiden yang akan datang,banyak faktor yang dapat memengaruhi seperti kampanye, opini publik, isu-isu yang berkembang, elektabilitas, tim sukses, dan banyak lagi. Pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung adalah proses demokratis dan setiap calon memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan pemilihan, tergantung pada dukungan dari masyarakat dan kualitas kampanye mereka.  Oleh sebab itu, kita harus menunggu sampai jadwal pemilihan untuk melihat siapa yang akan menjadi kandidat presiden dan bagaimana kualitas kampanye mereka, sebelum membuat perkiraan tentang siapa yang akan menang.  Dalam hal ini penting juga mencermati bagaimana proses pencalonan dan siapa yang akan dicalonkan secara resmi oleh partai politik, yang dalam kasus 2024, dipastikan partai politik akan melakukan koalisi, termasuk PDI Perjuangan, yang sebenarnya bisa ikut Pilpres tanpa harus koalisi.  Selain popularitas dan elektabilitas serta program kampanye, rekam je

  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memang belum memberi sinyal resmi tentang Capres 2024. Meskipun demikian ada banyak wacana yang muncul seperti duet Prabowo - Puan, Puan - Anies Baswedan dan kombinasi lainnya seperti Ganjar - Ahok, Ganjar - Sandi, dan sebagainya. Yang menarik adalah munculnya banyak relawan dan komunitas yang dideklarasikan untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai kandidat Presiden RI pada Pilpres 2021.  Menarik untuk mencermati siapa yang paling ideal sebagai pendamping Ganjar Pranowo untuk berlaga pada Pemilu Serentak 2024 mendatang. Kalau memang serius untuk mencalonkan diri, Ganjar tidak cukup hanya mengandalkan pendukung loyal yang semakin menjamur, bahkan dukungan di media sosial dalam berbagai group WhatsUp, Facebook, Twitter maupun Instagram.  Elektabilitas Ganjar Pranowo yang dilakukan oleh berbagai lembaga survey memang masih lumayan tinggi. Para loyalist Ganjar juga harus realistis bahwa blantika politik di Indonesia sangat dinamis, begitu pula e

  Di antara beberapa tokoh yang sedang ramai diperbincangkan sebagai Capres 2024, elektabilitas Ganjar Pranowo lebih tinggi daripada Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Puan Maharani maupun Ridwan Kamil, AHY atau Sandiaga Uno. Sempat terjadi kehebohan ketika Ganjar tidak diundang pada acara PDI Perjuangan yang dihadiri oleh Puan Maharani.   Munculnya ucapan Bambang Pacul tentang Ganjar Pranowo yang dianggap ambisius untuk nyapres. Begitu pula pidato Puan Maharani tentang pemimpin seharusnya ada di lapangan bukan di medsos. Meskipun tidak menyebut nama Ganjar, namun pengamat politik maupun warganet menganggap ucapan Puan adalah ditujukan terhadap Gubernur Jawa Tengah yang sedang menjalankan periode keduanya.  Ketika Ganjar Pranowo bertemu Megawati Sukarno Puteri (beritasatu.com) Menurut situs berita wartaekonomi.com (16/6/2024) h ubungan Ganjar dengan sejumlah elite PDI Perjuangan, terutama yang merupakan pendukung Puan Maharani, makin ruwet. Beberapa kader partai berlogo Banteng sudah

  Belakangan ini sudah banyak bermuculan pasangan Calon Presiden yang digadang-gadang akan berlaga di Pemilu Serentak 2024. Ada pasangan Prabowo - Puan, Ganjar - Sandi, Ganjar - Ahok, Puan - Anies, juga Ganjar - Erick. Semua punya potensi sebagai kandidat untuk meneruskan legacy Presiden Jokowi, meskipun sudah ada relawan yang ingin menampilkan Jokowi - Prabowo atau Jokpro 2024.  Sebagaimana diketahui ada pula gerakan Jokowi 3 Periode atau Jokowi 3 Kali. Yang menarik adalah gerakan baru yang muncul dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Komunitas yang sudah meluas di NTT ini dikenal sebagai  Komite Penyelenggara Referendum Konstitusi NTT. Mereka berniat mengusulkan referendum tentang masa jabatan Presiden.  Setelah reformasi 1998 yang ditandai dengan lengsernya Presiden Suharto, belum pernah ada presiden atau wakil presiden dari kalangan militer. Jenderal Wiranto pernah menjadi Cawapres pada Pilpres 2009 berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai Capres, dan kalah dengan suara 12,41 persen.  Pemi

