Indonesiana / All About Indonesia

Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) dipaksa lahir pada kesibukan rakyat Indonesia untuk mengikuti kampanye pilpres 2014. UU MD3 ini bukan hanya ditolak oleh PDIP, juga oleh DPD, Kejaksaan Agung dan KPK. Presiden Jokowi pun akan direpotkan oleh Undang-undang ini karena akan dibuat sibuk hanya untuk membaca surat permohonan KPK supaya bisa memeriksa anggota DPR yang terlibat atau disangka atau untuk menjadi saksi pada kasus korupsi. Apakah ini cara sebagian besar anggota DPR yang ingin menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia?  Abraham Samat, Jokowi dan Ahok siap berantas korupsi. Image:metro.news.viva.co.id  Pada era reformasi kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ditelikung Poros Tengah yang dimotori Amien Rais, sehingga Megawati Megawati Sukarno Putri "digagalkan" untuk menjadi Presiden untuk menggantikan BJ Habibie. Kelihaian Amien Rais untuk merayu beberapa partai dan tokoh politik lainnya supaya Megawati tidak otomatis menjadi p

Kejanggalan gugatan Prabowo-Hatta di MK. Image: kaskus.co.id Menjadi tim kuasa hukum untuk kasus besar atau kecil, seorang pengacara apalagi tim pengacara yang beranggotakan lebih dari 50 orang seharusnya bisa lebih cermat ketika mengajukan gugatan atau menangani sebuah perkara.  Ternyata jumlah advokat atau pengacara yang banyak tidak menjamin surat gugatan akan tertulis atau tersusun dengan rapi, tepat dan benar. Hal ini terbukti pada gugatan Prabowo-Hatta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim pengacara menyalahkan kalkulator sebagai biang kerok kejanggalan pada berkas gugatan Prabowo-Hatta tersebut. Contoh kalkulator rusak. Image: edplace.com Kecerobohan para pengacara ini diungkapkan oleh berbagai media, termasuk media online seperti kompas.com . Media ini menulis sebagai berikut, Anggota tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Maqdir Ismail, menilai kesalahan dalam isi dokumen gugatan ke Ma

Prabowo orasi di depan gedung MK. Image: jpnn.com Meskipun telah diajak buka puasa bersama oleh Presiden SBY, ternyata Prabowo tetap "kekeuh" tidak mau "legowo" untuk menghormati proses rekapitulasi perhitungan suara di KPU, bahkan Prabowo berpidato di Rumah Polonia dan melepaskan kegalauannya, namun tanpa didampingi sang cawapres Hatta Rajasa - sebagai puncaknya Prabowo mengirim video ke Youtube yang pada dasarnya berisi keluh kesah Prabowo merasa tidak dihargai sebagai seorang "pejuang yang siap mati" untuk Indonesia di kala masih prajurit TNI, juga ada sindirian tentang pejabat yang "dibeli" dalam kaitan proses pilpres, dan tentu saja tudingan Prabowo tentang kecurangan pada proses rekapitulasi di KPU, sehingga akhirnya Prabowo secara resmi menggugat KPU di Mahkamah Konstitusi (MK), pada malam hari, Jumat, 25 Juli 2014, sehingga staff dan pimpinan MK tidak bisa berbuka puasa di rumah mereka masing-masing. Apa tanggapan anda tentang video b

Di tengah ancaman kubu Prabowo Subianto "capres nomor urut 1" untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena Prabowo "menemukan" kecurangan yang masif pada pilpres, bahkan tim Prabowo menuduh ada campur tangan pihak asing pada proses pilpres, dan membuat repot Kedutaan Korea Selatan untuk meminta klarifikasi ke rumah Polonia, di mana tim pemenangan Prabowo bermaskas, - namun baik para pengamat maupun masyarakat telah mulai membahas kabinet Jokowi JK.  Zaken kabinet di jaman Presiden Sukarno. Image: gema-nurani.com Belum sehari KPU menetapkan Jokowi JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih para pengamat dan media telah heboh bagaimana kabinet Jokowi JK, apa nama kabinetnya dengan berbagai dugaan dan analisanya. Jika kita ingat pada awal Jokowi JK sibuk untuk mencari teman "koalisi" di kala jelang pilpres, Jokowi menolak istilah koalisi. Jokowi lebih suka menggunakan istilah kerjasama untuk mendukung pemenangannya sebagai presiden.

