Ahok dan Jokowi gubernur dan presiden yang anti korupsi
 |
Gubernur Ahok dan Presiden Jokowi. Image:
bandung.bisnis.com
|
 |
Ahok dan Johan Budi ketika Ahok ke KPK. Image:
news.liputan6.com
|
Ternyata banyak politisi di DPR mendesak supaya Budi Gunawan tetap dilantik oleh Jokowi sebagai Kapolri. Seementara itu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dinyatakan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Apakah status ketua dan wakil ketua KPK ini sebagai tersangka bagian dari upaya pelemahan KPK? Tentu saja para petinggi Polri dan anggota DPR membantahnya.
 |
Abraham Samad dan Bambang Widjojanto di KPK. Image:
news.metrotvnews.com
|
Kita masih ingat ketika terjadi gonjang ganjing antara Basuki Tjahaja Purnama alias BTP atau Ahok untuk secara otomatis menggantikan Jokowi, terjadilah pertentangan yang sengit antara Mohamad Taufik yang juga ingin jadi wakil gubernur DKI, juga ditambah ruwetnya hubungan Ahok dengan Haji Lulung, menyangkut tentang "dana siluman" pada APBD DKI.
Terjadilah permainan politik tingkat tinggi yang dipaksakan dengan skenario untuk menjegal Ahok untuk menjadi gubernur, yaitu ada hak angket oleh sebagian fraksi DPRD DKI. Ternyata, gonjang-ganjing ini menjadi momentum untuk mengungkap kasus korupsi USB eh UPS yang terjadi di Jakarta. Akhirnya Haji Lulung sampai Wanda Hamidah pun harus rela diperiksa oleh Bareskrim Polri.
Berbeda dengan Jokowi yang lebih kalem, maka Ahok yang dikenal ceplas-ceplos memang menjadi bahan dan alasan bagi para lawan politiknya untuk menjatuhkan Ahok. Baik Ahok maupun Jokowi sampai saat ini masih dikenal rakyat sebagai pejabat dan politisi yang punya komitmen tinggi untuk memberantas korupsi.
Setelah ditolaknya gugatan Mohamad Taufik dan kawan-kawan di PTUN, maka Ahok bisa konsentrasi penuh untuk menjalankan roda pemerintahan dengan dukungan rakyat Jakarta. Ahok juga bisa tetap tegas untuk membenahi birokrasi supaya bisa menyelamatkan uang rakyat. Begitu pula Jokowi harus didukung untuk membuat KPK bangkit dan lebih kuat.
Baik Jokowi maupun Ahok tentu tidak bisa menjadi pendekar tunggal untuk menegakkan demokrasi dan mencegah terjadinya korupsi yang kronis di Indonesia atau Jakarta. Istilah mafia dalam berbagai sendi ekonomi dan politik telah begitu kuat karena ada tokoh atau uang besar yang menjadi beking atau pelindung para mafia politik, mafia beras, mafia migas dan mafia lain-lainnya, maka Jokowi dan Ahok sangat membutuhkan dukungan dari LSM, mahasiswa, akademisi dan seluruh masyarakat untuk memberantas korupsi.
Pada tahun 2017 Jakarta akan menyelenggarakan Pilkada untuk pemilihan Gubernur dan wakil gubernur baru. Ahok sepertinya ingin melanjutkan program-program pembangunan yang selama ini dijalankan supaya lebih berhasil, dan Ahok butuh tambahan 5 tahun untuk mengantar Jakarta sebagai kota metropolitan kelas dunia. Tentu Ahok harus mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Masalahnya Ahok saat ini adalah politikus jomblo alias tanpa partai. Kenapa belum ada partai yang meminang Ahok? Apakah Ahok tidak mau diajak kompromi untuk menyenangkan sebuah partai politik?
Begitu pula Jokowi masih punya kesempatan untuk menjadi capres pada Pilpres 2019. Jika PDI Perjuangan cerdas, maka Jokowi merupakan calon yang tetap menjadi dambaan mayoritas rakyat Indonesia. Barangkali pada pilpres 2019 Jokowi bisa dipasangkan dengan Ahok sebagai cawapres. Jika ini terjadi, maka Indonesia bisa membuktikan sebagai negara yang asli menjalankan prinsip Bhineka Tunggal Ika, dan memang terbukti pula tidak ada diskriminasi suku, ras dan perbedaan agama. Apakah ada partai yang berani mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita?
Komentar