Indonesiana / All About Indonesia

 Merespons pernyataan Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Kabinet Prabowo Gibran, yang mengaku akan melobi para ketua umum partai politik untuk memuluskan RUU Perampasan Aset, yang pernah ramai pada era Presiden Jokowi ini, Aria Bima, politikus PDI Perjuangan menantang pemerintah untuk menerbitkan PERPPU atau Peraturan Pengganti Undang-undang tentang perampasan aset, jika pemerintah memang menganggap hal ini sudah mendesak. Sebagaimana diketahui, sampai saat ini RUU Perampasan Aset belum menjadi skala prioritas atau Prolegnas di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Para politisi yang berkantor di gedung parlemen di Senayan sepertinya belum menganggap RUU yang penting untuk mencegah dan menindak perilaku korupsi di kalangan pejabat publik ini sebagai hal utama atau prioritas.  Para anggota DPR malah lebih memprioritaskan RUU lainnya, sehingga upaya pemberantasan korupsi melalui perampasan aset para koruptor ini masih disimpan dalam arsip DPR, dan belum jadi prioritas.  Seb...

Pada saat terjadi pandemi global yang disebabkan Covid-19 media memang sepi dari berita kasus korupsi. Virus corona setiap hari menjadi Breaking News. Namun hal berbeda terjadi di Aceh, bahkan ini sebuah ironi. Sebagaimana dilaporkan aceh.tribunnews.com (13/05/2020) ada dua pentolan LSM yang selama ini lantang menyuarakan gerakan anti korupsi ternyata terjaring operasi tangkap tangan (OT) yang berhasil dilakukan oleh Tim Saber Pungli dan Satreskrim Polres Aceh Singkil pada hari Selasa sore, 12 Mei 2020.  Pentolan LSM yang ditangkap itu berinisial Her dan Irf berikut barang bukti berupa uang tunai warna merah dengan nomor BL 1871 JU. Mereka merupakan warga Gunung Meriah. Pemeriksaan terhadap mereka dilakukan secara maraton di Mapolres setempat di Kampung Baru, Singkil Utara.  AKBP Mike Hardy Wirapraja Kapolres Aceh Singkil sedang bertanya kepada dua pentolan LSM anti korupsi yang terkena OTT (aceh.tribunnews.com) Irf dan Her ditangkap Tim Saber Pungli karena diduga...