Respon Mahfud MD Terkait Kritik Jusuf Kalla
Setelah sempat menjadi perbincangan hangat di media mainstream seperti televisi nasional, media online dan obrolan seru di media sosial, akhirnya Mahfud MD Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) merespons kritik Jusuf Kalla (JK) tentang bagaimana cara kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo agar tidak dipolisikan.
Dalam tanggapannya yang diterima melalui siaran video yang diterima CNNIndonesia.com pada 14 Februari 2021, Mahfud MD mengatakan bahwa, "Kita juga tak bisa menghalangi orang mau melapor, melapor itu kan hak rakyat. Bukan pemerintah yang melapor,"
Kemudian Mahfud MD menyinggung laporan salah satu keluarga JK ke polisi terkait pencemaran nama baik. Sebagaimana dilaporkan CNNIndonesia.com (14/2/2021) Mahfud MD yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan ini juga menyatakan bahwa, "Bahkan keluarga Pak JK juga melapor ke polisi...ngga apa-apa melapor, lalu polisi melihat apakah ada kasus kriminalnya atau tidak,"
Lebih lanjut Mahfud menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi, pemerintah terbuka terhadap kritik. Warga juga bebas melapor ke polisi jika ada suara kritis. Sebab, menurut Mahfud selama ini laporan ke polisi terhadap suatu kritik bukan dilakukan oleh pemerintah.
Mahfud mengingat pula bahwa laporan tersebut dilakukan oleh putri JK yaitu Musjwira Jusuf Kalla, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta pada 2 Desember 2020.
Menurut situs berita kompas.com (2/12/2020) putri kedua Wakil Presiden RI ke-12 Jusuf Kalla, Muswirah Jusuf Kalla melaporkan mantan kader Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, serta pemerhati sosial dan politik Rudi S Kamri yang juga presenter dan salah satu Direktur Kanal Anak Bangsa ini ke Bareskrim Polri.
Ketika itu putri JK melaporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S. Kamri terkait dengan kicauannya yang menuding bahwa Jusuf Kalla(JK) terlibat dalam kepulangan pimpinan FPI Rizieq Shihab ke Indonesia. Melaui cuitannya di Twitter, Ferdinand mengunggah tiga istilah yang sangat terkenal yaitu Chaplin, Presiden dan Si Asu Pemilik Bus Edan.
Menurut Ferdinand tokoh Chaplin membawa uang sekoper untuk membereskan semua urusan di Arab Saudi. Menurut Ferdinand, langkah itu dilakukan Chaplin untuk melancarkan agenda politik pada 2022 dan 2024.
Lalu Mahfud menyebut bahwa sejak zaman Jusuf Kalla menjadi Wakil Presiden, menurutnya menyikapi kritik terhadap pemerintah sudah menjadi dilema. Kemudian Mahfud menjelaskan kenapa disebut sebagai dilema karena jika suatu kritik ditindak, maka pemerintah bisa disebut diskriminatif. Tapi, kalau tidak ditindak malah menjadi liar.
Lebih lanjut Mahfud menjelaskan bahwa, "Itu konteksnya pertanyaan Pak JK, bukan berarti sekarang mengkritik dipanggil polisi,"
Mahfud pun mengingatkan bahwa di masa pemerintahan Jokowi - JK bahwa kritik terhadap pemerintah pun berseliweran dari nama-nama seperti Saracen, Muslim Cyber Army, dan Piyungan.
Terkait hal itu Mahfud mengatakan pula, "Jika ditindak orang ribut, jika tak ditindak juga orang ribut. Inilah demokrasi, oleh sebab itu pemerintah mengambil hal-hal kritik dimasukan dalam pertimbangan kebijakan."
Menko Polhukam Mahfud MD juga melururuskan Mahfud juga bahwa pernyataan Presiden Jokowi kalau pemerintah terbuka terhadap kritk adalah sikap yang sungguh-sungguh. Hal itu menjadi sikap dasar pemerintah. Kritik itu memang dibutuhkan sebagai perbaikan bagi pemerintahan.
Menurut catatan CNNIndonesia.com tertanggal 12 Februari 2021, dalam sambutannya di 'Mimbar Demokrasi Kebangsaan' yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Jumat (12/2) Jusuf Kalla mengatakan, "Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?,"
Menarik juga untuk disimak:
Trending topic Indonesia Terkini
Komentar