Boleh saja menyebut bahwa demokrasi di Amerika Serikat di kampungnya Joe Biden dengan demokrasi di Indonesia. Ada benarnya bahwa presiden di kedua negara ini dipilih melalui sebuah pemilihan umum yang terbuka dengan aturan uniknya masing-masing, baik sesuai tradisi maupun peraturan dan perundang-undangan serta konstitusi yang berlaku di masing-masing negara.  Yang menarik adalah orang Amerika Serikat yang merasa mampu dan punya potensi biasanya berani untuk mencalonkan dirinya sebagai Capres, yang nantinya memang tetap harus mendapat dukungan dari partai, apakah Demokrat atau Partai Republik. Di negeri asal film-film Hollywood ini, calon independen juga dimungkinkan untuk maju sebagai Capres.  Di antara para politisi atau pejabat penting di Indonesia seperti Gubernur atau menteri pasti ada yang punya potensi dan ambisi untuk masuk dalam bursa pemilihan presiden. Namun sampai saat ini nama-nama yang sering disebut oleh publik maupun berbagai lembaga survey, ternyata belum ada yang "

  Masyarakat di dunia nyata dan media sosial sempat digemparkan dengan peristiwa yang terjadi di Semarang, ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ada acara di kota lunpia itu. Ternyata di acara yang dihadiri Puan Maharani itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang juga merupakan kader penting PDI Perjuangan tidak diundang. Ganjar ditemukan oleh wartawan sedang gowes di Jakarta.  Gegara Ganjar tidak diundang di acara penting tersebut, apalagi Ganjar dibilang terlalu ambisius untuk menjadi salah satu kandidat presiden pada Pemilu Serentak 2024. Saat itu Presiden Jokowi akan menuntaskan era Jokowi2Periode bersama Wakil Presiden Prof. DR. KH. Ma'ruf Amin. Pesta demokrasi akan berlangsung tanpa Jokowi, sehingga akan terjadi pertarungan dengan pasangan Capres dan Cawapres baru, dengan adanya kemungkinan Prabowo Subianto akan tampil lagi.  Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi tampil dengan busana Batik dengan nuansa senada pada sebuah acara (politik.rmol.id) Partai Gerindra

  Peristiwa penting dalam sejarah demokrasi antara lain Pemilihan Presiden 2014 dan Pilpres 2019. Pada pemilu ini dua kandidat calon presiden adalah sama, yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Perbedaannya adalah Calon Wakil Presiden masing-masing. Kedua pemilu ini sama seru dan gempar, terutama pada endingnya, karena Prabowo mengklaim sebagai pemenang sebagai Presiden, baik pada Pilpres 2019 maupun pada Pilpres 2014. Terjadilah sengketa hukum yang diuji di Mahkamah Konstitusi, dan Jokowi adalah tetap sebagai pemenang. Yang menarik disimak adalah pasca Pilpres 2019 karena Prabowo akhirnya masuk kabinet Indonesia Maju, begitu pula Sandiaga Uno, Cawapres Pilpres 2019. Keduanya menjabat sebagai menteri yang punya posisi strategis dalam jalannya pemerintahan di Indonesia.  Namun, ada hal unik yang mungkin belum pernah dibahas oleh para netizen, para pengamat politik dan obrolan di warung kopi, yaitu bagaimana sih jiwa Jokowi sebagai seorang pemimpin atau sebagai presiden.  Kalau di lihat

Koalisi Cikeas sudah memastikan memilih anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Cagub dan Sylviana Murni sebagai wakilnya untuk menantang Ahok Djarot pada Pilkada 2017 mendatang. Sementara itu pecahan Koalisi Kekeluargaan lainnya antara Partai Gerindra dan PKS masih bingung untuk menentukan Sandiaga Uno atau Anies Baswedan untuk menjadi Calon Gubernur sebagai penantang Ahok Djarot. Meskipun demikian, Sandiaga Uno sudah "rela" jika diputuskan sebagai wakil gubernur. Uno atau Anies? Image: merdeka.com Dengan tampilnya pasangan koalisi Cikeas dan PKS - Gerindra, maka akan ada 3 pasang untuk merebut tahta DKI 1. Apakah pertarungan ini akan menjadi 2 putaran atau 3 putaran, tentu tergantung perkembangan sejak September sampai 14 Februari 2017 mendatang, dimana para pemilih di Jakarta akan mencobolos salah satu jagoan mereka pada 15 Februari sehari setelah muda-mudi Jakarta merayakan hari Valentine. Karena masih dalam suasana hari kasih sayang, semoga Pilkada bisa berla

Aburizal Bakrie terpilih lagi sebagai ketua Umum Partai Golkar. Image: foto.kompas.com Sehari setelah Aburizal Bakrie atau ARB alias Ical terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara “aklamasi” pada Munas IX di Bali, Ical diminta untuk membayar ganti korban lumpur Lapindo yang telah menantikan hampir 9 tahun.  Korban lumpur Lapindo. Image: politik.kompasiana.com Melalui Seskab Andi Widjajanto,  Presiden Jokowi memerintahkan agar Lapindo membayar ganti rugi Rp781 miliar kepada warga yang menjadi korban lumpur. Menurut Andi Widjajanto, Lapindo mempunyai kewajiban Rp 781 miliar kepada para korban lumpur di sekitar Sidoarjo itu. Seskab juga menambahkan, Lapindo juga punya utang Rp 500 miliar untuk dibayar ke pengusaha yang terkena dampak bencana tersebut, jadi masih ada utangnya sekitar Rp 1,4 triliun, dan itu belum dibayar kepada yang berhak.  Luapan lumpur Lapindo di wilayah Porong itu mengakibatkan ribuan orang mengungsi dan kerugian ekonomi mencapai sekitar Rp 47,9