Jokowi JK di atas kapal phinisi Buana Setia usai pidato kemenangan. Image: jurnalmaritim.com Di era Presiden Sukarno, Indonesia memiliki banyak kapal selam dan kapal perang untuk menjaga lautan, karena banyak pulau di Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, sehingga kehadiran kapal perang atau kapal laut menjadi sangat penting dari sisi kedaulatan.  Namun, menjaga lautan Indonesia bukan hanya untuk menjaga kedaulatan negara, atau hanya bisa dilihat dari sisi pertahanan belaka, melainkan bagaimana potensi samudra atau lautan Indonesia bisa memberikan kontribusi kemakmuran yang lebih besar bagi rakyat Indonesia, maka Jokowi siap membangun maritim Indonesia dalam berbagai bidang. Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.  Kekayaan laut dan pantai Indonesia yang panjang berpotensi untuk membuat Indonesia lebih sejahtera. Karena itulah maritim Indonesia harus dibangun dari semua sisi, sehingga sangat masuk akal Jokowi memilih Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakart

Kesempatan emas bagi Prabowo untuk menjadi politikus yang berjiwa seorang negarawan ternyata disia-siakan. Dia mengejutkan masyarakat Indonesia dan dunia dengan mengundurkan diri dari proses Pilpres 2014. Kenapa tim hukumnya tidak punya argumen yang lebih baik dan sesuai undang-undang, misalnya memberikan kesempatan kepada KPU untuk mengumumkan siapa pemenang pemilu presiden - lalu setelah pengumuman itu Prabowo menolak hasil rekapitulasi resmi KPU?  Jokowi JK, Presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Image: seruu.com Jokowi pun telah ditetapkan sebagai Presiden terpilih, begitu pula Jusuf Kalla untuk kedua kalinya sebagai wakil presiden, kali ini mendampingi Jokowi dari 2014 sampai 2019.  Ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memproses penghitungan suara untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Prabowo Subianto capres nomor urut nomor 1, namun tanpa didampingi oleh cawapres Hatta Rajasa - Prabowo menyatakan menarik diri dari proses pemilihan Presiden 2014. Pernyataan Prab

Jokowi JK pemimpin baru dengan "Salam 3 Jari". Image: nasional.kompas.com  Pada 22 Juli 2014, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Jokowi JK sebagai presiden baru untuk memimpin Indonesia dari 2014 - 2019. Setelah lebaran, Jokowi akan mundur sebagai Gubernur DKI, maka Ahok akan lebih cepat dilantik sebagai Gubernur Jakarta. Pada pidato kemenangannya di geladak kapal pinisi "Hati Buana Setia", di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Jokowi meminta seluruh rakyat Indonesia untuk "Gerak Bersama" membangun Indonesia. Pidato tersebut diakhiri dengan Salam Tiga Jari sebagai simbol "Persatuan Indonesia". Indonesia kini telah punya presiden baru yang ke 7, dan akan dilantik pada 20 Oktober 2014 untuk menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.   Joko Widodo atau Jokowi adalah gubernur pertama Indonesia yang dicalonkan sebuah partai besar sebagai capres RI untuk menjadi RI 1 ke 7, dan Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK), mantan Wapres di era pemer

Indonesia telah menyelesaikan pilpres 2014 dengan lancar, dan kita akan punya presiden dan wakil presiden baru, bahkan negarawan baru, yaitu capres dan cawapres yang siap menang dan siap menerima kekalahan dengan legowo.  Prabowo menyalami Jokowi. Image: iberita.com Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan pemenang pemilihan presiden pada 22 Juli 2014. Berdasarkan Quick Count dan Real Count, suara Jokowi JK lebih unggul daripada suara capres nomor urut 1, Prabowo Subianto - Hatta Rajasa.  Ada kekhawatiran akan ada sekelompok orang dalam jumlah besar akan berkumpul di kantor KPU Jakarta dengan alasan untuk "mengamankan" KPU. Sementara itu Jokowi telah berseru supaya para relawan, pendukung dan simpatisan capres nomor urut 2 ini supaya melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Tinggalkan Atribut No 2 2. Jangan Turun Ke Jalan. 3. Rekonsiliasi Pasca-Pilpres. Seruan simpatik tersebut sejalan dengan himbauan berbagai kalangan supaya semua pihak dari kedua capres su

