Harry Azhar Azis Ketua BPK akan dilaporkan oleh Pegiat Anti Korupsi terkait Panama Papers

Kisah Panama Papers di Indonesia akan berlanjut. Setelah nama Harry Azhar Azis, Ketua BPK tercantum pada Panama Papers akan dilaporkan oleh Pegiat Anti Korupsi ke Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Hal itu dikatakan oleh Koordinator Koalisi Selamatkan BPK Sunaryanto kepada Tempo, Minggu, 24 April 2016. Harry akan dilaporkan minggu depan. 

Koalisi ini ini terdiri dari sejumlah organisasi pegiat antirasuah. Antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), dan Indonesia Budget Center (IBC). Menurut Agus, Ketua BPK ini dianggap telah melanggar kode etik sebagai Ketua BPK. Pelaporan ini terjadi karena Harry terseret dalam pusaran pengemplang pajak yang terbongkar dalam dokumen Panama Papers. Dia diketahui memiliki shell company dengan menggunakan jasa pengacara, Mossack Fonseca di Panama. 

Sebelumnya Harry membantah isu tentang penggelapan pajak dan menyembunyikan aset alias tidak melaporkannya kepada negara. Menurut KPK, sebagaimana dikutip dari tribunnews.com, sejak Jadi Ketua BPK, Harry Azhar Azis Belum Laporkan Harta Kekayaan ke KPK sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Politisi Partai Golkar ini terakhir melaporkan kekayaannya pada tahun 2010 ketika menjadi anggota DPR. 

Harry Azhar Azis, Ketua BPK. Image: katadata.co.id

Harry yang sebelumnya ngotot tentang pembelian tanah milik Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemda DKI ini, sehingga sempat adu argumen dengan Ahok ini. 

Harry dianggap tidak etis karena tidak melaporkan harta kekayaannya setelah diangkat menjadi ketua KPK oleh Presiden SBY. Sebagai ketua sebuah lembaga negara yang memeriksa keuangan instansi pemerintah seharusnya memberi contoh untuk membuat laporan yang jujur dan melaporkannya ke KPK. 

Dengan tidak melaporkan harta kekayaannya ke KPK, Harry dianggap berbuat tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku, apalagi dia memegang jabatan publik yang sangat penting di bidang keuangan. 

Senyum Harry dan senyum Ahok. Image: news.dreamers.id

Tidak heran bila Harry dituntut untuk mundur dari jabatannya. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda dia akan mengundurkan diri. Berbeda dengan di negara lain, misalnya Perdana Menteri Islandia akhirnya mundur setelah warga di negara tersebut berdemonstrasi supaya PM tersebut mundur. 

Para pejabat tinggi negara di Indonesia memang memiliki budaya dan karakter berbeda, sehingga "budaya mundur" hanya akan terjadi kalau sudah ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana. Asas praduga tak bersalah memang lebih banyak disalah-gunakan, sehingga sulit lah menuntut seorang pejabat publik untuk mundur. 

Setelah dilaporkan Harry dilaporkan oleh para pegiat anti korupsi ke Majelis Kehormatan BPK, apakah ketua BPK ini akan bersedia mundur? Apakah Majelis ini juga akan memanggilnya untuk diperiksa atau disidangkan? Kita lihat saja dalam berita-berita online, televisi atau membaca koran di pinggir jalan sambil menikmati secangkir kopi dan sepotong gorengan hangat plus cabe rawit.