Indonesiana / All About Indonesia

Setelah kubu Moeldoko atau kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang tidak disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Maret 2021 lalu, ternyata tidak membuat Kubu Partai Demokrat Moeldoko menyerah begitu saja. Pihak Kongres Luar Biasa Deli Serdang pada 25 Juni 2021 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar hasil KLB dengan Moeldoko sebagai Ketua Umum disahkan sebagai kepengurusan Partai Demokrat yang sah.  Rusdiansyah, Kuasa Hukum Kubu Moeldoko mengatakan kepada wartawan bahwa,  KLB Deli Serdang adalah konstitusional karena diikuti pemilik suara sah dan sesuai AD/ART partai Demokrat tahun 2015. Serta atas desakan pendiri, senior dan pengurus Demokrat. Karena itulah pihaknya menggugat pihak Kementerian Hukum & HAM ke PTUN.  Sebagaimana dilaporkan merdeka.com (25/6/2021) Rusdianyah menjelaskan bahwa,   "Secara resmi mendaftarkan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan materi gugatan meminta Pengadilan menges

Blantika politik di Indonesia kembali menghangat meskipun pada hari ini Jakarta sedang mendung. Kubu Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang telah memilih Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko sebagai Ketua Umum Jumat ini, 25 Juni 2021 telah mengajukan gugatan secara resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta. Kubu Deli serdang meminta agar PTUN mengesahkan kepengurusan KLB Demokarat yang berlangsung Maret lalu di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.  Sebagaimana diwartakan situs berita online kabar24.bisnis.com (25/6/2021) Rusdiansyah, Kuasa Hukum Demokrat Kubu Deli Serdang menjelaskan bahwa,  "Kami mengupayakan mekanisme hukum administrasi di internal Partai Demokrat, tidak dijawab. Hari ini, kami ajukan gugatan Pembatalan Penolakan Kemenkumham kemarin,"  Moeldoko dan HM Darmizal, MS pada saat KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (rri.co.id) Gugatan yang  teregistrasi dengan nomor perkara: No. 150/G/2021/PTUN.JKT. menur