Di tengah penolakan hasil quick count yang kredibel atas kemenangan Jokowi JK dari kubu Prabowo Hatta, sangat wajar bila hasil pencoblosan pada pilpres 9 Juli 2014 memang sangat wajar untuk dikawal sampai dihitung resmi olah KPU.  Jokowi JK menuju kemenangan. Image: indonesia-baru.liputan6.com Berdasarkan hasil hitung cepat (Quick Count) yang menjalankan penghitungan cepat berdasarkan integritas dan kredibilitas yang baik, dan sesuai standar ilmiah ternyata menunjukkan kemenangan untuk pasangan capres cawapres Jokowi JK.  Di hadapan ribuan pendukungnya Jokowi mengumumkan kemenangan Jokowi JK di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada 9 Juli 2014 dengan menyebutkan hasil dari berbagai lembaga survey tersebut. Jokowi juga mengucapkan banyak terimakasih kepada para relawan, kader, dan simpatisan. Jokowi pun menyatakan bahwa kemenganan pada pencoblosan pilpres 2014 ini sebagai kemenangan seluruh rakyat Indonesia, bahkan Jokowi juga memuji media dan SBY yang telah mengawal pilpres 2014 ini d

Bimbo dengan lagu religi yang sejuk. Image: antaranews.com Abdee Slank mengatakan, bahwa konser Salam Dua Jari menyatukan perbedaan. Gelora Bung Karno telah dipenuhi puluhan ribu masyarakat untuk menyaksikan konser dengan semangat untuk melihat perubahan setelah Pilpres 9 Juli 2014.  Ribuan masyarakat hadir pada istighosah kubro alias doa bersama di Parkir Timur Senayan, Jakarta,   pada Jumat, 4 Juli 2014. Acara ini juga   diselenggarakan serentak di Jakarta, Lampung, Medan, Makasar, dan Banyumas. Rencananya penutupan akan diadakan di Surabaya pada hari Sabtu, 5 Juli 2014. Istigosah yang dimeriahkan pula dengan penampilan musik religi yang sejuk oleh group BIMBO yang legendaris, dan tentu saja dihadiri oleh para ulama, para habib, kiyai, juru bicara Akbar Faisal, dan mantan ketua umum pengurus besar Nadatul Ulama (PBNU) KH. Hasyim Muzadi. Istighosah Kubro ini bertemakan "Doa untuk Indonesia".   Prof. Quraish Shihab doakan Jokowi JK. Image :  microsite.metrotvne

Surat Suara Pilpres 2014. I mage: Istimewa Ada indikasi kuat tentang terjadinya kecurangan pada Pilpres 9 Juli 2014, bahkan bisa terjadi intimidasi. Apakah para saksi dan relawan siap mengamankan surat suara di Indonesia, bahkan di luar negeri?  Setelah kampanye dan lima kali debat capres dan cawapres dalam rangka pilpres 2014, maka ujungnya adalah pencoblosan pada 9 Juli 2014. Banyak pengamat dan pemantau pemilu yang mengkhawatirkan terjadinya intimidasi kepada para calon pemilih. Politik uang juga seperti serangan fajar ditengarai masih akan terjadi, terutama di kota kecil, di pedesaan dan daerah-daerah terpencil.  Jika kampanye hitam atau kampanye negatif bisa diantisipasi dan ditanggulangi melalui klarifikasi atau pelaporan ke pihak BAWASLU atau POLRI, maka yang sulit dicermati adalah kecurangan pada proses rekapitulasi surat suara, terutama di tingkat kelurahan dan kecamatan, apalagi di daerah yang jauh dari kota besar.  Kekhawatiran tersebut sangat beralasan karena berb

SBY diapit Prabowo dan Hatta. Image: tempo.co Akhirnya Partai Demokrat membatalkan niatnya netral, dan dukung Prabowo pada Pilpres 2014. Kenapa Partai Demokrat (PD) tidak berani beroposisi? Apakah PD juga lebih senang pada kekuasaan?  Berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berani mengambil sikap tegas untuk oposisi pada dua kali pemerintahan SBY, akhirnya "pertahanan netral" Partai Demokrat runtuh, dan memihak Capres nomor urut 1, Prabowo - Hatta. Partai Demokrat bergabung dengan kubu Prabowo menjelang pencoblosan 9 Juli 2014 - menyusul koalisi lainnya Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang mendukung Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014. A hmad Dhani,  Heinrich Luitpold Himmler, Queen. Image:   uniqpost.com Kita masih ingat, setelah pemaparan visi misi pasangan Prabowo-Hatta, Demokrat tetap menyatakan netral, tetap