Indonesiana / All About Indonesia

 Tim hukum pasangan calon alon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) terancam gagal menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ternyata pada pasal 158 hurup C Undang-undang tentang Pilkada disebutkan bahwa bagi peserta pemilihan gubernur di provinsi dengan  jumlah penduduk 6-12 juta jiwa bisa mengajukan gugatan jika perbedaan total suara sah hasil penghitungan oleh KPU provinsi maksimal satu persen. Sebagaimana telah diumumkan oleh KPUD Jakarta, selisih suara RIDO dengan Pramono Anung-Rano Karno 'Si Doel' atau sering disebut Mas Pram Bang Doel, ternyata selisih suara terpaut sekitar 10 persen. Pasangan calon Pramono-Rano dengan 2.183.239 suara (50,07 persen), sedangkan Ridwan Kamil Suswono alias RIDO mendapat 1.718.160 atau 39,40 persen.  Momen Ridwan Kamil bertemu Pramono Anung dan Rano Karno alias Si Doel (Image: metro.sindonews.com) Menurut laporan berita online CNNIndonesia.com (11/12/2024), pada Pilgu...

Ironi Sang Merah Putih di tengah lumpur Lapindo. Image: merdeka.com Jika anda membaca harian Kompas tertanggal 12 April 2014 pada halaman 23, ada berita dengan judul "Pemerintah Harus Memaksa Lapindo " dengan sub judul "Ganti Rugi yang Belum Dibayar Rp 1,256 Triliun ". Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan wakilnya sudah "lelah" meminta PT. Lapindo Berantas Inc supaya segera membayar ganti rugi korban lapindo, sehingga akhirnya Soekarwo meminta pemerintah pusat agar segera membayar ganti rugi kepada korban lumpur di wilayah peta area terdampak. Ini sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, negara harus memberikan kepastian kerugian korban lumpur lapindo dapat dilunasi. Derita korban lumpur Lapindo. Image: lensaindonesia.com Jika SBY ingin meninggalkan tinta emas di akhir masa jabatannya, kini saatnya SBY presiden terpilih 2 kali pemilu ini bisa menunjukkan bahwa Jendral Purnawirawan TNI ini bisa tegas memerintahkan pemilik Lapindo untuk membayar ganti rug...

AM dengan seragam tahan KPK. Image: berita.plasa.msn.com Mahkamah Konstitusi, yang konon merupakan lembaga peradilan tertinggi terhormat dan termodern di Asia Tenggara kena getah pahit setelah ketuanya yang bernama Akil Mochtar tertangkap tangan oleh KPK karena dugaan kasus suap. Jika sengketa pemilu dan pilkada diputuskan dengan suap, alangkah ternodanya demokrasi di Indonesia. Money talk. Ada uang, maka bisa sukses menjadi bupati, walikota, bupati, gubernur, bahkan kalau ada sengketa pada pemilihan umum presiden. Lalu, rakyat dipimpin oleh pemimpin yang telah menyuap, maka bisa dipastikan sang pemimpin pun akan mudah untuk disuap setelah nanti berkuasa.