Indonesiana / All About Indonesia

Jika terbukti wanprestasi terkait balapan mobil listrik Formula E, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpotensi digugat melalui pengadilan Arbitrase Internasional. Hal ini terungkap pada laporan Dinas Pemuda & Olahraga (Dispora) DKI Jakarta kepada Anies Baswedan, gubernur yang menandatangani penyelenggaraan ajang Formula E yang ditunda dan Anies ingin agar diselenggarakan pada Juni 2022.  Pada Surat tertanggal 15 Agustus 2019 tersebut Dispora DKI Jakarta mengingatkan Anies Baswedan tentang potensi wanprestasi terkait event Formula E, sehingga Pemprov DKI dapat digugat di pengadilan Arbitrase Internasional.  Menurut laporan situs berita terkenal CNNInternasional.com (14/9/2021) dalam surat tersebut Dispora DKI menyebutkan bahwa  Pemprov DKI wajib membayar biaya komitmen selama lima tahun berturut-turut. Hal itu berdasarkan hasil kajian Dispora terhadap draf nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov DKI dengan Formula E Operation (FEO) Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E. Ka

Pemerintah pusat telah memberikan dana pinjaman kepada Pemda DKI Jakarta yang disebut sebagai  Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)  sebesar Rp3,2 triliun yang ternyata digunakan oleh Gubernur Anies Baswedan untuk   pembangunan Taman Ismail Marzuki (TIM) dan Jakarta Internasional Stadium (JIS). Inilah yang dikritik oleh Gilbert Simanjuntak (Fraksi PDI Perjuangan) dan dianggap telah melukai hati rakyat, terutama masyarakat kecil yang terdampak Covid-19.  Anies Baswedan (liputan6.com) Menurut Gilbert dana pinjaman itu seharusnya digunakan untuk membantu warga yang terdampak Virus Corona. Sebagaimana dilaporkan gesuri.id (27/10/2020)  Gilbert mengatakan bahwa , "Ini sangat melukai perasaan rakyat, sedikitpun tidak ada rencana alokasi dana untuk langsung ke rakyat dari Pinjaman PEN sebesar Rp 3,265 triliun. Padahal terminologi yang digunakan adalah untuk pemulihan ekonomi," Suara.com pada 26 Oktober 2020 juga mengutip penjelasan Gilbert bahwa  Anies seharusnya memberikan modal kepada