Indonesiana / All About Indonesia

Ironi Sang Merah Putih di tengah lumpur Lapindo. Image: merdeka.com Jika anda membaca harian Kompas tertanggal 12 April 2014 pada halaman 23, ada berita dengan judul "Pemerintah Harus Memaksa Lapindo " dengan sub judul "Ganti Rugi yang Belum Dibayar Rp 1,256 Triliun ". Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan wakilnya sudah "lelah" meminta PT. Lapindo Berantas Inc supaya segera membayar ganti rugi korban lapindo, sehingga akhirnya Soekarwo meminta pemerintah pusat agar segera membayar ganti rugi kepada korban lumpur di wilayah peta area terdampak. Ini sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, negara harus memberikan kepastian kerugian korban lumpur lapindo dapat dilunasi. Derita korban lumpur Lapindo. Image: lensaindonesia.com Jika SBY ingin meninggalkan tinta emas di akhir masa jabatannya, kini saatnya SBY presiden terpilih 2 kali pemilu ini bisa menunjukkan bahwa Jendral Purnawirawan TNI ini bisa tegas memerintahkan pemilik Lapindo untuk membayar ganti rug

AM dengan seragam tahan KPK. Image: berita.plasa.msn.com Mahkamah Konstitusi, yang konon merupakan lembaga peradilan tertinggi terhormat dan termodern di Asia Tenggara kena getah pahit setelah ketuanya yang bernama Akil Mochtar tertangkap tangan oleh KPK karena dugaan kasus suap. Jika sengketa pemilu dan pilkada diputuskan dengan suap, alangkah ternodanya demokrasi di Indonesia. Money talk. Ada uang, maka bisa sukses menjadi bupati, walikota, bupati, gubernur, bahkan kalau ada sengketa pada pemilihan umum presiden. Lalu, rakyat dipimpin oleh pemimpin yang telah menyuap, maka bisa dipastikan sang pemimpin pun akan mudah untuk disuap setelah nanti berkuasa.