Indonesiana / All About Indonesia

Muncul wacana tentang Pilkada DKI Jakarta yang akan diselenggarakan pada bulan November 2024, kecuali UU Tentang DKI Jakarta, yang dibuat agar Gubernur Jakarta tanpa perlu Pilkada, melainkan ditunjuk langsung oleh Presiden. Namun, karena RUU tersebut belum disahkan, maka besar kemungkinan DKI Jakarta juga akan menyelenggarakan pemilihan gubernur seperti provinsi lainnya, juga kabupaten/kota lainnya.  Telah muncul nama Ridwan Kamil mantan gubernur Jawa Barat, yang sempat diisukan bakal mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres pada Pilpres 2024 untuk menghadapi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil bahkan sudah memajang baliho terkait "pencalonannya" sebagai gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.  Selain Ridwan Kamil, muncul pula nama Ahmad Sahroni, kader penting dari Partai NasDem, sampai saat ini adalah anggota DPR RI, dan pernah aktif dalam penyelenggaraan balap motor listrik Formula E ketika Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.  Dalam panggung politik In

 Anies Baswedan, sosok yang telah mencuri perhatian publik dalam perjalanan politiknya, tengah menjadi sorotan menjelang pemilihan umum presiden 2024. Dengan rekam jejaknya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Gubernur DKI Jakarta, banyak yang tertarik untuk mengevaluasi kinerja dan pengaruhnya dalam memimpin sektor pendidikan dan tata kelola ibu kota.  Selain ada peluang ada pula hambatan yang dihadapi Anies Baswedan, kontroversi yang melingkupi kasus Formula E, dan bagaimana hal-hal ini dapat mempengaruhi Anies, apalagi setelah dideklarasikan oleh Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem sebagai bakal Capres NasDem, yang diperkuat dengan dibentuknya Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS, meskipun belum jelas sampai saat ini bagaimana koalisi ini terkait masalah pencalonan pendamping Anies Baswedan sebagai bakal cawapres.  Anies Baswedan, mantan Mendikbud & eks Gubernur DKI Jakarta (Image: politik.rmol.id) Berdasarkan beberapa kritik yang telah diungkapkan terh

 Apakah pro kontra dan kontroversi balapan mobil listrik Formula E akan mempengaruhi karir politik Anies Baswedan, jika Anies benar-benar berhasil didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum sebagai Capres 2024? Selain soal program rumah DP 0 Rupiah, patung bambu, tugu sepeda, program OKE OCE, sumur resapan, maka yang selalu diingat dari Anies Baswedan pada tahun politik adalah soal pro kontra dan kontroversi balapan mobil listrik Formula E. Anies Baswedan sudah pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk dimintai keterangan tentang penyelenggaraan balapan mobil listrik tersebut, terutama tentang penggunaan anggaran Formula E.  Kontroversi itu terjadi karena Anies Baswedan ingin agar balapan tersebut digelar di Monumen Nasional atau Monas. Banyak pohon pelindung yang ditebang untuk membuat sirkuit di Monas yang merupakan cagar budaya, dan merupakan kebanggaan warga Jakarta. Kemudian Anies membatalkan Monas yang dibangun oleh Presiden Sukarno tersebut, dan memutuskan untuk

  Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta yang masa jabatannya segera berakhir akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 7 September 2022. Anies yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional pada era pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini dipangggil KPK karena terkait penyelidikan kasus korupsi penyelenggaraan Formula E, yang semula direncanakan digelar di Monumen Nasional, akhirnya dipindahkan ke Ancol dengan membangun sirkuit dalam waktu singkat.  Sementara itu news.detik.com (6/9/2022) melaporkan bahwa Anies Baswedan mengakui bahwa telah mendapat surat panggilan dari KPK. Lebih lanjut Anies menambahkan bahwa dia dipanggil untuk memberikan keterangan kepada penyidik KPK sehubungan dengan kasus korupsi tersebut.  Situs berita online nasional.kontan.co.id pada 6 September 2022 melaporkan bahwa Anies memastikan bahwa bahwa informasi yang nanti disampaikan kepada penyidik KPK akan membuat semuanya menjadi terang benderang. Anies mengungkapkan, "Insya

Balapan mobil listrik yang dikenal dengan Formula E sejak digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah ditanggapi antara pro dan kontra. Pilihan Monumen Nasional atau Monas yang merupakan cagar budaya serta icon Jakarta, yang dibangun Presiden Soekarno ini juga menjadi kontroversi. Banyak tanaman yang sudah tumbuh puluhan tahun di Monas juga dicabut demi ajang Formula E dengan alasan revitalisasi Monas.  Kontra dan pro ini berlanjut setelah dilakukan pembayaran commitment fee terhadap pemilik merek Formula E yang dilakukan di awal-awal terjadinya Covid-19. Masalah anggaran yang dinilai besar untuk ajang balapan tersebut menjadi bahan pembicaraan di media nasional baik televisi, media online maupun media sosial. Sampai akhirnya Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggunakan hak konstitusi mereka untuk mengajukan interpelasi terhadap kebijakan Anies Baswedan terkait Formula E tersebut. Tersiar berita bahwa 7 fraksi hadir di kediaman resmi Gubernur Anie

Jika terbukti wanprestasi terkait balapan mobil listrik Formula E, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpotensi digugat melalui pengadilan Arbitrase Internasional. Hal ini terungkap pada laporan Dinas Pemuda & Olahraga (Dispora) DKI Jakarta kepada Anies Baswedan, gubernur yang menandatangani penyelenggaraan ajang Formula E yang ditunda dan Anies ingin agar diselenggarakan pada Juni 2022.  Pada Surat tertanggal 15 Agustus 2019 tersebut Dispora DKI Jakarta mengingatkan Anies Baswedan tentang potensi wanprestasi terkait event Formula E, sehingga Pemprov DKI dapat digugat di pengadilan Arbitrase Internasional.  Menurut laporan situs berita terkenal CNNInternasional.com (14/9/2021) dalam surat tersebut Dispora DKI menyebutkan bahwa  Pemprov DKI wajib membayar biaya komitmen selama lima tahun berturut-turut. Hal itu berdasarkan hasil kajian Dispora terhadap draf nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov DKI dengan Formula E Operation (FEO) Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E. Ka

Pemerintah pusat telah memberikan dana pinjaman kepada Pemda DKI Jakarta yang disebut sebagai  Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)  sebesar Rp3,2 triliun yang ternyata digunakan oleh Gubernur Anies Baswedan untuk   pembangunan Taman Ismail Marzuki (TIM) dan Jakarta Internasional Stadium (JIS). Inilah yang dikritik oleh Gilbert Simanjuntak (Fraksi PDI Perjuangan) dan dianggap telah melukai hati rakyat, terutama masyarakat kecil yang terdampak Covid-19.  Anies Baswedan (liputan6.com) Menurut Gilbert dana pinjaman itu seharusnya digunakan untuk membantu warga yang terdampak Virus Corona. Sebagaimana dilaporkan gesuri.id (27/10/2020)  Gilbert mengatakan bahwa , "Ini sangat melukai perasaan rakyat, sedikitpun tidak ada rencana alokasi dana untuk langsung ke rakyat dari Pinjaman PEN sebesar Rp 3,265 triliun. Padahal terminologi yang digunakan adalah untuk pemulihan ekonomi," Suara.com pada 26 Oktober 2020 juga mengutip penjelasan Gilbert bahwa  Anies seharusnya memberikan modal kepada