Postingan

Menampilkan postingan dengan label MKD

Hot Topic

Heboh lagi: Setya Novanto laporkan Pemred Metro TV ke polisi

Gambar
Setelah  Setya Novanto melayangkan laporan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas sejumlah dugaan tindak pidana yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  Sudirman Said , kini giliran Pemimpin Redaksi (Pemred) Metro TV,  Putra Nababan yang dipolisikan oleh Setnov dengan tuduhan bahwa Pemred TV swasta itu telah melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan UU ITE.  Seperti dilaporkan oleh kriminalitas.com, yang menjadi dasar laporan tersebut, karena Putra Nababan dituduh memiliki kepentingan tertentu dengan menayangkan pemberitaan tentang pembelian pesawat amfibi presiden yang seolah-olah dilakukan atas lobi oleh Setnov yang terjadi beberapa waktu lalu. Padahal tugas untuk negosiasi itu merupakan wewenang dari Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu. Selain dilaporkan ke kepolisian, Setya Novanto juga mengadukan persoalan tersebut ke Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).   Razman Nasution pengacara Setya Novanto. Im

Apakah MKD bisa terbuka pada sidang dugaan pencatutan nama Presiden oleh Setya Novanto?

Gambar
Apa yang akan terjadi terhadap Setya Novanto sidang MKD tentang pencatutan nama Jokowi? Politik Indonesia memang heboh, terutama di gedung DPR. Kini MKD menghadapi tantangan besar untuk mememeriksa dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla oleh Setya Novanto yang menurut transkrip dan rekaman yang diserahkan Menteri ESDM, Sudirman Said – terdengar suara seperti Setya Novanto yang meminta saham dengan mencatut nama Jokowi dan Jusuf Kalla, dan membuat Jokowi sangat marah. Apakah MKD berani memeriksa Setya Novanto secara terbuka dan transparan seperti harapan publik? Setya Novanto dan Fadli Zon yang aktif membela Novanto. Image: beritagar.id Setelah heboh dengan keberadaan Setya Novanto, ketua DPR RI pada kampanye Donald Trump, belakangan ini Setya Novanto dilaporkan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR RI. Laporan tersebut dilengkapi dengan transkrip pembicaraan sang ketua DPR dengan petinggi Freeport di sebuah hotel. Pa

Indonesia Keren