Indonesiana / All About Indonesia

MKD akan mengeluarkan keputusan pada 16 Januari 2016 bahwa Setya Novanto terbukti telah melakukan pelanggaran etika. Setelah putusan MKD nanti, apakah Novanto masih pantas diangkat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar? Ini sebuah pertanyaan tentang esensi dari etika seorang pejabat publik yang sangat heboh di Indonesia.  Barangkali banyak orang yang tidak tahu, ketika MKD atau Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menutup sidang kasus dugaan pelanggaran kode etik dengan teradu Setya Novanto, ternyata MKD tidak memberikan sanksi apa pun kepada Novanto. Seolah-olah, MKD sudah puas dengan pengunduran diri Setya Novanto sebagai ketua DPR, maka kasus rekaman yang terkenal dengan sebutan #papamintasaham sudah dianggap selesai.   Setya Novanto ditunjuk Ical sang Ketua Golkar gantikan Ade Komarudin sebagai ketua Fraksi Partai Golkar. Photo: cnnindonesia.com Namun, Junimart Girsang, Wakil Ketua MKD memastikan, MKD akan memberikan sanksi terhadap Setnov. Sebagaimana diberiktakan oleh news.det

Apakah para Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD (DPR RI) akan mampu hadirkan Muhammad Reza Chalid pada sidang MKD? Semantara itu Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan sudah siap untuk hadir pada hari Senin, 14 Desember 2015, bahkan pada sidang terbuka. Sampai saat ini M Reza Chalid belum bisa dipastikan bisa hadir karena masih di luar negeri. Sepertinya kehormatan dan wibawa para hakim MKD sangat tergantung pada kehadiran Muhammad Reza Chalid yang terdengar mendominasi percakapan pada rekaman Setya Novanto yang terkenal dengan sebutan #papamintasaham ini. MKD tidak lagi bisa hanya mempersoalkan keaslian rekaman yang dilakukan oleh Presiden Direktur Freeport itu, lagi pula Setya Novanto belum pernah membantah tentang ada atau tidaknya rekaman itu. Wajah serius Muhammad Chalid Reza dan senyum Setya Novanto. Image: nasional.rimanews.com Para hakim MKD didesak untuk fokus pada pelanggaran etik atau pasal kepatutan dan kepantasan seorang anggota DPR, a