Indonesiana / All About Indonesia

  Pasca pidato politik Megawati Soekarnoputri saat memperingatai HUT PDI Perjuangan, 10 Januari 2023, salah satu petinggi Partai Solidaritas Indoneia (PSI), Grace Natalie, yang juga pernah menjadi Ketua Umum partai anak muda itu, - meninta maaf karena telah mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres PSI. Sebagaimana banyak diberitakan media mainstream, media online maupun di media sosial, dan sempat membuat para pendukung Ganjar Pranowo bergembira karena PSI telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo, bahkan Yenny Wahid, putri Gusdur, Presiden RI ke-4, sebagai bakal calon wakil presiden untuk berlaga pada pemilihan umum serentak pada 2024 mendatang.  Grace Natalie mantan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada sebuah acara. (Image: idntimes.com) Kenapa Grace Natalie harus minta maaf atau perlukah Grace Natalie meminta maaf setelah PSI mengambil langkah politik terkait Pilpres 2024, dengan menjadikan Ganjar Pranowo, yang juga kader PDI Perjuangan sebagai bakal capres 2024? Ini

  Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta yang masa jabatannya segera berakhir akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 7 September 2022. Anies yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional pada era pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini dipangggil KPK karena terkait penyelidikan kasus korupsi penyelenggaraan Formula E, yang semula direncanakan digelar di Monumen Nasional, akhirnya dipindahkan ke Ancol dengan membangun sirkuit dalam waktu singkat.  Sementara itu news.detik.com (6/9/2022) melaporkan bahwa Anies Baswedan mengakui bahwa telah mendapat surat panggilan dari KPK. Lebih lanjut Anies menambahkan bahwa dia dipanggil untuk memberikan keterangan kepada penyidik KPK sehubungan dengan kasus korupsi tersebut.  Situs berita online nasional.kontan.co.id pada 6 September 2022 melaporkan bahwa Anies memastikan bahwa bahwa informasi yang nanti disampaikan kepada penyidik KPK akan membuat semuanya menjadi terang benderang. Anies mengungkapkan, "Insya

Pada 2024 akan terjadi Pemilihan Umum Serentak, yang mungkin suasananya akan berbeda daripada Pilpres 2019. Apakah akan seru dan gegap gempita seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya? Secara kasat mata Presiden Joko Widodo menurut konstitusi jabatannya akan berakhir pada 2024, maka banyak perbincangan tentang siapa yang paling pas sebagai penerus Presiden Jokowi.  Sudah banyak nama tokoh yang disebut-sebut sebagai kandidat pada Pilpres 2024 seperti Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Prabowo Subianto, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, bahkan nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Moeldoko juga masuk dalam pantauan para pengamat maupun dalam survey.  M Qodari Direktur Eksekutif Indo Barometer (kabar24.bisnis.com) Namun ada hal berbeda yang menjadi sudut pandang M Qodari  Direktur Eksekutif Indo Barometer. M Qodari yang sering tampil di berbagai media maupun dalam berbagai talk-show ini meyakini, bahwa gagasan menyandingkan Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto sebagai calon presid

  Meskipun ada yang menyindir bahwa belum saatnya untuk membahas siapa Capres dan Cawapres di Pilpres 2024, namun blantika politik Indonesia memang unik. Bisa juga dikatakan bahwa antara kerja nyata dengan kerja politik sering bercampur. Tinggal bagaiman masyarakat nanti akan menilai, siapa yang paling punya kinerja nyata untuk kepentingan masyarakat.  Penting pula dicatat bahwa Pilpres 2024 tanpa kehadiran calon patahana seperti pada Pillpres 2019, meskipun sudah ada suara yang ingin Presiden Jokowi tampil lagi pada Pilpres 2024. Hal ini digaungkan oleh Komunitas atau Relawan Jokpro 2024 yang digagas oleh M. Qodari dengan Baron Danardono Wibowo sebagai Ketua Umum. Apakah gerakan ini akan diterima oleh masyarakat luas?  Hal ini bisa dilihat dari aksi kepala daerah yang diduga melakukan safari politik ke provinsi lain, walaupun hal itu tidak dilarang oleh undang-undang. Bagaimana halnya jika ada menteri yang juga kader, bahkan ketua umum sebuah parpol yang menyisipkan agenda politik ket

Polemik Jokowi 3 Periode atau Jokowi 3 Kali sebenarnya bukan berita baru karena sudah bergaung ketika Pilpres 2019. Belakangan ini muncul relawan bertajuk Jokpro 2024 yang menginginkan munculnya pasangan Jokowi Prabowo pada Pemilu Serentak 2024. Jokpro sudah meresmikan Sekretariat Nasional pada 19 Juni 2021.  Salah satu penggagas Jokpro adalah Mohamad Qodari, yang juga sebagai Penasihat Komunitas ini, sedangkan Baron Danardono Wibowo sebagai Ketua, sementara Timothy Iwan menjabat sebagai Sekjen. Komunitas Jokpro 2024 yang memiliki banyak simpatisan ini telah resmi beraktivitas resmi di Jakarta, dan akan menyebarkan gagasan Jokowi Prabowo 2024 ke seluruh Indonesia dengan berbagai kegiatan. Relawan JokPro 2024 bukan satu-satunya gerakan yang memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan kembalinya Presiden Jokowi untuk masuk bursa Pilpres 2024. Sala satunya tercatat dari Nusa Tenggara Timur ada sebuah Komite Referendung Konstitusi NTT, yang dibentuk dengan tujuan agar UUD 1945 diamandemen lag