Indonesiana / All About Indonesia

Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) dipaksa lahir pada kesibukan rakyat Indonesia untuk mengikuti kampanye pilpres 2014. UU MD3 ini bukan hanya ditolak oleh PDIP, juga oleh DPD, Kejaksaan Agung dan KPK. Presiden Jokowi pun akan direpotkan oleh Undang-undang ini karena akan dibuat sibuk hanya untuk membaca surat permohonan KPK supaya bisa memeriksa anggota DPR yang terlibat atau disangka atau untuk menjadi saksi pada kasus korupsi. Apakah ini cara sebagian besar anggota DPR yang ingin menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia?  Abraham Samat, Jokowi dan Ahok siap berantas korupsi. Image:metro.news.viva.co.id  Pada era reformasi kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ditelikung Poros Tengah yang dimotori Amien Rais, sehingga Megawati Megawati Sukarno Putri "digagalkan" untuk menjadi Presiden untuk menggantikan BJ Habibie. Kelihaian Amien Rais untuk merayu beberapa partai dan tokoh politik lainnya supaya Megawati tidak otomatis menjadi p

Amien Rais "sang tokoh reformasi". Image: seasite.niu.edu Pemilu lestilatif 2014 sudah tahap rekapitulasi suara di KPU dengan segala dinamika, dugaan kecurangan, politik uang, koalisi yang belum selesai untuk menentukan siapa yang akan jadi pendamping capres dari masing-masing partai koalisi. Sementara itu ada impian untuk menghidupkan poros tengah seperti terjadi pada pemilu 1999. Ketika itu PDI Perjuangan meraih kemenangan dengan suara 30 persen, dan rakyat sudah gembira akan memiliki Megawati Sukarno Putri sebagai presiden, namun Amien Rais sang "tokoh" reformasi yang "merasa" pantas menjadi presiden (mungkin karena merasa berhasil menggulingkan Presiden Suharto), kok partainya kalah. Lalu, dengan memanfaatkan celah yang ada, dia menggalang terbentuknya poros tengah - akhir kata Amien Rais "berhasil" menggagalkan kemenangan PDI Perjuangan sang pemenang pemilu, dan sukses menjadikan Gus Dur sebagai presiden, padahal dalam hatinya, Amien Rai