Nurdin Halid.  Image: politikerja.blogspot.com Apakah nasib demokrasi langsung di Indonesia kini benar-benar terancam? Ternyata Golkar menolak Perpu Pilkada, dan ngotot untuk pemilihan para gubernur, bupati dan walikota untuk dilakukan oleh DPRD. Bagaimana nasib pembahasan dan revisi UU MD3? Rakyat sepertinya semakin tidak dihargai suara dan aspirasinya.  Di tengah riuhnya Musyawarah Partai Golkar ke-IX yang berlangsung di Hotel Westin, Nusa Dua Bali, beredar rekaman suara yang diduga Ketua Panitia Munas Golkar Nurdin Halid, dan rekaman tersebut telah diakui kebenarannya oleh Nurdin Halid, yang juga mantan Ketua Umum PSSI itu. Banyak pengamat politik dan kalangan internal Golkar yang menyatakan bahwa Munas ini sangat dipaksakan, yang sebelumnya diputuskan untuk dilaksanakan pada awal tahun 2015.  Nurdin Halid bersama ARB.  Image: tribunnews.com Jika diperhatikan transkrip rekaman suara tersebut di bawah  ini, maka semakin meyakinkan bahwa Partai Golkar yang gagal menca

Sudah banyak pengamat politik yang telah mengingatkan capres nomor urut 1, Prabowo Subianto supaya tidak melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), bahkan Profesor Mahfud MD, ketua tim pemenangan Prabowo Hatta juga skeptis bisa memenangkan gugatan di MK, supaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemilihan umum atau pemungutan suara ulang di ribuan TPS.  Kita masih ingat, k etika tim kuasa hukum Prabowo - Hatta menyerahkan berkas permohonan ke gedung MK, Prabowo pun melakukan orasi di hadapan pendukungnya, begitu pula pada sidang pertama Prabowo memanfaatkan kesempatan untuk berpidato.  Mochtar Ngabali di youtube. Image: pas.com Pada kesempatan itu Prabowo menuduh proses pilpres 2014 sama dengan pemilihan umum di negara totaliter, Korea Utara. Muncul pula kehebohan lain di sekitar gugatan Prabowo tersebut. Para penonton televisi dan pemerhati jejaring video sosial Youtube juga dihebohkan dengan pernyataan Ali Mochtar Ngabalin yang mendesak Allah supaya memenangkan

BJ Habibie, presiden RI ke 3. Image: http://shelf3d.com/ Breaking news : Partai Persatuan Pembangunan sudah "mulai" islah, atau saling memaafkan, namun masih belum pasti untuk secara resmi untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra, untuk mendukung Praboso Subianto sebagai capres RI pada pilpres 9 Juli 2014. Bisa dianggap masih galau.   Dengan berita ini diharapkan PPP segera solid kembali, sehingga bisa berkoalisi dengan partai lain. Informasi ini menjadi menarik dan mengigatkan tentang kriteria capres yang diharapkan pantas untuk memimpin Indonesia dari 2014 sampai 2019.  Jika anda pernah menonton "Mata Najwa" pada sebuah acara Habibie special , pada 5 Februari 2014, BJ Habibie kepada Najwa mengaku tidak kenal kepada Rhoma Irama, yang konon seorang profesor musik, atau tepatnya raja dangdut, maka semua penonton di studio Metro TV merasa heran, begitu pula penonton di luar studio, kok ada orang tidak mengenal Rhoma Irama, yang juga digadang-gadang PKB untuk ja

BJ Habibie di acara Mata Najwa . Image: youtube.com Barangkali ada di antara anda yang melewatkan acara talk show Mata Najwa , episode 5 Februari 2014. Najwa menampilkan Presiden RI ke 3, BJ Habibie, dan pasti banyak penonton terkejut ketika menonton acara Metro TV ini.  Ketika itu, dalam episode " Habibie Spesial ", Najwa memperlihatkan foto-foto calon presiden seperti ARB, Prabowo Subianto, Wiranto, dan tentu saja yang digadang-gadang jutaan orang, Joko Wi . Habibie m engenal dengan baik nama-nama mereka dan Habibie memberikan kriteria, capres 2014 sebaiknya berusia di antara 40 - 60 tahun. Namun, BJ Habibie, mengatakan tak mengenali calon presiden dan penyanyi dangdut, Profesor Rhoma Irama. Kenapa ya? Ketika Najwa menunjukkan foto Rhoma Irama kepada Habibie . Image: kaskus.co.id Padahal sebagian elemen PKB telah mencalonkan sang Raja Dangdut Rhoma Irama sebagai Capres, meskipun ada Jusuf Kalla yang berpengalaman sebagai wakil presiden dan pernah kalah ketika