Indonesiana / All About Indonesia

Muncul wacana tentang Pilkada DKI Jakarta yang akan diselenggarakan pada bulan November 2024, kecuali UU Tentang DKI Jakarta, yang dibuat agar Gubernur Jakarta tanpa perlu Pilkada, melainkan ditunjuk langsung oleh Presiden. Namun, karena RUU tersebut belum disahkan, maka besar kemungkinan DKI Jakarta juga akan menyelenggarakan pemilihan gubernur seperti provinsi lainnya, juga kabupaten/kota lainnya.  Telah muncul nama Ridwan Kamil mantan gubernur Jawa Barat, yang sempat diisukan bakal mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres pada Pilpres 2024 untuk menghadapi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil bahkan sudah memajang baliho terkait "pencalonannya" sebagai gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.  Selain Ridwan Kamil, muncul pula nama Ahmad Sahroni, kader penting dari Partai NasDem, sampai saat ini adalah anggota DPR RI, dan pernah aktif dalam penyelenggaraan balap motor listrik Formula E ketika Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.  Dalam panggung politik In

  Pasca pidato politik Megawati Soekarnoputri saat memperingatai HUT PDI Perjuangan, 10 Januari 2023, salah satu petinggi Partai Solidaritas Indoneia (PSI), Grace Natalie, yang juga pernah menjadi Ketua Umum partai anak muda itu, - meninta maaf karena telah mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres PSI. Sebagaimana banyak diberitakan media mainstream, media online maupun di media sosial, dan sempat membuat para pendukung Ganjar Pranowo bergembira karena PSI telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo, bahkan Yenny Wahid, putri Gusdur, Presiden RI ke-4, sebagai bakal calon wakil presiden untuk berlaga pada pemilihan umum serentak pada 2024 mendatang.  Grace Natalie mantan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada sebuah acara. (Image: idntimes.com) Kenapa Grace Natalie harus minta maaf atau perlukah Grace Natalie meminta maaf setelah PSI mengambil langkah politik terkait Pilpres 2024, dengan menjadikan Ganjar Pranowo, yang juga kader PDI Perjuangan sebagai bakal capres 2024? Ini

Jika terbukti wanprestasi terkait balapan mobil listrik Formula E, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpotensi digugat melalui pengadilan Arbitrase Internasional. Hal ini terungkap pada laporan Dinas Pemuda & Olahraga (Dispora) DKI Jakarta kepada Anies Baswedan, gubernur yang menandatangani penyelenggaraan ajang Formula E yang ditunda dan Anies ingin agar diselenggarakan pada Juni 2022.  Pada Surat tertanggal 15 Agustus 2019 tersebut Dispora DKI Jakarta mengingatkan Anies Baswedan tentang potensi wanprestasi terkait event Formula E, sehingga Pemprov DKI dapat digugat di pengadilan Arbitrase Internasional.  Menurut laporan situs berita terkenal CNNInternasional.com (14/9/2021) dalam surat tersebut Dispora DKI menyebutkan bahwa  Pemprov DKI wajib membayar biaya komitmen selama lima tahun berturut-turut. Hal itu berdasarkan hasil kajian Dispora terhadap draf nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov DKI dengan Formula E Operation (FEO) Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E. Ka

Netizen alias warganet dan para pemangat politik maupun publik Jakarta melihat anggota DPRD DKI Jakarta yang dipilih warga DKI ini melakukan aksi walk out pada rapat paripurna pada hari Senin, 14 Desember 2020. Mereka meninggalkan ruang sidang ketika Fraksi Partasi Solidaritas Indonesia (PSI) akan menyampaikan pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Aksi walk out adalah hal biasa, yang biasanya dilakukan anggota parlemen ketika tidak setuju dengan pendapat anggota lainnya. Namun yang terjadi pada 14 Desember itu nuansanya berbeda dengan sidang parlemen pada umumnya di dunia. Menurut laporan bekasi.pikiran-rakyat.com (15/12/2020) aksi walk out itu bermula dari kekecewaan Jamaludin anggota Fraksi Golkar DPRS DKI Jakarta atas putusan Fraksi PSI yang menolak rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta. Aksi walk out tersebut berakhir setelah Fraksi PSI selesai menyampaikan pandangan pada rapat paripurna itu.  Profile Ts