Indonesiana / All About Indonesia

Jika terbukti wanprestasi terkait balapan mobil listrik Formula E, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpotensi digugat melalui pengadilan Arbitrase Internasional. Hal ini terungkap pada laporan Dinas Pemuda & Olahraga (Dispora) DKI Jakarta kepada Anies Baswedan, gubernur yang menandatangani penyelenggaraan ajang Formula E yang ditunda dan Anies ingin agar diselenggarakan pada Juni 2022.  Pada Surat tertanggal 15 Agustus 2019 tersebut Dispora DKI Jakarta mengingatkan Anies Baswedan tentang potensi wanprestasi terkait event Formula E, sehingga Pemprov DKI dapat digugat di pengadilan Arbitrase Internasional.  Menurut laporan situs berita terkenal CNNInternasional.com (14/9/2021) dalam surat tersebut Dispora DKI menyebutkan bahwa  Pemprov DKI wajib membayar biaya komitmen selama lima tahun berturut-turut. Hal itu berdasarkan hasil kajian Dispora terhadap draf nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov DKI dengan Formula E Operation (FEO) Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E. Ka

Jakarta yang masih berstatus sebagai Daerah Khusus Ibukota RI sering dianggap sebagai patokan untuk daerah lain di Indonesia. Kinerja para gubernur DKI dari masa ke masa selalu menjadi berita nasional, apalagi terkait pengendalian banjir, begitu pula di era Anies Baswedan yang menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2017.  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kinerja Gubernur Anies Baswedan terkait pengendalian banjir melalui peningkatan kapasitas sistem drainase serta optimalisasi resapan penampungan air. Pemeriksaan itu adalah bermula dari 2017 - Semester I - 2020 yang menjadi tanggung jawab Anies Baswedan.  Gedung Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta (tribunnewswiki.com) Sebagaimana dilporkan oleh situs berita online CNBC.com (23/6/2021) BPK mengungkapkan pengendalian banjir di Jakarta tidak terarah dan tidak efektif dalam menangani banjir dan genangan. Meskipun Pemprov DKI di masa kepemimpinan Anies Baswedan telah memasukkan prog