Indonesiana / All About Indonesia

Dalam pernyataannya pada 20 Juli 2021, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa walaupun sangat berat, penerapan PPKM Darurat yang dimulai sejak tanggal 3 Juli 2021 yang lalu adalah kebijakan yang tidak bisa dihindarkan dan harus diambil oleh pemerintah. Sebagaimana diwartakan berbagai media nasional dan global, negara-negara lain pun kembali memberlakukan lockdown. Hal ini terjadi karena kasus Covid-19 kembali melonjak dan terancam mutasi varian baru.  Presiden Jokowi juga sudah mendengar pendapat dan saran agar dilakukan pelonggaran dalam penerapan PPKM agar masyarakat bisa beraktivitas terkait kegiatan ekonomi warga. Memperhatikan aspirasi tersebut yang disertai berbagai pertimbangan, sebagaimana dilaporkan dalam laman setkab.go.id (20/7/2021) Presiden Jokowi menegaskan bahwa kalau  tren kasus COVID-19 terus mengalami penurunan maka Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan dibuka secara bertahap mulai 26 Juli 2021. Presiden Joko Widodo (parapuan.co ) Dalam pe

  Setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan PPKM Darurat Mikro Jawa – Bali dan disusul pula di daerah luar Bali dan Jawa, selain mengingatkan tentang pentingnya protokol kesehatan dan progam vaksinasi Covid-19, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar Bantuan Sosial segera didistribusikan untuk warga.   Kementerian Sosial yang kini dipimpin oleh Tri Rismaharini mendapat mandat dari Presiden Jokowi agar bantuan sosial bisa dijalankan dengan baik dan tepat sasaran. Salah satu paket bantuan sosial atau bansos itu adalah paket berupa beras.   Kemensos bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyalurkan paket berisi masing-masing 10 kg beras untuk 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST. Sementara, Kemensos menyalurkan bantuan beras sebanyak 5 kg yang diantar langsung oleh Perum Bulog, khusus untuk masyarakat pekerja sektor informal di Jawa-Bali yang tidak bisa bekerja akibat penerapan PPKM Darurat. Menteri Sosial Tri Rismaharini (merdeka.com) Terkait distribusi bansos tersebut CNNIn

Pada saat dilaksanakan  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Medan, Badan Inteligen Negara (BIN) membuat kejutan dengan melakukan gerakan vaksinasi Covid-19 dengan cara dari rumah ke rumah atau door to door. Aktivitas unik yang terjadi di Medan Sumatera Utara ini dilakukan oleh BIN untuk mengurangi mobilitas warga setelah diberlakukannya PPKM luar Jawa Bali ini.  Brigjen Asep Jauhari Puja yang merupakan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sumut pada hari Rabu, 14 Juli mengungkapkan alasan dilakukannya vaksinasi Covid-19 secara door to door tersebut,  "BIN membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan vaksinasi. Untuk kegiatan 'door to door' ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Helvetia,"  Sebagaimana dilansir dari Kantor Berita Antara oleh situs merdeka.com (14/7/2021) kegiatan BIN mendapat respon positif dari Camat Medan Helvetia Andi Siregar yang mengatakan bahwa,  "Karena tidak harus antre dan keluar rumah, ini sangat positif. Mudah-mudahan k

  Wabah global yang diakibatkan penyebaran virus Corona atau Covid-19 belum berlalu, bahkan telah bermutasi dalam berbagai varian. Banyak orang khawatir dengan varian Delta atau Lambda. Sementara itu Dr William Schaffner, ahli penyakit penular, yang juga profesor di Universitas Vanderbilt mengatakan bahwa orang yang belum disuntik vaksin Covid-19 bukan hanya akan membahayakan dirinya, juga orang lain jika orang yang belum divaksin tersebut terjangkit virus Corona.  Dr William Schaffner yang juga bertugas di  Divisi Penyakit Menular Pusat Medis Universitas Vanderbilt menyebutkan bahwa sumber munculnya varian virus Corona adalah berasal dari tubuh orang yang belum disuntik dengan vaksin Covid-19.  Suasana Jakarta pada saat PPKM Darurat yang berlangsung dari 3 Juli - 20 Juli 2021 (liputan6.com)  Sebagaimana dikutip oleh merdeka.com (5/7/2021) dari CNN Jumat lalu, Dr William menjelaskan bahwa,  "Orang yang belum divaksin menjadi potensi pabriknya varian virus,"  Lebih lanjut Dr W

