Indonesiana / All About Indonesia

Jokowi mengucapkan pekik “Merdeka” setelah pidato kenegaraan pertama.   Image: news.detik.com Pada 20 Oktober 2014, hari Selasa Joko Widodo atau Jokowi bersama Jusuf Kalla atau JK, masing-masing telah mengucapkan sumpah dan janji sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Setelah mengucapkan sumpah dan janjinya sebagai presiden Indonesia ke 7, Jokowi berpidato untuk pertama kali sebagai presiden. Jokowi mengajak seluruh rakyat dan semua komponen bangsa untuk bergotong royong serta bekerja keras untuk membangun Indonesia.  Pelantikan Jokowi yang juga dihadiri SBY, presiden sebelumnya merupakan peristiwa bersejarah dan harus menjadi tradisi baru untuk demokrasi Indonesia sejati.  Yang menarik, Jokowi menyapa Prabowo Subianto, rivalnya pada pilpres Juli 2014, juga menyapa Hatta Rajasa. Prabowo dengan spontan yang khas langsung berdiri dan memberi hormat secara militer kepada Jokowi, seperti pertemuan mereka di rumah almarhum Profesor Soemitro Djojohadikusumo. Semoga

Joko Wi dan Ahok.  Image: itoday.co.id Ahok adalah tokoh fenomenal. Dia berani keluar dari Partai Gerindra (KMP) setelah menyatakan kekecewaannya karena Gerindra ingin mengubah pilkada langsung oleh rakyat menjadi pilkada oleh DPRD untuk memilih gubernur, bupati atau walikota. Kini Ahok bersiap menjadi gubernur DKI Jakarta, dan sedang menantikan calon gubernur yang tepat.  Setelah Jokowi resmi menjadi presiden RI ke 7, maka secara konstitusional Basuki Tjahya Purnama atau Ahok sudah pasti akan menjabat sebagai Gubernur DKI. Namun, Ahok mendapat gangguan penolakan dari FPI dengan menggelar demonstrasi yang berlangsung rusuh dan anarkis itu. Ahok sempat mengatakan kepada wartawan, bahwa kalau FPI tolak Ahok, maka Ahok juga tolak FPI. Belum ada pejabat di negara ini yang berani bicara jujur dan tegas tentang pembubaran FPI seperti Ahok, malahan Kementerian Dalam Negeri seperti cuci tangan tentang masalah FPI ini, padahal kapolda Metro Jaya telah merekomendasikan pembubaran FPI. 

Jokowi dan Jusuf Kalla siap memimpin Indonesia. Image: palembang.tribunnews.com Para relawan Jokowi JK, partai pendukung, relawan dan pemilih Jokowi JK, dan mayoritas masyarakat sudah bisa bernafas lega karena KPU menolak seluruh gugatan Prabowo Hatta yang ditujukan kepada KPU di Mahkamah Konstitusi.  Kini telah ada kepastian hukum untuk pemerintahan Jokowi JK, namun masih ada beberapa kegiatan politik yang harus dilakukan, khususnya oleh Jokowi, yaitu apakah proses mundurnya Jokowi sebagai gubernur DKI akan mulus di sidang DPRD Jakarta? Begitu pula pelantikan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden akan berjalan lancar di DPR/MPR? Harus diakui, masih ada pihak-pihak yang belum "legowo" atau rela jika Jokowi menjadi presiden RI ke 7. Sampai artikel ini ditulis, ancaman pihak Prabowo untuk membuat gugatan atau tuntutan ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memang belum dilaksanakan. Entah bukti apa yang akan diajukan oleh Prabowo

MK tolak seluruh gugatan Prabowo. Image: indonesiasatukompas.com Pada 22 Juli 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo atau Jokowi sebagai Presiden terpilih, dan ditetapkan pula Jusuf Kalla atau JK sebagai Wakil Presiden terpilih untuk masa jabatan 2014 - 2015. Meskipun demikian Prabowo Subianto dan kubunya tidak puas, lalu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) supaya keputusan KPU dibatalkan, dan memohon supaya Prabowo - Hatta yang ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, namun pada sidang terakhir MK memutuskan KPU tidak terbukti melakukan kecurangan pemilihan umum presiden secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).  Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta. Image: suara.com MK tolak seluruh gugatan Prabowo. Dengan keputusan ini, Jokowi JK tetap sah sebagai presiden dan wakil presiden. MK pada hari Kamis, 21 Agustus 2014 telah membuat keputusan yang bijaksana untuk proses demokrasi di Indonesia.  MK juga tidak menemukan adanya

Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) dipaksa lahir pada kesibukan rakyat Indonesia untuk mengikuti kampanye pilpres 2014. UU MD3 ini bukan hanya ditolak oleh PDIP, juga oleh DPD, Kejaksaan Agung dan KPK. Presiden Jokowi pun akan direpotkan oleh Undang-undang ini karena akan dibuat sibuk hanya untuk membaca surat permohonan KPK supaya bisa memeriksa anggota DPR yang terlibat atau disangka atau untuk menjadi saksi pada kasus korupsi. Apakah ini cara sebagian besar anggota DPR yang ingin menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia?  Abraham Samat, Jokowi dan Ahok siap berantas korupsi. Image:metro.news.viva.co.id  Pada era reformasi kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ditelikung Poros Tengah yang dimotori Amien Rais, sehingga Megawati Megawati Sukarno Putri "digagalkan" untuk menjadi Presiden untuk menggantikan BJ Habibie. Kelihaian Amien Rais untuk merayu beberapa partai dan tokoh politik lainnya supaya Megawati tidak otomatis menjadi p

Jokowi JK di atas kapal phinisi Buana Setia usai pidato kemenangan. Image: jurnalmaritim.com Di era Presiden Sukarno, Indonesia memiliki banyak kapal selam dan kapal perang untuk menjaga lautan, karena banyak pulau di Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, sehingga kehadiran kapal perang atau kapal laut menjadi sangat penting dari sisi kedaulatan.  Namun, menjaga lautan Indonesia bukan hanya untuk menjaga kedaulatan negara, atau hanya bisa dilihat dari sisi pertahanan belaka, melainkan bagaimana potensi samudra atau lautan Indonesia bisa memberikan kontribusi kemakmuran yang lebih besar bagi rakyat Indonesia, maka Jokowi siap membangun maritim Indonesia dalam berbagai bidang. Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.  Kekayaan laut dan pantai Indonesia yang panjang berpotensi untuk membuat Indonesia lebih sejahtera. Karena itulah maritim Indonesia harus dibangun dari semua sisi, sehingga sangat masuk akal Jokowi memilih Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakart

Kesempatan emas bagi Prabowo untuk menjadi politikus yang berjiwa seorang negarawan ternyata disia-siakan. Dia mengejutkan masyarakat Indonesia dan dunia dengan mengundurkan diri dari proses Pilpres 2014. Kenapa tim hukumnya tidak punya argumen yang lebih baik dan sesuai undang-undang, misalnya memberikan kesempatan kepada KPU untuk mengumumkan siapa pemenang pemilu presiden - lalu setelah pengumuman itu Prabowo menolak hasil rekapitulasi resmi KPU?  Jokowi JK, Presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Image: seruu.com Jokowi pun telah ditetapkan sebagai Presiden terpilih, begitu pula Jusuf Kalla untuk kedua kalinya sebagai wakil presiden, kali ini mendampingi Jokowi dari 2014 sampai 2019.  Ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memproses penghitungan suara untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Prabowo Subianto capres nomor urut nomor 1, namun tanpa didampingi oleh cawapres Hatta Rajasa - Prabowo menyatakan menarik diri dari proses pemilihan Presiden 2014. Pernyataan Prab

Jokowi JK pemimpin baru dengan "Salam 3 Jari". Image: nasional.kompas.com  Pada 22 Juli 2014, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Jokowi JK sebagai presiden baru untuk memimpin Indonesia dari 2014 - 2019. Setelah lebaran, Jokowi akan mundur sebagai Gubernur DKI, maka Ahok akan lebih cepat dilantik sebagai Gubernur Jakarta. Pada pidato kemenangannya di geladak kapal pinisi "Hati Buana Setia", di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Jokowi meminta seluruh rakyat Indonesia untuk "Gerak Bersama" membangun Indonesia. Pidato tersebut diakhiri dengan Salam Tiga Jari sebagai simbol "Persatuan Indonesia". Indonesia kini telah punya presiden baru yang ke 7, dan akan dilantik pada 20 Oktober 2014 untuk menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.   Joko Widodo atau Jokowi adalah gubernur pertama Indonesia yang dicalonkan sebuah partai besar sebagai capres RI untuk menjadi RI 1 ke 7, dan Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK), mantan Wapres di era pemer