Indonesiana / All About Indonesia

Jokowi bersama Tim Transisi Pemerintahan.  I mage: solopos.com Di tengah hebohnya “tolak pilkada tidak langsung” atau “pilkada oleh DPRD, Jokowi JK semakin sibuk meneliti dan memilih siapa saja yang tepat untuk menjadi menteri, sehingga belum satu pun nama calon pembantu presiden pada kabinet Jokowi JK yang diumumkan. Jokowi hanya mengumumkan postur, arsitektur dan modifikasi kementerian.  Apakah ada nama-nama yang selama ini digosipkan atau diusulkan banyak pihak yang benar-benar akan terpilih? Selain profesonal murni dan profesional Parpol, apakah ada staf atau deputi Tim Transisi  dan relawan Jokowi JK yang akan menjadi menteri pada kabinet Jokowi JK? Meskipun belum disebutkan nama-nama calon menteri kabinet Jokowi JK, namun komposisi dan struktur kabinet pemerintahan baru Jokowi JK telah diungkap. Untuk 7 kementerian penting dan strategis akan dipimpin profesional murni, artinya kementrian keuangan, ESDM, Pertanian, BUMN, Kesehatan, dan kementrian Pendidikan bukan bera

Jokowi di tengah partai pendukung. Image: nasional.kompas.com Setiap presiden terpilih akan membentuk kabinetnya, selalu ada pro kontra tentang menteri dari partai dan menteri dari profesional.  Timbul pula debat apakah ketua umum partai yang terpilih sebagai menteri apakah masih elok kalau merangkap jabatan di pemerintahan dan di partainya? Apakah Jokowi bisa memenuhi janjinya untuk membentuk kabinet profesional atau zaken kabinet? Jokowi sang presiden terpilih telah menegaskan bahwa para menteri di kabinet Jokowi JK harus profesional, punya integritas, bebas masalah korupsi, dan ditambahkan pula supaya menteri yang punya jabatan penting di partai supaya mengundurkan diri, misalnya jabatan sebagai sekjen dan ketua umum partai. Sebagaimana kita ketahui para pendukung utama koalisi Jokowi JK adalah PKB, Nasdem, Hanura, PKPI, dan tentu saja PDIP. Apakah ketua partai seperti Muhaimin Iskandar mau rela melepaskan jabatannya sebagai ketua umum PKB? Surya Paloh ketua Partai Nasdem

Di tengah ancaman kubu Prabowo Subianto "capres nomor urut 1" untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena Prabowo "menemukan" kecurangan yang masif pada pilpres, bahkan tim Prabowo menuduh ada campur tangan pihak asing pada proses pilpres, dan membuat repot Kedutaan Korea Selatan untuk meminta klarifikasi ke rumah Polonia, di mana tim pemenangan Prabowo bermaskas, - namun baik para pengamat maupun masyarakat telah mulai membahas kabinet Jokowi JK.  Zaken kabinet di jaman Presiden Sukarno. Image: gema-nurani.com Belum sehari KPU menetapkan Jokowi JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih para pengamat dan media telah heboh bagaimana kabinet Jokowi JK, apa nama kabinetnya dengan berbagai dugaan dan analisanya. Jika kita ingat pada awal Jokowi JK sibuk untuk mencari teman "koalisi" di kala jelang pilpres, Jokowi menolak istilah koalisi. Jokowi lebih suka menggunakan istilah kerjasama untuk mendukung pemenangannya sebagai presiden.