Indonesiana / All About Indonesia

Revolusi mental yang dikumandangkan Jokowi rupanya belum meresap di hati seorang menteri. Salah satu inti revolusi mental adalah tentang disiplin pada waktu, alias tidak ada lagi jam karet.    Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Marwan Jafar membuat Garuda menunggu sampai waktu boarding, namun sang menteri tidak muncul, sehingga akhirnya Garuda pun terbang karena para penumpang lainnya semua sudah duduk di pesawat BUMN itu.  Rupanya Marwan Jafar sudah lupa bahwa bukan jamannya lagi seorang menteri atau seorang pejabat atau anggota DPR "harus ditunggu" oleh pilot dan para penumpang lainnya kalau "beliau-beliau ini" belum tiba di bandara. Di era orde baru peristiwa semacam ini pasti dianggap biasa dan harus dimaklumi bila pilot terpaksa harus menunda keberangkatan bila ada orang penting yang digaji dari pajak rakyat ini, dan menunggunya bersama penumpang lain yang telah membayar tiket pesawat terbang ini.  Menteri Marwan Jafar. Image: beritagar.id D

Bung Karno pada pembukaan KAA 1955, dan Jokowi siap membuka peringatan KAA ke 60.  Bung Karno, sang founding father Indonesia bersama para penggagas konferensi Asia Afrika (KAA) telah menorehkan tinta emas pada perjalanan Asia Afrika, dari bangsa tertindas dan terjajah oleh negara-negara Barat menjadi terbebas dari belenggu kolonialisme dan imperialisme. Pejajahan secara militer dan okupasi fisik memang tidak ada lagi, namun ada konflik dan bentuk penindasan secara ekonomi – dan ini sudah dibayangkan dan diperingatkan oleh Bung Karno, yang disebut sebagai neo kolonialisme dan neo imperilisme, juga neo liberalisme.  Apakah Jokowi, sang presiden Indonesia ke 7 ini mampu untuk mewujudkan janji kampanye pilpres 2014 lalu, khususnya untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina secara penuh, dan tentu saja supaya Palestina bisa menempatkan duta besar di PBB sebagai negara independen seperti Mesir dan negara-negara Asia Afrika lainnya. Kita tahu, Israel pasti tidak akan rela bila Palestina

Rieke Diah Pitaloka. I mage: fokusmetro.com Kini, untuk menjadi anggota DPR tidak harus pintar, tidak harus ahli, tidak harus faham situasi apapun, dan tidak perlu hadir secara fisik dalam setiap sidang, bahkan pada saat penting untuk mengambil sebuah keputusan. Ini sangat berbahaya karena akan ada Undang-undang yang merugikan rakyat dan negara Indonesia. Apakah akan dibiarkan saja oleh rakyat, aktivis, mahasiswa dan anggota DPR lain yang masih punya hati nurani? Setelah tanda-tangan, tidak perlu ikut sidang. Image: harianterbit.com Sepertinya para elite atau sebagian politikus yang “ahli” sudah menyiapkan segalanya untuk disetujui, tanpa harus ada debat, diskusi atau musyawarah. Bagi politikus malas, dan anggota DPR yang punya urusan lain diluar entah untuk bisnis sampingan atau barangkali selingkuh, maka tanpa kehadiran fisik merupakan peluang terbaik mereka, dan tetap menerima gaji yang dikumpulkan dari pajak rakyat yang mereka wakili.  Apakah tatib ini dibuat supay