Indonesiana / All About Indonesia

Setelah sempat menjadi perbincangan hangat di media mainstream seperti televisi nasional, media online dan obrolan seru di media sosial, akhirnya Mahfud MD Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) merespons kritik Jusuf Kalla (JK) tentang bagaimana cara kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo agar tidak dipolisikan.  Dalam tanggapannya yang diterima melalui siaran video yang diterima CNNIndonesia.com pada 14 Februari 2021, Mahfud MD mengatakan bahwa,  "Kita juga tak bisa menghalangi orang mau melapor, melapor itu kan hak rakyat. Bukan pemerintah yang melapor,"  Mahfud MD bersama Jusuf Kalla dan Rhoma Irama pada sebuah acara beberapa tahun lalu (kabar24.bisnis.com) Kemudian Mahfud MD menyinggung laporan salah satu keluarga JK ke polisi terkait pencemaran nama baik. Sebagaimana dilaporkan CNNIndonesia.com (14/2/2021) Mahfud MD yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan ini juga menyatakan bahwa,  "Bahkan keluarga Pak JK juga melapor ke poli

JK: Juragan Kancil Oleh: Rudi S Kamri Siapa yang tidak kenal Jusuf Kalla (JK), saudagar Bugis kelahiran Watampone 15 Mei 1942. Pernah jadi wakil presiden dalam dua Presiden berbeda, periode 2004-2009 (Presiden SBY) dan 2014-2019 (Periode I Presiden Joko Widodo). Pernah jadi Calon Presiden 2009, tapi kalah di putaran pertama. Pernah juga menjadi menteri perdagangan dan menko kesra. Sekarang JK menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) dan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI). Jusuf Kalla & foto keluarga JK (solo.tribunnews.com) JK juga dikenal sebagai sosok yang luwes bermanuver sehingga banyak orang menjuluki Si Kancil yang lincah dan cerdas. JK juga dianggap piawai dalam menyelesaikan konflik horizontal, sehingga dijuluki tokoh perdamaian Indonesia. Meskipun dalam kenyataanya perdamaian yang dibidani JK tidak tuntas-tuntas amat. Selalu menyisakan persoalan pelik di kemudian hari.   Jusuf Kalla dua kali jadi Wapres, pada Jaman SBY dan Presiden J

Apa yang akan terjadi terhadap Setya Novanto sidang MKD tentang pencatutan nama Jokowi? Politik Indonesia memang heboh, terutama di gedung DPR. Kini MKD menghadapi tantangan besar untuk mememeriksa dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla oleh Setya Novanto yang menurut transkrip dan rekaman yang diserahkan Menteri ESDM, Sudirman Said – terdengar suara seperti Setya Novanto yang meminta saham dengan mencatut nama Jokowi dan Jusuf Kalla, dan membuat Jokowi sangat marah. Apakah MKD berani memeriksa Setya Novanto secara terbuka dan transparan seperti harapan publik? Setya Novanto dan Fadli Zon yang aktif membela Novanto. Image: beritagar.id Setelah heboh dengan keberadaan Setya Novanto, ketua DPR RI pada kampanye Donald Trump, belakangan ini Setya Novanto dilaporkan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR RI. Laporan tersebut dilengkapi dengan transkrip pembicaraan sang ketua DPR dengan petinggi Freeport di sebuah hotel. Pa

Jokowi dan Jusuf Kalla siap memimpin Indonesia. Image: palembang.tribunnews.com Para relawan Jokowi JK, partai pendukung, relawan dan pemilih Jokowi JK, dan mayoritas masyarakat sudah bisa bernafas lega karena KPU menolak seluruh gugatan Prabowo Hatta yang ditujukan kepada KPU di Mahkamah Konstitusi.  Kini telah ada kepastian hukum untuk pemerintahan Jokowi JK, namun masih ada beberapa kegiatan politik yang harus dilakukan, khususnya oleh Jokowi, yaitu apakah proses mundurnya Jokowi sebagai gubernur DKI akan mulus di sidang DPRD Jakarta? Begitu pula pelantikan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden akan berjalan lancar di DPR/MPR? Harus diakui, masih ada pihak-pihak yang belum "legowo" atau rela jika Jokowi menjadi presiden RI ke 7. Sampai artikel ini ditulis, ancaman pihak Prabowo untuk membuat gugatan atau tuntutan ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memang belum dilaksanakan. Entah bukti apa yang akan diajukan oleh Prabowo

Indonesia telah menyelesaikan pilpres 2014 dengan lancar, dan kita akan punya presiden dan wakil presiden baru, bahkan negarawan baru, yaitu capres dan cawapres yang siap menang dan siap menerima kekalahan dengan legowo.  Prabowo menyalami Jokowi. Image: iberita.com Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan pemenang pemilihan presiden pada 22 Juli 2014. Berdasarkan Quick Count dan Real Count, suara Jokowi JK lebih unggul daripada suara capres nomor urut 1, Prabowo Subianto - Hatta Rajasa.  Ada kekhawatiran akan ada sekelompok orang dalam jumlah besar akan berkumpul di kantor KPU Jakarta dengan alasan untuk "mengamankan" KPU. Sementara itu Jokowi telah berseru supaya para relawan, pendukung dan simpatisan capres nomor urut 2 ini supaya melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Tinggalkan Atribut No 2 2. Jangan Turun Ke Jalan. 3. Rekonsiliasi Pasca-Pilpres. Seruan simpatik tersebut sejalan dengan himbauan berbagai kalangan supaya semua pihak dari kedua capres su

