Indonesiana / All About Indonesia

Kritik tajam adalah sangat sah di negara demokratis, bukan hanya di Amerika Serikat, yang dianggap embahnya demokrasi itu, atau Inggris dan negara-negara maju lainnya, juga di Indonesia. Presiden dan Perdana Menteri adalah sah untuk dikritisi, begitu pula Presiden Jokowi bebas untuk dikritik oleh siapapun, baik oleh anggota Parlemen, para pengamat, warganet yang sangat akrab dengan cuitan di media sosial, maupun para tokoh masyarakat.  Rudi S. Kamri yang dikenal dekat dengan Presiden Jokowi juga sering memberikan kritik terhadap Presiden yang pernah menjadi Gubernur Jakarta bersama Ahok ini. Namun ada rasa jengkel di hati Rudi yang berkaca mata ini. Amien Rais dipeluk Ratna Sarumpaet pada sidang di meja hijau yang mengungkap hoax tentang penganiayaan yang ternyata operasi pelastik itu. (mediaindonesia.com) Kenapa Rudi sang penulis top di media sosial, yang sering menjadi nara sumber di berbagai seminar penting bernuansa politik dan sosial serta ekonomi ini merasa gundah gul

RIP Democracy in Indonesia? I mage: flickr.com After nearly 16 years of reform in Indonesia, and after 10 years of enjoying democracy in local elections, Indonesia has now returned to the era of the "New Order", to its pre-1998 group of political elite, where they are a combination of several parties such as Golkar Party, Party Amanat Nasional (PAN), Gerindra, PKS, and PPP.  Now, KMP has led an important position in the Indonesian Parliament (DPR), which Setya Novanto Golkar chairman of the House of Representatives, and Fahri Hamzah as vice chairman along with several other KMP elite. Fahri and Novanto, have been several times called by the KPK to be a witness in several cases of corruption. KMP change the path of democracy in Indonesia with a new Act, where the governors, regents and mayors will be elected by the members of the Regional Representatives Council (DPRD), but already 10 years the people of Indonesia has selected local leaders directly. Now, virtuall

Suasana sidang paripurna RUU Pilkada. Image: kabar24.com Bukan hanya karena Koalisi Merah Putih demokrasi telah tewas di Indonesia, melainkan sangat ditentukan pula oleh walk out Fraksi Partai Demokrat pada sidang paripurna RUU Pilkada di Senayan. SBY pun gagal menjaga demokrasi di Indonesia. Begitu pula Amien Rais, statusnya sebagai bapak reformasi perlu dipertanyakan.  Langit demokrasi di Indonesia kembali mendung setelah koalisi merah putih berhasil memenangkan ambisinya untuk mengesahkan RUU Pilkada dengan pemilihan tidak langsung, sehingga para kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota akan dipilih di ruang sidang paripurna DPRD provinsi, kabupaten atau kota.  Apakah ini merupakan akhir dari nikmatnya demokrasi langsung yang selama ini dipuji dunia, bahkan sangat dibanggakan oleh SBY ketika menyampaikan pidato kenegaraan terakhirnya pada 17 Agustus 2014, dan dijadikan sebagai salah satu poin keberhasilan SBY sebagai presiden yang memerintah dua kali berturut-turu

Poster "Jangan Rampok Hak Rakyat Dalam UU Pilkada . Image: news.metrotvnews.com Gelombang penolakan terhadap pemilihan kepala daerah secara tidak langsung alias Pilkada oleh DPRD semakin gencar. Para aktivis siap mengajukan gugatan atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), padahal MK belum memutuskan permohonan untuk pembatalan UU MD3. Benarkah RUU PILKADA dan UU MD 3 dirancang untuk menjegal kepemimpinan Jokoi JK? Kini rakyat bisa melihat, suara rakyat bukan lagi suara Tuhan karena suara rakyat telah dipasung oleh para elite politik di gedung DPR (koalisi merah putih) dengan pemaksaan pilkada oleh DPRD. Tagline Partai Golkar dengan kalimat "Suara rakyat adalah suara Tuhan", juga mulai lenyap. Koalisi Merah Putih sedang berdoa. Image: waspada.co.id Jika Partai Golkar yang menjadi pelopor Pilkada dilakukan kembali oleh DPRD masih bisa dimaklumi, namun kalau Partai Amanat Nasional (PAN) dimana ada Amien Rais, yang konon merupakan bapak reformasi bersama

Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) dipaksa lahir pada kesibukan rakyat Indonesia untuk mengikuti kampanye pilpres 2014. UU MD3 ini bukan hanya ditolak oleh PDIP, juga oleh DPD, Kejaksaan Agung dan KPK. Presiden Jokowi pun akan direpotkan oleh Undang-undang ini karena akan dibuat sibuk hanya untuk membaca surat permohonan KPK supaya bisa memeriksa anggota DPR yang terlibat atau disangka atau untuk menjadi saksi pada kasus korupsi. Apakah ini cara sebagian besar anggota DPR yang ingin menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia?  Abraham Samat, Jokowi dan Ahok siap berantas korupsi. Image:metro.news.viva.co.id  Pada era reformasi kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ditelikung Poros Tengah yang dimotori Amien Rais, sehingga Megawati Megawati Sukarno Putri "digagalkan" untuk menjadi Presiden untuk menggantikan BJ Habibie. Kelihaian Amien Rais untuk merayu beberapa partai dan tokoh politik lainnya supaya Megawati tidak otomatis menjadi p

Keluarga besar Soeharto. I mage: newzflazz.blogspot.com Barangkali capres Prabowo Subianto lupa bahwa salah satu tujuan demonstrasi mahasiswa bersama aktivis 1998, bukan hanya untuk reformasi, namun juga untuk menurunkan Soeharto dari jabatannya sebagai presiden.  Karena sangat sulit untuk melakukan reformasi dan menjadikan demokrasi sebagai jalan menuju Indonesia makmul dan adil, jika Soeharto masih menjabat sebagai presiden, meskipun Soeharto mengganti kabinet. Soeharto dianggap sebagai diktator yang menyalahgunakan Pancasila sebagai kedok, dan selama 32 tahun pemerintahannya banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, mengekang kebebasan pers, dan menjadikan MPR dan DPR hanya sebagai tukang stempel belaka, meskipun ada tiga partai.  Spanduk Komunitas Piyekabare. Image: nasional.kompas.com Pemilu pada jaman Soeharto pun hanya basa-basi karena sudah pasti Golkar yang menang. Sementara itu, Prabowo berjanji kepada Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI untuk me

Koalisi PPP dan Gerindra yang buyar. Image: tribunnews.com Gara-gara tidak ada partai meraih suara di atas 20 persen pada pileg 2014, semua partai terpaksa harus rela koalisi dengan partai lain, dan terjadilah berbagai kisah lucu dan membuat rakyat bingung dan sedih .  Ucapan Gus Dur bahwa para anggota DPR seperti anak TK, maka ungkapan Gus Dur memang telah banyak terbukti, misalnya anggota DPR sering tertidur di ruang rapat, teriak-teriak ketika interupsi di kala sidang, juga membolos karena alasan tidak penting, dan kini makin nyata terlihat dari gaya para parpol dalam membentuk koalisi, khususnya pada kelompok poros tengah. Dimulai dari "kekeliruan" Surya Dharma Ali (SDA) dengan menghadiri kampanye Partai Gerindra, bahkan berpidato di kampanye tersebut bersama Prabowo. Buntutnya tidak enak dilihat karena banyak pimpinan dan elit partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tidak berkenan dengan langkah "pribadi" SDA tersebut, yaitu "mengkoalisi

Amien Rais "sang tokoh reformasi". Image: seasite.niu.edu Pemilu lestilatif 2014 sudah tahap rekapitulasi suara di KPU dengan segala dinamika, dugaan kecurangan, politik uang, koalisi yang belum selesai untuk menentukan siapa yang akan jadi pendamping capres dari masing-masing partai koalisi. Sementara itu ada impian untuk menghidupkan poros tengah seperti terjadi pada pemilu 1999. Ketika itu PDI Perjuangan meraih kemenangan dengan suara 30 persen, dan rakyat sudah gembira akan memiliki Megawati Sukarno Putri sebagai presiden, namun Amien Rais sang "tokoh" reformasi yang "merasa" pantas menjadi presiden (mungkin karena merasa berhasil menggulingkan Presiden Suharto), kok partainya kalah. Lalu, dengan memanfaatkan celah yang ada, dia menggalang terbentuknya poros tengah - akhir kata Amien Rais "berhasil" menggagalkan kemenangan PDI Perjuangan sang pemenang pemilu, dan sukses menjadikan Gus Dur sebagai presiden, padahal dalam hatinya, Amien Rai

Vicky Prasetyo dan Zaskia Gotik . Image: youtube.com Indonesia adalah negeri yang cantik, kaya dengan seni budaya, penuh dinamika. Begitulah kata-kata halusnya, namun tempe tahu kok mahal, daging sapi selangit harganya. Korupsi kok tiada henti, juga ada anak di bawah umur dengan bebas mengendarai mobil lalu menabrak kendaraan lain yang mengakibatkan kematian banyak orang. Kartel kedelai, kasus daging sapi dan korupsi barangkali bisa membuat Indonesia akan labil ekonomi (meminjam istilah Vicky Prasetyo, maaf ya Mas Vicky).  Belum lagi kita dibikin tertawa pilu dengan kata-kata aneh yang keluar dari seorang pria yang dianggap penipu, dan sebelumnya, Vicky Prasetyo sempat bertunangan dengan penyayi dangdut Zaskia Gotik dengan pesta pertunangan mewah seperti acara reality show di televisi. Kini Vicky telah ditahan karena kasus penipuan.