Ganjar Mahfud: Duet Maut Oposisi VS Impian Koalisi Besar & Presidential Club?

 

Ganjar Pranowo & Mahfud MD siap tempur berduet sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran? (Image: rri.co.id)

Sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan pasca reformasi 1998, pada 2024 untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung. Indonesia sah sebagai negara demokratis yang menjalankan sistem dan hukum tata negara yang menganut demokrasi langsug. Bahwa para pejabat publik dari Presiden dan wapres, para kepala daerah, begitu pula para anggota DPR RI dan DPR dipilih langsung oleh rakyat.

 Seperti India, Amerika Serikat, Australia, Inggris dan banyak negara lainnya yang menganut sistem pemilihan umum secara langsung, maka selalu akan ada oposisi, bahkan ada cabinet bayangan. Sementara itu, Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, Bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden menginginkan adanya koalisi besar, bahkan ada gagasan untuk membentuk Presidential Club, dengan maksud para mantan presiden bisa bertemu secara rutin.

Apakah Indonesia akan kehilangan jati dirinya sebagai negara demokratis jika pemerintahan yang sedang berkuasa dan berjalan tanpa oposisi?

Paska keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan capres Anies Cak Imin dan Ganjar Mahfud terkait Pipres 2024, yang artinya Prabowo Gibran sah menjadi persiden dan wapres terpilih, dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024, menggantikan Presiden Joko Widodo.

Baik pasangan Anies maupun Ganjar, kedua mantan capres 2024 ini menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu baik Prabowo maupun Gibran bertekad untuk melakukan pendekatan dengan semua partai pengusung lawan politiknya pada Pilpres 2024.

Sebagaimana diketahui, Surya Paloh Ketum Partai Nasdem sudah terang benderang akan mendukung pemerintahan presiden baru, dan siap masuk kabinet Prabowo Gibran. Begitu pula PKB dan PKS juga berniat masuk kabinet pemerintahan baru.

Sedangkan PDI Perjuangan sampai saat ini masih teguh dan konsisten untuk akan berada di luar pemerintahan, dan menjadi oposisi seperti pada era Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono alias SBY. Yang menarik adalah Ganjar Pranowo dengan tegas menyatakan tidak akan masuk kabinet Prabowo Gibran, dan siap menjadi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran.

Sementara itu, Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan mendukung sikap tegas dari Ganjar Pranowo. Mahfud MD, mantan cawapres Ganjar juga menegaskan tidak akan masuk kabinet Prabowo, dan akan berjuang untuk menegakkan hukum dan demokrasi dari kampus agar berjalan sesuai etika dan konstitusi.

Koalisi besar yang digagas oleh Prabowo sepertinya tidak akan terwujud sempurna karena PDI Perjuangan masih konsisten menjalankan demokrasi, yaitu menjadi oposisi, dan akan berjuang melalui dewan perwakilan rakyat.

 Para aktivis demokrasi dan sosial politik tentu lebih suka kalau ada oposisi di Indonesia, sehingga Indonesia lebih sah sebagai negara yang telah sepakat untuk menjalankan sistem demokrasi dengan pemilihan umum secara langsung. 

Menarik pula tayangan berikut ini untuk disimak bersama-sama: