KPK tanpa boleh menyadap apa kata dunia?
Menjelang akhir 2015, DPR belum berhenti heboh - setelah Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR, dan kini pindah kursi sebagai ketua Fraksi Partai Golkar, ternyata KPK pun bisa berubah nasib akibat dari diprosesnya RUU KPK. Ada peluang besar KPK akan menjadi penegak hukum tanpa menyadap atau dibatasi cara penyadapannya. Akibatnya KPK akan sulit melakukan OTT alias operasi tangkap tangan yang selama ini menjadi andalan komisi anti rasuah itu untuk menangkap calon tersangka korupsi, khususnya kasus penyuapan yang berpotensi merugikan negara. Jika Jokowi ingin KPK diperkuat, maka masih menjadi tanda tanya besar, apakah DPR juga akan dengan legowo ikut memperkuat KPK. Presiden Jokowi telah meminta DPR untuk mengundang aktivis anti korupsi, para ahli hukum dan mendengar suara masyarakat yang ingin KPK diperkuat, sehingga bisa semakin efektif dalam upaya pemberantasan korupsi termasuk penindakan secara hukum, bukan hanya melakukan pencegahan saja. Johan Budi dan Busyro M