Indonesiana / All About Indonesia

  Ganjar Pranowo & Mahfud MD siap tempur berduet sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran? (Image: rri.co.id) Sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan pasca reformasi 1998, pada 2024 untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung. Indonesia sah sebagai negara demokratis yang menjalankan sistem dan hukum tata negara yang menganut demokrasi langsug. Bahwa para pejabat publik dari Presiden dan wapres, para kepala daerah, begitu pula para anggota DPR RI dan DPR dipilih langsung oleh rakyat.   Seperti India, Amerika Serikat, Australia, Inggris dan banyak negara lainnya yang menganut sistem pemilihan umum secara langsung, maka selalu akan ada oposisi, bahkan ada cabinet bayangan. Sementara itu, Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, Bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden menginginkan adanya koalisi besar, bahkan ada gagasan untuk membentuk Presidential Club, dengan maksud para mantan presiden bisa bertemu secara r

  Prinsip etika dan moral dalam urusan politik dan hukum, khususnya hukum tata negara dan kaitannya dengan konstitusi mulai menjadi bahan perbincangan dan perdebatan di Indonesia setelah terjadi pemilihan umum 2024. Perhatian para pakar hukum tata negara dan pengamat politik tertuju secara spesifik pada proses pemilihan presiden atau Pilpres 2024.  Persoalan etika dan moral dalam praktek kenegaraan dan hukum maupun politik adalah praktek universal di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang menganut sistem demokrasi.  Pasca reformasi, terutama dalam proses pemilihan umum 2024, Indonesia mendapat perhatian penting dari seluruh dunia, khususnya dalam pelaksanaan pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden antara pasangan calon Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.  Apakah pelaksanaan demokrasi sudah tepat terutama pasca reformasi 1998 & kenapa menjadi bahan perdebatan pada 2024? (suaradewata.com) Pertany

 Debat Cawapres 2024: Bisakah Pengaruhi Pilihan Pemilih?  Mampukah Gibran, Mahfud MD atau Cak Imin menaikkan elektabilitas pasangannya atau diri mereka sendiri melalui debat hari Jumat, 22 Desember 2023, yang bertepatan dengan Hari Ibu ini? Debat antar calon wakil presiden (cawapres) 2024 yang digelar pada Jumat, 22 Desember 2023, menjadi salah satu momentum penting dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Debat ini menjadi ajang bagi tiga cawapres, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang merupakan cawapres dari Prabowo Subianto; Mahfud MD, pasangan dari Ganjar Pranowo, dan Cak Imin pasangan Anies Baswedan.    Debat yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta  berlangsung selama dua jam dan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama membahas tema ekonomi, sedangkan sesi kedua membahas tema pembangunan berkelanjutan.   Dalam sesi pertama, ketiga cawapres membahas berbagai isu ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, dan UMKM. Gibran mengemukakan bahwa pertumbuhan ekon

 Para pendukung Ganjar Pranowo kini sudah lega karena idola mereka sudah resmi dideklarasikan oleh Megawati Sukarnoputri, Ketum PDI Perjuangan sebagai bakal Capres 2024. Presiden Jokowi juga menyaksikan acara yang diselenggarakan di Istana Batutulis, Bogor.  Deklarasi yang terjadi tepat pada Hari Kartini tersebut sempat menimbulkan spekulasi, bahwa itu akan menjadi momen untuk mengumumkan Puan Maharani sebagai Capres, ternyata hal itu tidak terjadi.  Menurut pengamat politik, pilihan Hari Kartini yang berbarengan pula dengan suasana Bulan Ramadan dan Idul Fitri justru merupakan strategi jitu, karena ada cuti bersama dan silahturahmi halal bihalal, Ganjar Pranowo menjadi bahan perbincangan, bukan lagi hanya pertanyaan kapan nikah untuk anggota keluarga yang masih bujangan seperti pada silahturahmi tahun-tahun sebelumnya.  Ganjar Pranowo mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Presiden Jokowi setelah Sholat Ied di Masjid Sheik Zayed di Solo (Image: suara.com) Strategi selanjutnya

