Postingan

Menampilkan postingan dengan label pilkada langsung

Hot Topic

Memilih kepala daerah pada Pilkada Serentak di tengah suasana sidang MKD

Gambar
Dalam beberapa hari lalu sampai hari ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemutaran rekaman pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dengan Presiden Direktur PT. Freeport yang sangat mencengangkan, dimana Setya Novanto pada pertemuan itu didampingi pula oleh seorang pengusaha terkenal di bidang perminyakan, Mohammad Reza Chalid. Apakah isi pembicaraan pada rekaman itu akan mempengaruhi pikiran rakyat Indonesia pada Pilkada Serentak yang pertama pada 9 Desember 2015 ini?  Pertemuan tersebut dipandang tidak patut dari sisi etika politik karena seorang Ketua DPR tidak seharusnya melakukan negosiasi bisnis atau diplomasi bisnis dengan seorang petinggi perusahaan yang sedang masih dalam tahap negosiasi dengan pemerintah. Sebagaimana kita ketahui, Setya Novanto adalah tokoh penting dari Partai Golkar, lagi pula dia menjabat sebagai Ketua DPR RI.  Setya Novanto. Image: m.tribunnews.com Apakah rakyat di berbagai daerah akan terpengaruh dengan sidang MKD yang telah berlangsung dua kal

Aksi pro pemilihan langsung di Hong Kong dan tolak PILKADA oleh DPRD di Indonesia

Gambar
Aksi mogok kuliah mahasiswa di Hong Kong. Image: jawapos.com Perbedaan pandangan dan aspirasi antara rakyat dengan para elite partai politik (parpol) maupun para anggota DPR sering berbeda jauh satu sama lain. Para elite parpol yang tergabung pada koalisi merah putih sangat ngebet untuk mengubah PILKADA langsung untuk diambil alih oleh DPRD seperti terjadi pada era ORBA, sementara rakyat yang telah menikmati pesta demokrasi secara langsung selama hampir 10 tahun sejak reformasi 1998.  Entah mau dibawa kemana jiwa reformasi ini oleh para elite parpol (koalisi merah putih), padahal mereka telah melakukan amandemen besar-besaran pada Undang-undang Dasar 1945. Apakah akan dikembalikan sebelum amandemen?   Aksi demo tolak RUU Pilkada tidak langsung. Image: bulelengroundup.com Koalisi merah putih yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PPP, PKS dan PAN sangat semangat untuk mendukung Undang-undang PILKADA oleh DPRD, diduga karena telah kalah dalam Pilpres 9 Juli, apalagi

Indonesia Keren