Indonesiana / All About Indonesia

Rieke Diah Pitaloka. I mage: fokusmetro.com Kini, untuk menjadi anggota DPR tidak harus pintar, tidak harus ahli, tidak harus faham situasi apapun, dan tidak perlu hadir secara fisik dalam setiap sidang, bahkan pada saat penting untuk mengambil sebuah keputusan. Ini sangat berbahaya karena akan ada Undang-undang yang merugikan rakyat dan negara Indonesia. Apakah akan dibiarkan saja oleh rakyat, aktivis, mahasiswa dan anggota DPR lain yang masih punya hati nurani? Setelah tanda-tangan, tidak perlu ikut sidang. Image: harianterbit.com Sepertinya para elite atau sebagian politikus yang “ahli” sudah menyiapkan segalanya untuk disetujui, tanpa harus ada debat, diskusi atau musyawarah. Bagi politikus malas, dan anggota DPR yang punya urusan lain diluar entah untuk bisnis sampingan atau barangkali selingkuh, maka tanpa kehadiran fisik merupakan peluang terbaik mereka, dan tetap menerima gaji yang dikumpulkan dari pajak rakyat yang mereka wakili.  Apakah tatib ini dibuat supay

Aksi mogok kuliah mahasiswa di Hong Kong. Image: jawapos.com Perbedaan pandangan dan aspirasi antara rakyat dengan para elite partai politik (parpol) maupun para anggota DPR sering berbeda jauh satu sama lain. Para elite parpol yang tergabung pada koalisi merah putih sangat ngebet untuk mengubah PILKADA langsung untuk diambil alih oleh DPRD seperti terjadi pada era ORBA, sementara rakyat yang telah menikmati pesta demokrasi secara langsung selama hampir 10 tahun sejak reformasi 1998.  Entah mau dibawa kemana jiwa reformasi ini oleh para elite parpol (koalisi merah putih), padahal mereka telah melakukan amandemen besar-besaran pada Undang-undang Dasar 1945. Apakah akan dikembalikan sebelum amandemen?   Aksi demo tolak RUU Pilkada tidak langsung. Image: bulelengroundup.com Koalisi merah putih yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PPP, PKS dan PAN sangat semangat untuk mendukung Undang-undang PILKADA oleh DPRD, diduga karena telah kalah dalam Pilpres 9 Juli, apalagi

Jokowi bersama Tim Transisi Pemerintahan.  I mage: solopos.com Di tengah hebohnya “tolak pilkada tidak langsung” atau “pilkada oleh DPRD, Jokowi JK semakin sibuk meneliti dan memilih siapa saja yang tepat untuk menjadi menteri, sehingga belum satu pun nama calon pembantu presiden pada kabinet Jokowi JK yang diumumkan. Jokowi hanya mengumumkan postur, arsitektur dan modifikasi kementerian.  Apakah ada nama-nama yang selama ini digosipkan atau diusulkan banyak pihak yang benar-benar akan terpilih? Selain profesonal murni dan profesional Parpol, apakah ada staf atau deputi Tim Transisi  dan relawan Jokowi JK yang akan menjadi menteri pada kabinet Jokowi JK? Meskipun belum disebutkan nama-nama calon menteri kabinet Jokowi JK, namun komposisi dan struktur kabinet pemerintahan baru Jokowi JK telah diungkap. Untuk 7 kementerian penting dan strategis akan dipimpin profesional murni, artinya kementrian keuangan, ESDM, Pertanian, BUMN, Kesehatan, dan kementrian Pendidikan bukan bera

Poster "Jangan Rampok Hak Rakyat Dalam UU Pilkada . Image: news.metrotvnews.com Gelombang penolakan terhadap pemilihan kepala daerah secara tidak langsung alias Pilkada oleh DPRD semakin gencar. Para aktivis siap mengajukan gugatan atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), padahal MK belum memutuskan permohonan untuk pembatalan UU MD3. Benarkah RUU PILKADA dan UU MD 3 dirancang untuk menjegal kepemimpinan Jokoi JK? Kini rakyat bisa melihat, suara rakyat bukan lagi suara Tuhan karena suara rakyat telah dipasung oleh para elite politik di gedung DPR (koalisi merah putih) dengan pemaksaan pilkada oleh DPRD. Tagline Partai Golkar dengan kalimat "Suara rakyat adalah suara Tuhan", juga mulai lenyap. Koalisi Merah Putih sedang berdoa. Image: waspada.co.id Jika Partai Golkar yang menjadi pelopor Pilkada dilakukan kembali oleh DPRD masih bisa dimaklumi, namun kalau Partai Amanat Nasional (PAN) dimana ada Amien Rais, yang konon merupakan bapak reformasi bersama