Pemerintah akhirnya menggolongkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai gerombolan teroris. Meskipun ada pihak yang tidak setuju dengan keputusan penting ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap teguh dengan keputusan tersebut. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) telah memastikan bahwa penindakan hukum yang akan diberlakukan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018. Mahfud MD, Menko Polhukan (kesatu.co) UU Nomor 5 Tahun 2018 tersebut adalah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebagaimana dilaporkan oleh situs berita online cnnindonesia.com (3/5/2021) Mahfud MD menegaskan bahwa, "Hukumnya ya Undang-undang nomor 5 tahun 2018 itu kan jelas mengatakan setiap orang yang merencanakan, menggerakan dan mengorganisasikan terorisme itu adalah teroris," Menurut Mahfud MD yang juga pernah menjadi Menteri Pertahanan ini menyatakan

Setelah sempat menjadi perbincangan hangat di media mainstream seperti televisi nasional, media online dan obrolan seru di media sosial, akhirnya Mahfud MD Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) merespons kritik Jusuf Kalla (JK) tentang bagaimana cara kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo agar tidak dipolisikan.  Dalam tanggapannya yang diterima melalui siaran video yang diterima CNNIndonesia.com pada 14 Februari 2021, Mahfud MD mengatakan bahwa,  "Kita juga tak bisa menghalangi orang mau melapor, melapor itu kan hak rakyat. Bukan pemerintah yang melapor,"  Mahfud MD bersama Jusuf Kalla dan Rhoma Irama pada sebuah acara beberapa tahun lalu (kabar24.bisnis.com) Kemudian Mahfud MD menyinggung laporan salah satu keluarga JK ke polisi terkait pencemaran nama baik. Sebagaimana dilaporkan CNNIndonesia.com (14/2/2021) Mahfud MD yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan ini juga menyatakan bahwa,  "Bahkan keluarga Pak JK juga melapor ke poli

Terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai banyak kritik dari pengamat, warganet dan pegiat anti korupsi. Berbeda dengan pendapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menilai KPK di bawah Firli Bahuri di tahun pertama menunjukkan prestasi lebih baik dibandingkan jaman Agus Raharjo CS. Bahkan Mahfud MD mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Gusdur ini menantang Indonesia Corruption Watch ( ICW) untuk melakukan penelitian tentang perbandingan kinerja pimpinan KPK pada tahun pertama. Situs berita nasional.sindonews.com (28/12/2020) melaporkan tentang sikap Mahfud MD tentang KPK ini. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian bercerita, bahwa jika KPK lemah pasti pemerintah yang disalahkan padahal KPK merupakan lembaga independen seperti halnya KPU, MK, Komnas HAM dan institusi lainnya.  Mahfud MD bersama Ketua KPK Firli Bahuri di Kantor Menkopohukam (republika.co.id) Lalu Mahfud MD mene

Apakah sudah waktunya membuat teori dan berwacana untuk relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)? Apalagi jika wacana itu diutarakan oleh pejabat di negeri +62 ini. Lagi pula ada beberapa kota dan kabupaten yang baru saja mulai memberlakukan PSBB.  Sesekali perlukah kunci mulut? (ipethicslaw.com) Sebagaimana diketahui Presiden Jokowi tidak setuju ada lock down di Indonesia karena negara ini memang berbeda kondisi geografis, adat dan budayanya. Belum lagi kalau dikaitkan dengan dampak buruk pada pergerakan ekonomi jika ada lock down .  Preside Joko Widodo memilih PSBB yang hanya bisa diakukan di daerah-daerah yang memang sangat penting melakukan PSBB seperti Jakarta dan sekitarnya. PSBB adalah sebuah kebijakan jalan tengah yang diambil pemerintah pusat agar tidak terjadi masalah besar sebagaimana pernah terjadi di India.  Rudi S. Kamri bersama Cilla aktivis Budaya Nusantara pada sebuah event penting pada 2019 (New Inspiration Channel) Rudi S. Kamri yang j