Penampilan Jokowi JK pada debat capres 2014 . Image: solopos.com Apakah anda juga menonton debat capres 2014 yang pertama? Siapakah pemenang pada debat antara Jokowi JK versus Prabowo Hatta pada 9 Juni 2014 di Balai Sarbini Jakarta? Masyarakat Indonesia, baik calon pemilih maupun yang belum berhak memilih – karena belum cukup umur atau karena dilarang undang-undang – pasti punya tanggapan beraneka ragam pada penampilan Jokowi JK dan Prabowo Hatta pada debat capres 9 Juni 2014 yang disiarkan banyak stasiun televise . Dengan Zainal Arifin Mochtar, moderator yang berpenampilan baik, debat tersebut telah berjalan dengan lancar, meskipun banyak yel-yel dan tepuk tangan yang harus diatur oleh sang moderator.   Gaya Prabowo Hatta. Image: tribunnews.com Debat perdana dengan tema Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum tersebut sempat membuat para pemirsa televisi terkejut ketika Jusuf Kalla melemparkan pertanyaan ke kubu Prabowo-Hatta tentang komit

Menurut Jokowi, Indonesia adalah negara besar. Namun, masyarakat Indonesia sering tidak percaya diri saat menghadapi tantangan-tantangan zaman. Oleh sebab itu, pola pikir rakyat Indonesia harus diubah melalui kepemimpinan dirinya. Setelah 32 tahun di bawah orde baru, dan lebih dari 10 tahun era reformasi, ternyata mental masyarakat, begitu pula para pejabatnya, anggota legislatif dan para pemuda Indonesia belum berubah secara mental. Apakah revolusi mental ala Jokowi bisa membuat bangsa Indonesia termotivasi untuk lebih kreatif, lebih inovatif, lebih jujur, anti korupsi dan tidak melanggar HAM dalam segala bentuknya? Ujung dari revolusi mental adalah Indonesia yang lebih bermartabat, dan jaya, sehingga punya wibawa di mata internasional.  Siap revolusi mental ala Jokowi. Image: tempo.co Jalan raya masih dipenuhi kendaraan bermotor yang saling serobot, telat ke kantor dan bolos sidang di gedung DPR dianggap biasa saja, begitu pula mental menunda-nunda pekerjaan dan tugas di ka

Rhoma Irama dan Hatta Rajasa. Image: solopos.com Rhoma Irama punya alasan khusus untuk mencabut dukungan kepada PKB, karena tidak dicapreskan oleh PKB, bahkan Debby Irama putri Rhoma juga ngambek dan ingin pindah dari Jakarta, entah ke luar negeri atau kota lain.  Seperti halnya SBY atau Partai Demokrat yang masih belum menentukan pilihan mau masuk poros mana, maka Rhoma Irama pun kini akan dibujuk oleh Prabowo supaya masuk Poros Gerindra untuk mendukung pencapresan Prabowo Subianto dengan cawapres Hatta Rajasa. Prabowo telah bertemu SBY di Puri Cikeas, namun belum ada kepastian tentang masuknya Partai Demokrat ke dalam Poros Gerindra. Apakah ada tawaran khusus dari Prabowo kepada SBY dan Demokrat? Prabowo membujuk SBY? Image: lensaindonesia.com Apakah SBY atau Partai Demokrat dan Rhoma Irama akan tergoda? Mahfud MD bahkan sudah tergabung dalam tim sukses Poros Prabowo. Kepastian Profesor Rhoma atau Demokrat untuk bergabung akan ditentukan hari ini.  Banyak yang menye

Prabowo dan ARB tampil mewah dengan kuda mahal. Image: tribunnews.com JK dan Jokowi tampil sederhana. Image:   jokowidiary.blogspot.com Yang jelas partai Golkar tidak lagi jomblo setelah berkoalisi dengan tim Prabowo yang sebelumnya telah mendapat dukungan susah payah dari Partai Persatuan Pembangunan, PAN, dan PKS. ARB alias Ical gagal jadi capres 2014, bahkan tidak bisa jadi cawapres. Prabowo menghiburnya dengan jabatan penting di pemerintahan jika Prabowo berhasil memenangkan pilpres 2014. Apakah ARB rela hanya menjadi seorang menteri saja? Jika ARB punya harga diri, tentu Ical atau ARB tidak akan mau mengisi jabatan menteri. Lebih pas kalau ARB kembali menekuni bisnis dan memenuhi janjinya pada korban lumpur Lapindo. Masuknya Golkar dalam koalisi dengan Prabowo sangat penting untuk menyelamatkan peluang Golkar untuk tetap bisa menjadi bagian dari pemerintahan, karena Golkar memang belum siap menjadi oposisi karena menjadi bagian dari kabinet merupakan "tradisi&quo

Puan Maharani bersabarlah. Image: tribunnews.com Tanggal 20 Mei 2014, ketika perayaan Kebangkitan Nasional Joko Wi akan umumkan calon wapres untuk bertarung dengan pasangan capres lainnya pada pilpres 2014. Ada wacana di internal PDI Perjuangan alternatif cawapres adalah Puan Maharani selain Jusuf Kala, Abraham Samad dan Mahfud MD. Jika benar Puan Maharani, puteri dari sang ketua umum PDI P, Megawati Sukarno Putri, akan dipastikan menjadi cawapres untuk Joko Wi, maka akan menjadi berita yang kurang elok. Meskipun PKB atau Partai Nasdem tidak keberatan, tentu kurang kondusif bagi Joko Wi dan PDI P itu sendiri. Puan akan jadi titik lemah pencapresan Joko Wi. Dalam hal ini, Puan harus bersabar dan konsentrasi saja mengurus partai dan menjadi anggota DPR yang lebih lugas daripada sebelumnya. Puan magang di kabinet saja. Image: solopos.com Barangkali masyarakat pemilih akan lebih menerima jika Puan Maharani didapuk menjadi anggota kabinet, sebagai menteri dalam pemerintahan Joko W