Ariston Tjendra Analis Pasar Uang mengatakan bahwa karena pemerintah memberlakukan PPKM Darurat yang telah dimulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021, Rupiah atau IDR melemah. Pelemahan itu pun dipicu karena jumlah kasus harian COVID-19 yang lumayan tinggi beberapa hari terakhir ini.   Terkait nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing, CNNIndonesia.com (5/7/2021) melaporkan bahwa Rupiah kembali perkasa pada Senin, 5 Juli 2021. Rupiah berada di level Rp 14.487 per US Dollar. Mata uang Merah Putih menguat 45 poin dari Rp 14.532 yang terjadi menjelang akhir pekan lalu, Jumat 2 Juli 2021. Rupiah VS. US Dollar (freepik.com)   Sedangkan Hong Kong Dollar dan Yen Jepang melemah 0,01 persen. Sebaliknya, mayoritas mata uang utama negara maju justru melemah dari dolar AS. Hanya Poundsterling Inggris yang menguat 0,03 persen.   Sementara itu rubel Rusia melemah 0,13 persen. Begitu pula dolar Kanada minus 0,11 persen, dolar Australia minus 0,1 persen, franc Swiss minus 0,09 persen, dan euro Eropa mi

Upaya preventif untuk menekan laju penularan virus Corona atau Covid-19 terutama setelah munculnya varian baru yang disebut varian Delta merupakan gerakan global, yang juga menjadi kebijakan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi telah mengumumkan PPKM Darurat Mikro Jawa - Bali, yang berlaku mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Selain itu Presiden Jokowi juga telah menugaskan Kementerian Kesehatan agar mulai Agustus 2021 dilakukan vaksinasi Covid-19 dengan target 2 juta orang per hari setelah sebelumnya sukses 1.300.000 orang per hari.  Kebijakan pemerintah tersebut akan sukses apabila masyarakat juga turut mendukung dengan melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin dan ikut program vaksinasi Covid-19. Virus Corona adalah nyata, sehingga upaya serius dari setiap individu untuk aktif mencegah penularan virus yang mematikan ini merupakan kewajiban setiap pihak, bukan hanya pemerintah dan Satgas Covid-19.  Olahraga ringan dan nutrisi seimbang adalah kombinasi terbaik untuk menjaga &

  Blantika politik di Indonesia sebagai negara yang telah beberapa kali menyelanggarakan pemilihan presiden secara langsung, yang dimulai pada Pilpres 2004 memang sangat dinamis. Ada beberapa faktor yang dijadikan acuan oleh partai politik sebagai syarat kandidat presiden, kemudian menyusul bagaimana kriteria calon wakil presiden yang akan mendampingi sang capres dalam pemilihan umum.   Posisi patahana tidak selalu menjadi ukuran untuk meraih kemenangan, begitu pula kinerja bukan hal dominan ketika calon pemilih dalam menentukan siapa yang akan dicoblos di bilik suara. Hal ini pernah terjadi pada Pilpres 2004 ketika Megawati Sukarno Putri dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.   Figur atau personality sang kandidat dengan segala kelebihan dan kekurangan yang melekat pada tokoh yang dianggap pantas menjadi calon masih merupakan hal penting sebagai acuan awal.   Personality yang melekat pada sang tokoh sangat diperhatikan oleh masyarakat. Perasaan di hati warga sebelum

Sebagaimana telah banyak diberitakan oleh saluran televisi nasional dan daerah serta berbagai media seperti koran, media online serta ramai diperbincangkan di media sosial, pemerintahan Presiden Joko Widodo dikabarkan akan umumkan aturan atau kebijakan  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro darurat.   Salah satu alasan kenapa PPKM akan diberlakukan adalah karena terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di beberapa daerah baik di Jakarta maupun di provinsi dan kabupaten kota, khususnya di Pulau Jawa seperti Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat.  Presiden Joko Widodo didampingi Menkes Budi Gunadi Sadikin ketika sidak di Cempaka Putih, Jakarta Pusat (akurat.co) PPKM Mikro darurat ini rencananya diumumkan pada 1 Juli 2021.  Sementara itu merdeka.com (1/7/2021) melaporkan bahwa  Presiden Jokowi menilai, kebijakan PPKM ini sangat penting untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Terkait pelaksanaan kebijakan tersebut Presiden Jokowi menjelaskan bahwa, 

Setelah fasilitas kesehatan di berbagai daerah kewalahan menangani lonjakan pasien yang tertular Covid-19 muncul opsi PPKM Darurat, dan menjadi perbincangan publik, juga di televisi nasional, radio, media online dan media sosial. Ketika menghadiri Munas Kadin di Kendari, Rabu 30 Juni 2021 Presiden Joko Widodo menyinggung tentang rencana atau jadwal  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  atau  PPKM Darurat ini .  Presiden Jokowi lalu mengungkapkan bahwa   tingkat keterisian rumah sakit secara nasional telah menembus angka 72 persen. Sementara itu jumlah warga yang tertular virus Corona atau positif Covid-19 meningkat lebih dari dua kali lipat. Presiden Joko Widodo (nasional.sindonews.com) Sebagaimana dilaporkan CNNIndonesia.com (30/6/2021) yang ditayangkan langsung Kanal YouTube Kadin Indonesia, Presiden Jokowi menerangkan bahwa,  "Enggak tahu nanti keputusannya apakah seminggu atau dua minggu karena petanya sudah kita ketahui semuanya, khusus hanya di Pulau Jawa dan Pulau