Anies Baswedan dan Jokowi. Image: harianjambi.com Anies Baswedan resmi mendukung pasangan Joko Widodo-Mohammad Jusuf Kalla. Hal itu disampaikan Jokowi di Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Menteng, Jakarta Pusat, pada tanggal 22 Mei 2014. Dukungan Anies, mantan peserta konvensi Partai Demokrat itu secara resmi telah bergabung di Tim Sukses Jokowi JK bersama Tjahjo Kumolo. Anies Baswedan adalah pemuda Indonesia yang punya gagasan besar tentang kemajuan Indonesia, hal ini dibuktikan dengan gerakan Indonesia Mengajar dan Turun Tangan, dan punya kepedulian tinggi pada masalah bangsa, khususnya di bidang pendidikan. Masuknya Anies, rektor Universitas Paramadina ini sangat tepat menjadi bagian dari Tim Sukses pemenangan Jokowi JK.  Rhoma Irama, Mahfud MD dan Ahmad Dhani. Image: rimanews.com/ Masuknya Anies untuk mendukung Jokowi diikuti pula oleh Dahlan Iskan, Menteri BUMN yang juga peserta konvensi Partai Demokrat. Dukungan lain menyusul dari berbagai piha

Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan. I mage: rmol.co Berbekal nomor dua sebagai peraih suara pada pileg 2014 lalu tidak membuat Golkar mudah untuk menawarkan ARB alias Ical sebagai capres 2014 kepada partai-partai lainnya. Entah bagaimana cara Ical dan petinggi Golkar dalam berdiplomasi, sehingga semua pertemuan tidak mebuahkan hasil, sampai akhirnya pada detik-detik terakhir menyerahkan diri kepada Prabowo, dan Ical mendapat hadiah hiburan dari Ical. Fadel dan Ical. Image: tribunnews.com Ternyata para jendral purnawiran seperti Luhut Panjaitan ( Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar)   lebih senang jika Golkar bergabung dengan Poros Jokowi, begitu pula banyak kader Golkar lainnya. Akibatnya setelah deklarasi Poros Gerindra bersama Golkar dan partai lain dalam Poros Tenda Besar mendukung Capres Prabowo dan Cawapres Hatta Rajasa, Letjen (Purnawirahan) Luhut Panjaitan dan beberapa jendral purnawiran lainnya pun menyatakan dukungan kepada Jokowi - JK. Pada wawancara Fadel

Puan Maharani bersabarlah. Image: tribunnews.com Tanggal 20 Mei 2014, ketika perayaan Kebangkitan Nasional Joko Wi akan umumkan calon wapres untuk bertarung dengan pasangan capres lainnya pada pilpres 2014. Ada wacana di internal PDI Perjuangan alternatif cawapres adalah Puan Maharani selain Jusuf Kala, Abraham Samad dan Mahfud MD. Jika benar Puan Maharani, puteri dari sang ketua umum PDI P, Megawati Sukarno Putri, akan dipastikan menjadi cawapres untuk Joko Wi, maka akan menjadi berita yang kurang elok. Meskipun PKB atau Partai Nasdem tidak keberatan, tentu kurang kondusif bagi Joko Wi dan PDI P itu sendiri. Puan akan jadi titik lemah pencapresan Joko Wi. Dalam hal ini, Puan harus bersabar dan konsentrasi saja mengurus partai dan menjadi anggota DPR yang lebih lugas daripada sebelumnya. Puan magang di kabinet saja. Image: solopos.com Barangkali masyarakat pemilih akan lebih menerima jika Puan Maharani didapuk menjadi anggota kabinet, sebagai menteri dalam pemerintahan Joko W

Video Maladewa, ARB, Teddy Bear dan Zalianty bersaudara. Image: sayangi.com Warga Negara Indonesia di Tiongkok, pada Minggu pagi, 30 Maret mulai mendatangani kantor perwakilan RI di beberapa wilayah di negara itu untuk menyalurkan aspirasi politiknya pada Pemilu Legislatif 2014, dan warga Indonesia di Timur Tengah juga akan lebih awal mencoblos daripada di Indonesia. WNI di Timur Tengah akan mencoblos pada tanggal 4 April 2014.  Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah WNI di luar negeri juga punya perhatian untuk mengenal rekam jejak para calon legislator yang diharapkan ikut untuk memperjuangkan nasib WNI di luar negeri, khususnya para TKI atau pekerja Indonesia di manca negara, apalagi begitu banyak berita buruk tentang perlakuan buruk atau kejam dari para majikan di Arab Saudi, Malaysia dan negara lainnya. Para pahlawan devisa itu masih belum semua bernasib baik, sehingga para anggota DPR terpilih diharapkan bisa berjuang lebih keras untuk perbaikan nasib mereka. Gaya Rh