Indonesiana / All About Indonesia

 Ridwan Kamil sudah pasang baliho OTW Jakarta. Begitu pula Ahmah Sahroni, kader partai NasDem yang sudah lama ngebet jadi calon Gubernur DKI Jakarta, bahkan pernah pasang baliho untuk jadi calon presiden. Lalu, siapa yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan pada pemilihan gubernur Jakarta pada November 2024? Jika Golkar calonkan Ridwan Kamil dan Partai NasDem mencalonkan Ahmad Sahroni, juragan kaya Tanjung Priok ini, kemudian PDI Perjuangan juga mengajukan calonnya, maka seperti Pilkada 2017, kontestasi untuk memperebutkan tahta DKI 1 bakal seru. Yang penting tanpa politik bernuansa SARA ketika terjadi pertarungan antara Ahok Djarot, Anies Sandi dan AHY dengan Sylviana Murni.  Nuansa SARA yang sangat kental pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu sempat membelah hati warga Jakarta yang majemuk tidak boleh terulang lagi. Warga Jakarta seharusnya pasti sudah lebih dewasa, sehingga akan fokus pada janji kampanye yang realistis dan masuk akal untuk bisa diwujudkan, bukan dengan memainkan e

  Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat alias Nasdem sudah deklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal Capres untuk berlaga melawan kandidat lain pada Pilpres 2024. Setelah sebut nama Anies Rasyid Baswedan sebagai Capres 2024, Surya Paloh meminta kader dan jajaran Partai Nasdem untuk mengawal Anies menjadi Presiden pada 2024.  Para peserta deklarator di Ball Room Nasdem Tower yang megah di Jakarta ini, para kader Partai Nasdem menyatakan siap untuk melaksanakan tugas partai tersebut.  Menjadi pertanyaan adalah partai apa saja yang akan diajak berkoalisi agar bisa benar-benar mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden, mengingat Partai Nasdem berbeda posisi presidential treshold dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP yang sudah mengantongi 20 persen syarat untuk mencalonkan kandidat RI 1, bahkan tanpa harus berkoalisi.  Meskipun masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan masih ada waktu untuk menghadiri deklarasi Partai NasDem di Nasdem

  Blantika politik di Indonesia sebagai negara yang telah beberapa kali menyelanggarakan pemilihan presiden secara langsung, yang dimulai pada Pilpres 2004 memang sangat dinamis. Ada beberapa faktor yang dijadikan acuan oleh partai politik sebagai syarat kandidat presiden, kemudian menyusul bagaimana kriteria calon wakil presiden yang akan mendampingi sang capres dalam pemilihan umum.   Posisi patahana tidak selalu menjadi ukuran untuk meraih kemenangan, begitu pula kinerja bukan hal dominan ketika calon pemilih dalam menentukan siapa yang akan dicoblos di bilik suara. Hal ini pernah terjadi pada Pilpres 2004 ketika Megawati Sukarno Putri dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.   Figur atau personality sang kandidat dengan segala kelebihan dan kekurangan yang melekat pada tokoh yang dianggap pantas menjadi calon masih merupakan hal penting sebagai acuan awal.   Personality yang melekat pada sang tokoh sangat diperhatikan oleh masyarakat. Perasaan di hati warga sebelum

Setelah kubu Moeldoko atau kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang tidak disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Maret 2021 lalu, ternyata tidak membuat Kubu Partai Demokrat Moeldoko menyerah begitu saja. Pihak Kongres Luar Biasa Deli Serdang pada 25 Juni 2021 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar hasil KLB dengan Moeldoko sebagai Ketua Umum disahkan sebagai kepengurusan Partai Demokrat yang sah.  Rusdiansyah, Kuasa Hukum Kubu Moeldoko mengatakan kepada wartawan bahwa,  KLB Deli Serdang adalah konstitusional karena diikuti pemilik suara sah dan sesuai AD/ART partai Demokrat tahun 2015. Serta atas desakan pendiri, senior dan pengurus Demokrat. Karena itulah pihaknya menggugat pihak Kementerian Hukum & HAM ke PTUN.  Sebagaimana dilaporkan merdeka.com (25/6/2021) Rusdianyah menjelaskan bahwa,   "Secara resmi mendaftarkan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan materi gugatan meminta Pengadilan menges

Blantika politik di Indonesia kembali menghangat meskipun pada hari ini Jakarta sedang mendung. Kubu Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang telah memilih Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko sebagai Ketua Umum Jumat ini, 25 Juni 2021 telah mengajukan gugatan secara resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta. Kubu Deli serdang meminta agar PTUN mengesahkan kepengurusan KLB Demokarat yang berlangsung Maret lalu di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.  Sebagaimana diwartakan situs berita online kabar24.bisnis.com (25/6/2021) Rusdiansyah, Kuasa Hukum Demokrat Kubu Deli Serdang menjelaskan bahwa,  "Kami mengupayakan mekanisme hukum administrasi di internal Partai Demokrat, tidak dijawab. Hari ini, kami ajukan gugatan Pembatalan Penolakan Kemenkumham kemarin,"  Moeldoko dan HM Darmizal, MS pada saat KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (rri.co.id) Gugatan yang  teregistrasi dengan nomor perkara: No. 150/G/2021/PTUN.JKT. menur

  Meskipun ada yang menyindir bahwa belum saatnya untuk membahas siapa Capres dan Cawapres di Pilpres 2024, namun blantika politik Indonesia memang unik. Bisa juga dikatakan bahwa antara kerja nyata dengan kerja politik sering bercampur. Tinggal bagaiman masyarakat nanti akan menilai, siapa yang paling punya kinerja nyata untuk kepentingan masyarakat.  Penting pula dicatat bahwa Pilpres 2024 tanpa kehadiran calon patahana seperti pada Pillpres 2019, meskipun sudah ada suara yang ingin Presiden Jokowi tampil lagi pada Pilpres 2024. Hal ini digaungkan oleh Komunitas atau Relawan Jokpro 2024 yang digagas oleh M. Qodari dengan Baron Danardono Wibowo sebagai Ketua Umum. Apakah gerakan ini akan diterima oleh masyarakat luas?  Hal ini bisa dilihat dari aksi kepala daerah yang diduga melakukan safari politik ke provinsi lain, walaupun hal itu tidak dilarang oleh undang-undang. Bagaimana halnya jika ada menteri yang juga kader, bahkan ketua umum sebuah parpol yang menyisipkan agenda politik ket

  Belakangan ini sudah banyak bermuculan pasangan Calon Presiden yang digadang-gadang akan berlaga di Pemilu Serentak 2024. Ada pasangan Prabowo - Puan, Ganjar - Sandi, Ganjar - Ahok, Puan - Anies, juga Ganjar - Erick. Semua punya potensi sebagai kandidat untuk meneruskan legacy Presiden Jokowi, meskipun sudah ada relawan yang ingin menampilkan Jokowi - Prabowo atau Jokpro 2024.  Sebagaimana diketahui ada pula gerakan Jokowi 3 Periode atau Jokowi 3 Kali. Yang menarik adalah gerakan baru yang muncul dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Komunitas yang sudah meluas di NTT ini dikenal sebagai  Komite Penyelenggara Referendum Konstitusi NTT. Mereka berniat mengusulkan referendum tentang masa jabatan Presiden.  Setelah reformasi 1998 yang ditandai dengan lengsernya Presiden Suharto, belum pernah ada presiden atau wakil presiden dari kalangan militer. Jenderal Wiranto pernah menjadi Cawapres pada Pilpres 2009 berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai Capres, dan kalah dengan suara 12,41 persen.  Pemi

  Pemilu untuk memilih Presiden RI sebagai penerus Ir. H. Joko Widodo sebenarnya masih lama, namun upaya mencari kandidat Capres 2024 yang tepat sudah heboh belakangan ini, dan sebenarnya sudah lama diperbincangkan, bahkan hanya beberapa bulan setelah Jokowi dan Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim pada rapat Tim Kerja Bersama persiapan Pemilu-Pilkada 2024 telah menyepakati jadwal pelaksanaan Pemilu hingga Pilkada 2024. Bawhwa waktu pencoblosan pileg dan pilpres berlangsung 28 Februari 2024. Sementara waktu pencoblosan Pilkada 2024 berlangsung pada 27 November 2024. Namun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan jadwal pencoblosan pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada 28 Februari 2024 belum resmi. Warga sedang mengamati para presiden dan wakil presiden RI dari masa ke masa (beritasatu.com)   Terlepas dari jadwal Pemilu Serentak tersebut ternyata suda

Gonjang ganjing di Partai Demokrat rupanya belum selesai meskipun kepengurusan Partai Demokrat Kubu Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY masih tetap eksis setelah Kementerian Hukum & HAM menolak permohonan kepengurusan Kubu Moeldoko yang lahir dari KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.  Setelah tersiar berita bahwa Susilo Bambang Yudhoyono atau mantan Presiden SBY mendaftarkan logo Partai Demokrat, kabar terakhir adalah munculnya somasi terbuka dari DPP Partai Demokrat Kubu AHY terhadap Kubu Moeldoko.  Menurut laporan situs berita online cnnindonesia.com (20/4/2021), diwakili Saiful Huda dari Kubu Moeldoko bereaksi dengan menyatakan bahwa SBY yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tengah memainkan drama.  Jendral TNI (Purn) DR. H. Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB di Sibolangit, Deli Serdang tampak didampingi HM Darmizal MS, salah satu pendiri Partai Demokrat (mnctrijaya.com) Kemudian Saiful menambahkan pula, bahwa somasi terbuka yang dilayangk